Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Jawa Timur memberikan catatan khusus kepada pendiri GoJek, Nadiem Makarim, yang diminta menjadi salah satu menteri di kabinet kerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Sosok dan pemikiran inovatif Nadiem masih sangat dibutuhkan di GoJek," kata Humas PDOI Jatim Daniel Lukas Rorong di Surabaya, Selasa.
Untuk itu, Daniel menyayangkan jika Nadiem Makarim harus mundur dari perusahaan start up yang didirikannya pada 2012 itu. Menurut dia, berbuat dan berkarya untuk negeri tidak harus menjadi menteri.
Meski demikian, lanjut dia, Daniel tetap menghormati keputusan yang telah diambil oleh pendiri dan CEO GoJek tersebut.
"Kami juga punya hak untuk mengingatkan Pak Jokowi perihal menteri yang akan ditunjuknya, meski itu hak prerogatif presiden," ujar Daniel.
Ketua PDOI Jawa Timur Herry Wahyu Nugroho mengatakan pihaknya belum ada rencana untuk melakukan aksi menyikapi keputusan Presiden Jokowi tersebut.
"Belum ada rencana untuk demo dalam waktu dekat ini. Kami masih wait and see dulu," katanya.
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris PDOI Jawa Timur Rahmatullah Riyadi. Ia mengatakan pihaknya masih menampung aspirasi dari arus bawah terlebih dahulu terkait jadi dan tidaknya aksi itu.
Rahmat menilai, sosok Nadiem Makarim masih belum layak menjadi menteri. Ia mencontohkan dalam menjalankan bisnisnya di GoJek, Nadiem belum mampu menyejahterakan mitranya, para driver, baik yang roda dua maupun roda empat.
"Padahal, pesatnya peningkatan bisnis yang diterima GoJek saat ini tidak lepas dari para mitranya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Sosok dan pemikiran inovatif Nadiem masih sangat dibutuhkan di GoJek," kata Humas PDOI Jatim Daniel Lukas Rorong di Surabaya, Selasa.
Untuk itu, Daniel menyayangkan jika Nadiem Makarim harus mundur dari perusahaan start up yang didirikannya pada 2012 itu. Menurut dia, berbuat dan berkarya untuk negeri tidak harus menjadi menteri.
Meski demikian, lanjut dia, Daniel tetap menghormati keputusan yang telah diambil oleh pendiri dan CEO GoJek tersebut.
"Kami juga punya hak untuk mengingatkan Pak Jokowi perihal menteri yang akan ditunjuknya, meski itu hak prerogatif presiden," ujar Daniel.
Ketua PDOI Jawa Timur Herry Wahyu Nugroho mengatakan pihaknya belum ada rencana untuk melakukan aksi menyikapi keputusan Presiden Jokowi tersebut.
"Belum ada rencana untuk demo dalam waktu dekat ini. Kami masih wait and see dulu," katanya.
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris PDOI Jawa Timur Rahmatullah Riyadi. Ia mengatakan pihaknya masih menampung aspirasi dari arus bawah terlebih dahulu terkait jadi dan tidaknya aksi itu.
Rahmat menilai, sosok Nadiem Makarim masih belum layak menjadi menteri. Ia mencontohkan dalam menjalankan bisnisnya di GoJek, Nadiem belum mampu menyejahterakan mitranya, para driver, baik yang roda dua maupun roda empat.
"Padahal, pesatnya peningkatan bisnis yang diterima GoJek saat ini tidak lepas dari para mitranya," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019