Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) berharap bisa menjalin koordinasi dan kolaborasi yang lebih kuat dengan para menteri di Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik pada Rabu 23 Oktober 2019.
Dalam keterangan tertulis diterima ANTARA di Banyuwangi, Rabu, koordinasi dalam waktu dekat diperlukan untuk memberi dukungan pada program prioritas kementerian, mengingat saat ini seluruh daerah sedang menyusun Rancangan APBD 2020.
"Jika kementerian punya program-program prioritas, tentu butuh kolaborasi dengan para bupati. Jadi, daerah yang punya ruang dari program-program kementerian bisa bersiap, dan menyiapkan dana pendukung bila mampu dan diperlukan. Koordinasi dalam waktu dekat juga diperlukan untuk memindai permasalahan di lapangan agar semua program pusat bisa langsung dikebut di daerah sejak awal 2020," ujar Ketua Apkasi Abdullah Azwar Anas.
Baca juga: Apkasi: Kabinet baru makin berorientasi Indonesia-Sentris dan untungkan daerah
Ia mengatakan, memang telah ada forum musyawarah perencanaan pembangunan hingga tingkat nasional sebagai forum untuk menyeleraskan pembangunan dari daerah hingga pusat.
"Saat ini di daerah sedang dibahas RAPBD 2020. Waktunya terbatas, tapi saya kira masih ada ruang. Jika para menteri punya titik tekan tertentu, besar harapan kami para bupati bisa diajak berkoordinasi, bahkan jika dengan ketua DPRD, untuk ikut mendukung program prioritas atau titik tekan program kementerian secara lebih komprehensif," katanya.
Dengan demikian, lanjutnya, antara pusat dan daerah bisa semakin sinergis, dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) siap memfasilitasinya.
Dalam banyak hal, kata Azwar Anas, butuh penajaman yang memerlukan pengecekan lapangan dan koordinasi dengan menteri dan para bupati.
Ia mencontohkan, jika ada kementerian punya program tertentu di kabupaten atau bahkan melibatkan beberapa kabupaten dalam sebuah kawasan untuk tahun 2020, dengan koordinasi dini sekarang maka akan lebih menyempurnakan program tersebut.
"Daerah yang semula belum mengalokasikan program pendukung, bisa segera mengalokasikan. Termasuk pemerintah provinsi. Jadi programnya lebih terintegrasi. Dampak ke masyarakat juga optimal," ucapnya.
Anas menambahkan, koordinasi dengan daerah menyambut tahun 2020 juga diperlukan sebagai instrumen mengecek kondisi lapangan sesuai instruksi Presiden Jokowi.
"Apkasi sangat senang Presiden Jokowi menggariskan kerja jajaran beliau agar selalu ke lapangan, yang artinya itu ke daerah untuk menyejahterakan seluruh kabupaten di Tanah Air," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Dalam keterangan tertulis diterima ANTARA di Banyuwangi, Rabu, koordinasi dalam waktu dekat diperlukan untuk memberi dukungan pada program prioritas kementerian, mengingat saat ini seluruh daerah sedang menyusun Rancangan APBD 2020.
"Jika kementerian punya program-program prioritas, tentu butuh kolaborasi dengan para bupati. Jadi, daerah yang punya ruang dari program-program kementerian bisa bersiap, dan menyiapkan dana pendukung bila mampu dan diperlukan. Koordinasi dalam waktu dekat juga diperlukan untuk memindai permasalahan di lapangan agar semua program pusat bisa langsung dikebut di daerah sejak awal 2020," ujar Ketua Apkasi Abdullah Azwar Anas.
Baca juga: Apkasi: Kabinet baru makin berorientasi Indonesia-Sentris dan untungkan daerah
Ia mengatakan, memang telah ada forum musyawarah perencanaan pembangunan hingga tingkat nasional sebagai forum untuk menyeleraskan pembangunan dari daerah hingga pusat.
"Saat ini di daerah sedang dibahas RAPBD 2020. Waktunya terbatas, tapi saya kira masih ada ruang. Jika para menteri punya titik tekan tertentu, besar harapan kami para bupati bisa diajak berkoordinasi, bahkan jika dengan ketua DPRD, untuk ikut mendukung program prioritas atau titik tekan program kementerian secara lebih komprehensif," katanya.
Dengan demikian, lanjutnya, antara pusat dan daerah bisa semakin sinergis, dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) siap memfasilitasinya.
Dalam banyak hal, kata Azwar Anas, butuh penajaman yang memerlukan pengecekan lapangan dan koordinasi dengan menteri dan para bupati.
Ia mencontohkan, jika ada kementerian punya program tertentu di kabupaten atau bahkan melibatkan beberapa kabupaten dalam sebuah kawasan untuk tahun 2020, dengan koordinasi dini sekarang maka akan lebih menyempurnakan program tersebut.
"Daerah yang semula belum mengalokasikan program pendukung, bisa segera mengalokasikan. Termasuk pemerintah provinsi. Jadi programnya lebih terintegrasi. Dampak ke masyarakat juga optimal," ucapnya.
Anas menambahkan, koordinasi dengan daerah menyambut tahun 2020 juga diperlukan sebagai instrumen mengecek kondisi lapangan sesuai instruksi Presiden Jokowi.
"Apkasi sangat senang Presiden Jokowi menggariskan kerja jajaran beliau agar selalu ke lapangan, yang artinya itu ke daerah untuk menyejahterakan seluruh kabupaten di Tanah Air," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019