Masyarakat dari lintas agama di Kota Surabaya deklarasi menolak gerakan people power di sela doa bersama mengenang peristiwa bom di Gereja Santa Matia Tak Bercela, Senin malam.
"Terima kasih pelaksanaan Pemilu 2019 di Jatim berlangsung lancar, aman, transparan, dan jujur," kata pemuka lintas agama diikuti masyarakat yang ikut doa bersama.
"Kami menolak adanya aksi people power, karena mencederai nilai demokrasi dan berakibat memecah belah bangsa," ujar pemuka lintas agama.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, dideklarasikan menolak people power oleh sejumlah pemuka lintas agama menandakan masyarakat menginginkan Surabaya aman dan kondusif setelah Pemilu 2019.
"Deklarasi ini dilakukan untuk kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan Indonesia dan kondusifitas di semua wilayah," katanya
Mengenai adanya seruan people power di grup Whatsapp pada tanggal 15 Mei, pihak Polda Jatim telah mengantisipasinya.
"Tanggal 15 Mei yang di Whatsapp itu, Polda Jatim sudah siap bersama TNI dan seluruh masyarakat Jatim," ujarnya.
Meski begitu, Barung meminta pihak yang mengklaim ada kecurangan selama pemilu dapat menempuh jalur konstitusi.
"Kalau ada kecurangan, jalan konstitusi yang ditempuh seperti gugat di Mahkamah Konstitusi atau laporkan ke Bawaslu," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Terima kasih pelaksanaan Pemilu 2019 di Jatim berlangsung lancar, aman, transparan, dan jujur," kata pemuka lintas agama diikuti masyarakat yang ikut doa bersama.
"Kami menolak adanya aksi people power, karena mencederai nilai demokrasi dan berakibat memecah belah bangsa," ujar pemuka lintas agama.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, dideklarasikan menolak people power oleh sejumlah pemuka lintas agama menandakan masyarakat menginginkan Surabaya aman dan kondusif setelah Pemilu 2019.
"Deklarasi ini dilakukan untuk kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan Indonesia dan kondusifitas di semua wilayah," katanya
Mengenai adanya seruan people power di grup Whatsapp pada tanggal 15 Mei, pihak Polda Jatim telah mengantisipasinya.
"Tanggal 15 Mei yang di Whatsapp itu, Polda Jatim sudah siap bersama TNI dan seluruh masyarakat Jatim," ujarnya.
Meski begitu, Barung meminta pihak yang mengklaim ada kecurangan selama pemilu dapat menempuh jalur konstitusi.
"Kalau ada kecurangan, jalan konstitusi yang ditempuh seperti gugat di Mahkamah Konstitusi atau laporkan ke Bawaslu," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019