Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin diketahui minta pertimbangan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy alias Rommy untuk nama Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Agama Jawa Timur dan Sulawesi Barat.
Hal itu terungkap dalam rekaman sadapan telepon pada 30 Januari 2019 antara ajudan Lukman bernama Mukmin Timoro dan staf khusus Lukman bernama Gugus Joko yang diputar dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.
Gugus: Malaikum Pak Omen
Mukmin :Kumsalam Pak Gugus, bapak mau bicara
Gugus: oh iya
Mukmin: baru bangun ya
Gugus: engga
Mukmin: hmm (telepon oleh Mukmin diberikan kepada seorang pria)
Lukman: salamualikkum
Gugus: kumsalam
Lukman: itu coba tanyakan ke ketum
Gugus: nggih
Lukman: yaitu untuk Sulbar gimana
Gugus: nggih nggih nggih
Lukman: Darmin Kanwil Sulbar lalu kemudian Jawa Timur gimana
Gugus: nggih nggih nggih nggih
Lukman: ya dua itu aja pak nanti gimana dia nih oke
Gugus: nggih nggih
Lukman: ya
Gugus: nggih nggih
Lukman: ya makasih
Lukman pun mengakui bahwa itu adalah percakapan dirinya dengan Gugus Joko.
"Gugus Joko adalah staf khsuus menteri agama, sebagai penghubung kelembagaan. Saya menggunakan hp orang lain yaitu dengan hp ajudan," kata Lukman yang hadir sebagai saksi dalam sidang.
Menurut Lukman, Gugus adalah seorang aktivis sekaligus kader PPP yang bukan ASN.
"Ditanya Jatim bagaimana tolong tanya pak ketum, apa urgensinya? Ini 30 Januari 2019 berarti pansel masih bekerja, apa urgensinya?" tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK Abdul Basir.
"Karena saya menerima masukan terkait calon-calon ini juga termasuk dari saudara Romahurmuziy, maka saya minta ingin tahu perkembangan terakhir masukan dia seperti apa karena banyak informasi, karena saya berasumsi dia (Rommy) terima banyak infomasi juga jadi butuh pertimbangan," jawab Lukman.
Lukman mengaku bahwa Haris memang didukung sejumlah tokoh.
"Haris didukung sejumlah tokoh dan dia (Rommy) memberikan nama berbeda, saya ingin tahu masukan dia sekali lagi, bukan perintah dia tapi saya tidak mendapat respon balik dari ketum," jawab Lukman.
Lukman mengatakan ia perlu mengetahui kompetensi sosio kultural seseorang yang menjadi calon pejabat di Kemenag.
"Untuk mengetahui kompetensi sosio kultural yang menurut saya vital maka selain masif mendapat masukan dari berbagai kalangan, saya juga terkadang proaktif minta masukan apalagi kalau di antara calon-calon itu informasinya tidak sinkron. Dalam konteks Sulawesi Barat menganggap masukan dari Rommy karena saya tahu betul Rommy punya jaringan relasi yang luas, punya banyak kenalan, tidak hanya kyai tokoh masyarakat tapi juga daerah dan itu tidak hanya ke Rommy, saya juga minta masukan ke tokoh Sulwesi Barat untuk mengukur calon-calon itu dalam kompetensi sosio kultural," jelas Lukman panjang lebar.
"Jadi ini maksudnya Rommy sebagai ketua umum dan saudara kader partai?" tanya jaksa Basir
"Tidak, kalau seperti itu setiap proses penetapan Kakanwil di setiap provinsi maka saya tanya ke Rommy tapi faktanya hanya Sulbar yang saya yang minta langsung artinya sama sekali bukan kewajiban saya sebagai kader PPP meminta masukan ketumnya," jawab Lukman. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Hal itu terungkap dalam rekaman sadapan telepon pada 30 Januari 2019 antara ajudan Lukman bernama Mukmin Timoro dan staf khusus Lukman bernama Gugus Joko yang diputar dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.
Gugus: Malaikum Pak Omen
Mukmin :Kumsalam Pak Gugus, bapak mau bicara
Gugus: oh iya
Mukmin: baru bangun ya
Gugus: engga
Mukmin: hmm (telepon oleh Mukmin diberikan kepada seorang pria)
Lukman: salamualikkum
Gugus: kumsalam
Lukman: itu coba tanyakan ke ketum
Gugus: nggih
Lukman: yaitu untuk Sulbar gimana
Gugus: nggih nggih nggih
Lukman: Darmin Kanwil Sulbar lalu kemudian Jawa Timur gimana
Gugus: nggih nggih nggih nggih
Lukman: ya dua itu aja pak nanti gimana dia nih oke
Gugus: nggih nggih
Lukman: ya
Gugus: nggih nggih
Lukman: ya makasih
Lukman pun mengakui bahwa itu adalah percakapan dirinya dengan Gugus Joko.
"Gugus Joko adalah staf khsuus menteri agama, sebagai penghubung kelembagaan. Saya menggunakan hp orang lain yaitu dengan hp ajudan," kata Lukman yang hadir sebagai saksi dalam sidang.
Menurut Lukman, Gugus adalah seorang aktivis sekaligus kader PPP yang bukan ASN.
"Ditanya Jatim bagaimana tolong tanya pak ketum, apa urgensinya? Ini 30 Januari 2019 berarti pansel masih bekerja, apa urgensinya?" tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK Abdul Basir.
"Karena saya menerima masukan terkait calon-calon ini juga termasuk dari saudara Romahurmuziy, maka saya minta ingin tahu perkembangan terakhir masukan dia seperti apa karena banyak informasi, karena saya berasumsi dia (Rommy) terima banyak infomasi juga jadi butuh pertimbangan," jawab Lukman.
Lukman mengaku bahwa Haris memang didukung sejumlah tokoh.
"Haris didukung sejumlah tokoh dan dia (Rommy) memberikan nama berbeda, saya ingin tahu masukan dia sekali lagi, bukan perintah dia tapi saya tidak mendapat respon balik dari ketum," jawab Lukman.
Lukman mengatakan ia perlu mengetahui kompetensi sosio kultural seseorang yang menjadi calon pejabat di Kemenag.
"Untuk mengetahui kompetensi sosio kultural yang menurut saya vital maka selain masif mendapat masukan dari berbagai kalangan, saya juga terkadang proaktif minta masukan apalagi kalau di antara calon-calon itu informasinya tidak sinkron. Dalam konteks Sulawesi Barat menganggap masukan dari Rommy karena saya tahu betul Rommy punya jaringan relasi yang luas, punya banyak kenalan, tidak hanya kyai tokoh masyarakat tapi juga daerah dan itu tidak hanya ke Rommy, saya juga minta masukan ke tokoh Sulwesi Barat untuk mengukur calon-calon itu dalam kompetensi sosio kultural," jelas Lukman panjang lebar.
"Jadi ini maksudnya Rommy sebagai ketua umum dan saudara kader partai?" tanya jaksa Basir
"Tidak, kalau seperti itu setiap proses penetapan Kakanwil di setiap provinsi maka saya tanya ke Rommy tapi faktanya hanya Sulbar yang saya yang minta langsung artinya sama sekali bukan kewajiban saya sebagai kader PPP meminta masukan ketumnya," jawab Lukman. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019