![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://jatim.antaranews.com/berita/336096/kadin-dorong-pelaku-umkm-mamin-kantongi-sertifikasi-halal&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2019/12/02/Adik-Purwanto.jpg&description=Kadin dorong pelaku UMKM "mamin" kantongi sertifikasi halal){kind=link}
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor makanan dan minuman (mamin) di wilayah setempat telah mengantongi sertifikasi halal.
Wakil Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto kepada wartawan di Surabaya, Senin, menyebut pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman belum banyak yang mengurus sertifikasi halal.
Mengacu pada data dari Dinas Koperasi dan UMKM Jatim, sektor makanan dan minuman mendominasi hingga mencapai 60 persen, atau berjumlah 12,1 juta UMKM.
Sementara berdasarkan data dari Forum Industri Kecil Menengah (IKM) Jatim, UMKM di sektor makanan dan minuman yang telah tersertifikasi halal baru sekitar 40 persen.
Menurut Adik, sebagian besar pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman enggan mengurus sertifikasi halal karena prosesnya dianggap rumit.
"Selain itu biayanya juga dianggap mahal, yaitu Rp3 juta hingga 5 juta yang berlaku hanya selama dua tahun," katanya.
Persoalannya Kementerian Agama telah mewajibkan pelaku usaha makanan dan minuman untuk mencantumkan label halal di setiap produk yang mereka jual per 17 Oktober 2019.
Kementerian Agama, lanjut Adik, masih berbaik hati dengan memberi tenggang waktu selama lima tahun bagi pelaku UMKM makanan dan minuman untuk mengajukan sertifikasi halal, tepatnya hingga 17 Oktober 2024.
Adik mengingatkan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM makanan dan minuman sebenarnya sangat penting khsusnya dalam menghadapi persaingan perdagangan global.
"Terlebih pasar produk halal sangat besar. Tidak cuma di dalam negeri, pasar produk halal luar negeri juga sangat potensial, seperti di Timur Tengah, Malaysia, Singapura dan Thailand," tuturnya.
Untuk itu, Adik memastikan, Kadin Jatim siap membantu dan memfasilitasi para pelaku UMKM makanan dan minuman yang sampai sekarang masih belum mengurus sertifikasi halal.
"Kalau tidak segera diurus sertifikasinya, pasar mamin kita akan kalah bersaing di negeri sendiri. Karena sudah banyak produk mamin dari luar negeri yang telah masuk ke Indonesia dengan mencantumkan label halal di kemasannya," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Wakil Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto kepada wartawan di Surabaya, Senin, menyebut pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman belum banyak yang mengurus sertifikasi halal.
Mengacu pada data dari Dinas Koperasi dan UMKM Jatim, sektor makanan dan minuman mendominasi hingga mencapai 60 persen, atau berjumlah 12,1 juta UMKM.
Sementara berdasarkan data dari Forum Industri Kecil Menengah (IKM) Jatim, UMKM di sektor makanan dan minuman yang telah tersertifikasi halal baru sekitar 40 persen.
Menurut Adik, sebagian besar pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman enggan mengurus sertifikasi halal karena prosesnya dianggap rumit.
"Selain itu biayanya juga dianggap mahal, yaitu Rp3 juta hingga 5 juta yang berlaku hanya selama dua tahun," katanya.
Persoalannya Kementerian Agama telah mewajibkan pelaku usaha makanan dan minuman untuk mencantumkan label halal di setiap produk yang mereka jual per 17 Oktober 2019.
Kementerian Agama, lanjut Adik, masih berbaik hati dengan memberi tenggang waktu selama lima tahun bagi pelaku UMKM makanan dan minuman untuk mengajukan sertifikasi halal, tepatnya hingga 17 Oktober 2024.
Adik mengingatkan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM makanan dan minuman sebenarnya sangat penting khsusnya dalam menghadapi persaingan perdagangan global.
"Terlebih pasar produk halal sangat besar. Tidak cuma di dalam negeri, pasar produk halal luar negeri juga sangat potensial, seperti di Timur Tengah, Malaysia, Singapura dan Thailand," tuturnya.
Untuk itu, Adik memastikan, Kadin Jatim siap membantu dan memfasilitasi para pelaku UMKM makanan dan minuman yang sampai sekarang masih belum mengurus sertifikasi halal.
"Kalau tidak segera diurus sertifikasinya, pasar mamin kita akan kalah bersaing di negeri sendiri. Karena sudah banyak produk mamin dari luar negeri yang telah masuk ke Indonesia dengan mencantumkan label halal di kemasannya," ucapnya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019