Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Jawa Timur, menyatakan bahwa penggunaan Quick Response (QR) Code untuk pembayaran lebih mempermudah transaksi keuangan.
"Saat ini masa transisi persiapan bagi penyelenggara jasa keuangan. Kemudian peluncuran ini merupakan salah satu implementesi BI, khususnya terkait dengan mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional. Ke depan sistem ekonomi dan keuangan digital akan terintegrasi dan arahnya ke sana," kata Kepala Perwakilan BI Kediri Musni Hardi Kasuma Atmaja di Kediri, Senin.
Ia mengatakan, BI pusat telah meluncurkan QR Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik maupun mobile banking. Program ini disebut QR Code Indonesian Standard (QRIS) yang dilakukan bertepatan dengan HUT Ke-74 RI, 17 Agustus 2019 di Jakarta.
Implementesinya akan dilakukan secara efektif mulai 1 Januari 2020, guna memberikan masa transisi persiapan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP). Peluncuran ini disebut salah satu implementasi visi sistem pembayaran Indonesia (SPI) 2025 yang telah dicanangkan pada 2019.
Ia mengatakan, dalam sistem ini mengusung semangat unggul, yang artinya singkatan dari universal, gampang, untung, dan langsung. Sistem ini dibuat bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM, yang pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia maju.
"Tujuannya tentu kami berharap ke depan bisa mendorong efisiensi transaksi keuangan, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi. Semangat ini sejalan dengan tema (HUT Ke-74 RI) SDM unggul Indonesia maju," kata dia.
Ia juga menambahkan, masyarakat tentunya bisa menggunakan sistem ini, terlebih lagi mayoritas kini sudah mempunyai telepon pintar. Masyarakat juga dapat dengan mudah dan aman melakukan transaksi dalam satu genggaman.
Untuk transaksi, kata dia, juga langsung karena diterima oleh pembeli. Terlebih lagi, dengan kemudahan untuk pembayaran mengingat sebelumnya banyak kanal pembayaran dan semuanya ada di masing-masing aplikasi. Namun, dengan adanya QR Code ini bisa dimanfaatkan untuk semua kanal pembayaran.
Sementara itu, terkait dengan tahap awal, QRIS fokus pada penerapan QR Code Payment model merchant presented mode (MPM) dimana penjual atau merchant yang akan menampilkan QR Code pembayaran untuk dipindai pembeli ketika melakukan transaksi pembayaran.
"Di banyak tempat yang jual gorengan, makanan juga sudah banyak (menggunakan QR Code). Ini membantu merchant. Ke depan tentunya karena 1 Januari 2020 dan ini masa transisi, kami lakukan edukasi ke seluruh lapisan masyarakat," kata dia.
Pihaknya juga mengungkapkan, BI telah melakukan uji coba sebelum siap diluncurkan, yakni pada September hingga November 2018 dan tahap kedua pada April hingga Mei 2019.
Namun, ia tetap meminta agar masyarakat teliti dengan hanya memanfaatkan PJSP yang sudah terdaftar. Hal itu mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, mengingat QR Code bisa dimanfaatkan untuk transaksi di setiap kanal pembayaran.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Saat ini masa transisi persiapan bagi penyelenggara jasa keuangan. Kemudian peluncuran ini merupakan salah satu implementesi BI, khususnya terkait dengan mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional. Ke depan sistem ekonomi dan keuangan digital akan terintegrasi dan arahnya ke sana," kata Kepala Perwakilan BI Kediri Musni Hardi Kasuma Atmaja di Kediri, Senin.
Ia mengatakan, BI pusat telah meluncurkan QR Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik maupun mobile banking. Program ini disebut QR Code Indonesian Standard (QRIS) yang dilakukan bertepatan dengan HUT Ke-74 RI, 17 Agustus 2019 di Jakarta.
Implementesinya akan dilakukan secara efektif mulai 1 Januari 2020, guna memberikan masa transisi persiapan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP). Peluncuran ini disebut salah satu implementasi visi sistem pembayaran Indonesia (SPI) 2025 yang telah dicanangkan pada 2019.
Ia mengatakan, dalam sistem ini mengusung semangat unggul, yang artinya singkatan dari universal, gampang, untung, dan langsung. Sistem ini dibuat bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM, yang pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia maju.
"Tujuannya tentu kami berharap ke depan bisa mendorong efisiensi transaksi keuangan, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi. Semangat ini sejalan dengan tema (HUT Ke-74 RI) SDM unggul Indonesia maju," kata dia.
Ia juga menambahkan, masyarakat tentunya bisa menggunakan sistem ini, terlebih lagi mayoritas kini sudah mempunyai telepon pintar. Masyarakat juga dapat dengan mudah dan aman melakukan transaksi dalam satu genggaman.
Untuk transaksi, kata dia, juga langsung karena diterima oleh pembeli. Terlebih lagi, dengan kemudahan untuk pembayaran mengingat sebelumnya banyak kanal pembayaran dan semuanya ada di masing-masing aplikasi. Namun, dengan adanya QR Code ini bisa dimanfaatkan untuk semua kanal pembayaran.
Sementara itu, terkait dengan tahap awal, QRIS fokus pada penerapan QR Code Payment model merchant presented mode (MPM) dimana penjual atau merchant yang akan menampilkan QR Code pembayaran untuk dipindai pembeli ketika melakukan transaksi pembayaran.
"Di banyak tempat yang jual gorengan, makanan juga sudah banyak (menggunakan QR Code). Ini membantu merchant. Ke depan tentunya karena 1 Januari 2020 dan ini masa transisi, kami lakukan edukasi ke seluruh lapisan masyarakat," kata dia.
Pihaknya juga mengungkapkan, BI telah melakukan uji coba sebelum siap diluncurkan, yakni pada September hingga November 2018 dan tahap kedua pada April hingga Mei 2019.
Namun, ia tetap meminta agar masyarakat teliti dengan hanya memanfaatkan PJSP yang sudah terdaftar. Hal itu mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, mengingat QR Code bisa dimanfaatkan untuk transaksi di setiap kanal pembayaran.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019