Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur ingin menyontoh penerapan Mal Pelayanan Publik Kota Batam Kepulauan Riau, dalam kunjungan kerja bupati dan jajarannya, Jumat.
"Kami ingin meniru Batam, karena di Batam pelayanannya sudah cepat dan modern," kata Bupati Malang, Sanusi.
Bupati Malang membawa 33 orang camat, seorang asisten pemerintah dan kepala dinas dalam kunjungannya ke Batam, agar dapat mempelajari dan menerapkan mal pelayanan publik di daerahnya.
Ia mengakui, pemerintahannya masih memiliki banyak kekurangan, termasuk dalam pelayanan kepada masyarakat. Karenanya ia ingin jajarannya belajar dari Batam yang dikenal bagus dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat
"Kami ingin pelayanan publik seperti yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam. Pelayanan cepat, oleh karena itu kami perlu studi dan mereplikasi perizinan yang ada di MPP Batam," kata dia.
Di tempat yang sama Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyambut baik kunjungan Pemkab Malang.
Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan, MPP Batam kini melayani 430 perizinan dari 33 instansi dan perbankan yang berada dalam atap yang sama.
"Pelayanan perizinan ini sudah kami mulai sejak tahun 2006 diawali dengan pelayanan satu atap. Kemudian Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)," kata dia.
MPP Batam relatif lengkap, mulai dari pelayanan izin berusaha, hingga perpanjangan SIM dan menikah pun ada di sana.
Pelayanan di MPP Batam juga sudah terintegrasi melalui sistem One Single Submission (OSS) sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat.
Ia mengatakan percepatan proses perizinan demi menggenjot investasi di kota itu, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
"Saat ini juga sedang dilakukan pembahasan untuk mengintegrasikan pelayanan antara BP Batam dan Pemkot Batam. Harapan kami semoga MPP di Kota Batam ini menjadi pemicu bagi daerah lain," kata dia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Kami ingin meniru Batam, karena di Batam pelayanannya sudah cepat dan modern," kata Bupati Malang, Sanusi.
Bupati Malang membawa 33 orang camat, seorang asisten pemerintah dan kepala dinas dalam kunjungannya ke Batam, agar dapat mempelajari dan menerapkan mal pelayanan publik di daerahnya.
Ia mengakui, pemerintahannya masih memiliki banyak kekurangan, termasuk dalam pelayanan kepada masyarakat. Karenanya ia ingin jajarannya belajar dari Batam yang dikenal bagus dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat
"Kami ingin pelayanan publik seperti yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam. Pelayanan cepat, oleh karena itu kami perlu studi dan mereplikasi perizinan yang ada di MPP Batam," kata dia.
Di tempat yang sama Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyambut baik kunjungan Pemkab Malang.
Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan, MPP Batam kini melayani 430 perizinan dari 33 instansi dan perbankan yang berada dalam atap yang sama.
"Pelayanan perizinan ini sudah kami mulai sejak tahun 2006 diawali dengan pelayanan satu atap. Kemudian Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)," kata dia.
MPP Batam relatif lengkap, mulai dari pelayanan izin berusaha, hingga perpanjangan SIM dan menikah pun ada di sana.
Pelayanan di MPP Batam juga sudah terintegrasi melalui sistem One Single Submission (OSS) sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat.
Ia mengatakan percepatan proses perizinan demi menggenjot investasi di kota itu, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
"Saat ini juga sedang dilakukan pembahasan untuk mengintegrasikan pelayanan antara BP Batam dan Pemkot Batam. Harapan kami semoga MPP di Kota Batam ini menjadi pemicu bagi daerah lain," kata dia. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019