Bakal Calon Wali Kota Surabaya Samuel Teguh Santoso berbicara masalah yang dihadapi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) hingga warga yang tinggal di lahan berstatus surat ijo atau izin pemakaian tanah.
"Saya meneliti di bawah, ada kurang lebih 200 ribuan UMKM di Surabaya. Tapi banyak juga pelaku UMKM yang tingkat kesejahteraan hidupnya masih memprihatinkan," kata Samuel Teguh Santoso yang juga Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Surabaya di Surabaya, Rabu.
Samuel diketahui telah mendeklarasikan diri sebagai bakal Cawali Surabaya jalur independen 2020 di salah satu rumah makan di Kota Surabaya pada Sabtu (10/8/2019).
Menurut dia, pelaku UMKM tersebut perlu diperhatikan karena berkontribusi mengurangi pengangguran dan kesenjangan sosial di Surabaya. "Mereka tidak ingin kaya, mereka hanya ingin bertahan hidup. Eksistensi bertahan hidup itu harus dipertahankan kalau tidak mereka bisa menganggur," katanya.
Ia mencontohkan pegawai di rumah makan atau di kafe yang hanya digaji setiap bulan sekitar Rp2 juta. Gaji tersebut, lanjut dia, tentunya jauh dari cukup karena mereka harus membutuhkan biaya untuk keperluan hidup lainnya. Belum lagi bagi mereka yang sudah berkeluarga yang tentunya biaya hidup semakin tinggi.
"Saya melihat sendiri, bagaimana mereka harus mengumpulkan sisa-sisa makanan bekas yang dinilai masih bagus untuk dimakan bersama dengan teman-temannya," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, peran Pemerintah Kota Surabaya sangat dibutuhkan dalam membuat regulasi agar ada standar gaji yang harus dipatuhi bagi para pemilik usaha untuk membayar pegawainya sesuai upah minimum kota (UMK).
"Minimal mereka harus diperhatikan dengan gaji standar UMK. Kalau belum ya harus ditingkatkan,
pemkot harus terlibat. Bagaimana caranya, pemkot harus memberikan penyuluhan dan pemahaman tentang berdagang dengan baik agar bisa memproduksi dan menjual. Pengawal ini juga penting," katanya.
Peran pemerintah kota lainnya, kata dia, adalah melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM di Surabaya. Adanya Dinas Koperasi dan UMKM di Surabaya, lanjut dia, semestinya bisa melakukan terobosan baru mengatasi persoalan tersebut.
Samuel menilai koperasi di Surabaya kurang diberdayakan secara maksimal untuk membantu pengembangan UMKM. Tentunya, kata dia, mereka akan senang jika keberadaan koperasi sesuai tujuannya ikut membantu pemodalan dengan bunga kecil serta bagi hasil.
"Jika ada pelaku UMKM yang sudah punya satu pegawai serta bisa menambah bedak atau rombongnya, maka sudah itu bisa dikatakan berhasil. Tentunya ini terus didorong dan didukung agar mereka terus berkembang," katanya.
Sementara itu, Samuel juga menyinggung masalah persoalan surat ijo yang hingga kini belum ada solusi dari Pemkot Surabaya. Menurutnya, Pemkot Surabaya harus membuat regulasi dengan melibatkan legislatif dan yudikatif.
"Libatkan KPK, Kejaksaan Tinggi dan BPN (Badan Pertanahan Nasional). Persoalan surat ijo yang selama ini belum ada titik temu akan segera tuntas. Ini perlu eksekusi dari kepala daerah. Setahun persoalan ini selesai jika ditangani secara serius," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Saya meneliti di bawah, ada kurang lebih 200 ribuan UMKM di Surabaya. Tapi banyak juga pelaku UMKM yang tingkat kesejahteraan hidupnya masih memprihatinkan," kata Samuel Teguh Santoso yang juga Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Surabaya di Surabaya, Rabu.
Samuel diketahui telah mendeklarasikan diri sebagai bakal Cawali Surabaya jalur independen 2020 di salah satu rumah makan di Kota Surabaya pada Sabtu (10/8/2019).
Menurut dia, pelaku UMKM tersebut perlu diperhatikan karena berkontribusi mengurangi pengangguran dan kesenjangan sosial di Surabaya. "Mereka tidak ingin kaya, mereka hanya ingin bertahan hidup. Eksistensi bertahan hidup itu harus dipertahankan kalau tidak mereka bisa menganggur," katanya.
Ia mencontohkan pegawai di rumah makan atau di kafe yang hanya digaji setiap bulan sekitar Rp2 juta. Gaji tersebut, lanjut dia, tentunya jauh dari cukup karena mereka harus membutuhkan biaya untuk keperluan hidup lainnya. Belum lagi bagi mereka yang sudah berkeluarga yang tentunya biaya hidup semakin tinggi.
"Saya melihat sendiri, bagaimana mereka harus mengumpulkan sisa-sisa makanan bekas yang dinilai masih bagus untuk dimakan bersama dengan teman-temannya," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, peran Pemerintah Kota Surabaya sangat dibutuhkan dalam membuat regulasi agar ada standar gaji yang harus dipatuhi bagi para pemilik usaha untuk membayar pegawainya sesuai upah minimum kota (UMK).
"Minimal mereka harus diperhatikan dengan gaji standar UMK. Kalau belum ya harus ditingkatkan,
pemkot harus terlibat. Bagaimana caranya, pemkot harus memberikan penyuluhan dan pemahaman tentang berdagang dengan baik agar bisa memproduksi dan menjual. Pengawal ini juga penting," katanya.
Peran pemerintah kota lainnya, kata dia, adalah melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM di Surabaya. Adanya Dinas Koperasi dan UMKM di Surabaya, lanjut dia, semestinya bisa melakukan terobosan baru mengatasi persoalan tersebut.
Samuel menilai koperasi di Surabaya kurang diberdayakan secara maksimal untuk membantu pengembangan UMKM. Tentunya, kata dia, mereka akan senang jika keberadaan koperasi sesuai tujuannya ikut membantu pemodalan dengan bunga kecil serta bagi hasil.
"Jika ada pelaku UMKM yang sudah punya satu pegawai serta bisa menambah bedak atau rombongnya, maka sudah itu bisa dikatakan berhasil. Tentunya ini terus didorong dan didukung agar mereka terus berkembang," katanya.
Sementara itu, Samuel juga menyinggung masalah persoalan surat ijo yang hingga kini belum ada solusi dari Pemkot Surabaya. Menurutnya, Pemkot Surabaya harus membuat regulasi dengan melibatkan legislatif dan yudikatif.
"Libatkan KPK, Kejaksaan Tinggi dan BPN (Badan Pertanahan Nasional). Persoalan surat ijo yang selama ini belum ada titik temu akan segera tuntas. Ini perlu eksekusi dari kepala daerah. Setahun persoalan ini selesai jika ditangani secara serius," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019