Pemilihan umum 2019 yang digelar serentak di semua kabupaten/kota di Indonesia pada 17 April lalu telah meninggalkan catatan duka cita. Banyak di antara para penyelenggara pemilu di tingkat bawah
khususnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) gugur saat mengemban tugas Negara.
Tidak hanya petugas KPPS, banyak juga pengawas pemilu dan anggota kepolisian yang meninggal saat bertugas mengamankan penyelenggaraan pemilu. Maka, sudah selayaknya para Pahlawan Demokrasi yang mempertaruhkan nyawa saat menjalankan tugas mengawal Pemilu 2019 itu mendapat penghargaan dari Negara.
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI hingga 4 Mei 2019 menyebut jumlah korban jiwa dari anggota KPPS di Indonesia bertambah menjadi 438 orang. Sedangkan petugas KPPS yang sakit maupun yang dirawat di rumah sakit berjumlah 3.788 orang.
Selain itu, anggota panitia pengawas di TPS yang meninggal sekitar 92 anggota, 398 orang masih rawat inap di rumah sakit, 1.592 rawat jalan, 250 orang alami kecelakaan, cacat tetap 14 orang, dan petugas yang mengalami keguguran 14 orang. Begitu juga anggota kepolisian yang meninggal saat bertugas menjadi 22 orang. Sebagian besar mereka yang meninggak diketahui akibat kelelahan saat menjalankan tugas dalam durasi yang lama.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku sedih setiap kali mendapat kabar ada petugas KPPS yang meninggal. Apalagi petugas KPPS yang meninggal dunia itu banyak di antaranya terjadi Surabaya. Hingga saat ini sudah ada 14 orang meninggal dan puluhan orang dirawat di rumah sakit.
"Terus terang saya tidak pernah membayangkan penyelenggaraan pemilu kali ini menyebabkan banyak korban," kata Risma saat mengunjungi keluarga almarhum petugas KPPS TPS 01 Ketabang, Henry Permadi di Jalan Kanginan Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya, Sabtu (4/5).
Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini pun menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban karena dengan kesibukannya sehingga baru bisa mengunjungi. Hingga saat ini, baru lima keluarga yang dikunjunggi Risma. Namun Risma berjanji akan mendatangi semua keluarga yang ditinggalkan dalam waktu dekat ini.
Risma menegaskan, pihaknya telah menginstrusikan kepada jajaran Dinas Kesehatan Surabaya untuk berputar mengontrol kesehatan seluruh petugas KPPS dan PPK di Surabaya. Hal ini dilakukan agar kesehatan para penyelenggara pemilu ini tetap terpantau.
Terlebih, Wali Kota Risma juga mengaku pihaknya telah melakukan berkomunikasi dengan KPU Surabaya untuk mengetahui aturan terkait tugas dari KPPS itu. Ia mengatakan jika petugas KPPS atau PPK mengalami kondisi kurang sehat atau lelah, maka setidaknya bisa digantikan dengan petugas yang lain.
Selain itu, Risma mengimbau kepada seluruh petugas KPPS, PPK ataupun kecamatan, jika sudah tak sanggup bekerja atau kondisi lelah agar tidak dipaksakan. Ia tidak ingin jika ada lagi petugas KPPS atau PPK di Surabaya yang sampai mengalami kondisi sakit, bahkan meninggal dunia akibat kelelahan saat menjalankan tugas.
Sementara itu, Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya para petugas KPPS saat bertugas. Atas nama lembaga, Nur Syamsi memberikan apresiasi dan santunan kepada petugas KPPS yang meninggal.
Ia juga berterima kasih kepada pemerintah daerah, para penyelenggara Pemilu 2019 dan pihak-pihak terkait lainnya yang secara suka rela memberikan sumbangan kepada keluarga anggota KPPS yang gugur.
Nur Syamsi juga memberikan imbauan kepada seluruh petugas KPPS maupun PPK agar bisa menjaga kesehatan dan istirahat penuh. Bahkan pada saat rekapitulasi di tiap-tiap kecamatan, pihak Dinas Kesehatan Surabaya juga telah menyediakan fasilitas pengobatan gratis.
Komisioner KPU Surabaya lainnya Wahyu Kuncoro menyebut kondisi petugas KPPS yang meninggal di Kota Pahlawan cukup beragam, ada yang memang sudah berumur, ada pula yang dalam kondisi sakit. Untuk itu, ia berharap agar petugas KPPS maupun PPK tetap menjaga kesehatan selama proses rekapitulasi berlangsung.
Dketahui ada 14 petugas KPPS di Surabaya yang meninggal dunia, meliputi Sunaryo (Ketua KPPS TPS 13 Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari), Thomy Heru Siswantoro (Anggota KPPS TPS 19 Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari), Badrul Munir (Anggota KPPS 19 Kelurahan Kedungbaruk, Kecamayan Rungkut), Hariono (Anggota Linmas TPS 45 Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo), Sukadino (Anggota KPPS TPS 66 Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran).
Selain itu, Sukardji (Anggota KPPS TPS 36 Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan), Heriawan (Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Siwalankerto), Suhardiman (Anggota Linmas di TPS 17 Simokerto), Bambang Catur Agus (Linmas TPS 31 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng), Adi Slamet (Ketua KPPS 24, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembngan), Hendrik Permadi (Anggota KPPS TPS 01 Ketabang), Suryanto (Linmas TPS 30 Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo), Agus Riyadi (Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Tambakrejo) dan Suroso (Anggota Linmas TPS 02 Tambaksari).
Solusi
KPU RI telah mengalokasikan anggaran untuk santunan terhadap petugas KPPS yang meninggal maupun yang sakit setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu.
Adapun besaran santunan tersebut masing-masing sebesar Rp36 juta untuk petugas yang meninggal dunia, Rp30 juta untuk cacat permanen, Rp16,5 juta untuk luka berat dan Rp8,25 juta untuk luka sedang.
Namun demikian, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga mencarikan solusi yang berkelanjutan kepada keluarga yang ditinggalkan. Untuk selain mengunjungi rumah keluarga anggota KPPS, Risma memastikan bahwa Pemkot Surabaya akan mengundang semua keluarga anggota KPPS yang meninggal itu ke Balai Kota Surabaya pada peringatan HUT ke-726 Kota Surabaya pada 31 Mei 2019.
Menurut Risma, pihaknya berusaha mencarikan solusi yang bekelanjutan untuk membantu keluarga yang ditinggalkan, seperti halnya memberikan pekerjaan dan beasiswa kepada anak almarhum. Hal itu dinilai Risma lebih bermanfaat dari pada sekedar memberikan santunan berupa uang.
Pada saat takziah ke rumah almarhum Badrul Munir (52), anggota KPPS TPS 19 Kedung Baruk di Jalan Kedung Baruk No. 92 Surabaya pada Jumat (19/4), Risma sempat ngobrol langsung dengan istri almarhum Budi Erni (51) dan putri semata wayangnya Wildatin Naila (22).
Usai ngobrol, Risma mengatakan langsung kepada Wildatin untuk memberikan bantuan berupa pekerjaan di kantor Pemerintah Kota Surabaya. Wildatin mengucapakan terima kasih atas perhatian Wali Kota Risma terhadap dirinya dan keluarganya.
Wildatin sempat bercerita bagaimana kondisi ayahnya saat meninggal dalam keadaan menghadap kiblat dengan tangan terlipat. Ia menyampaikan sebelum ayahnya meninggal, seperti sudah ada tanda-tanda berpamitan dengan kerabat dan sanak-saudara.
"Beberapa jam sebelum meninggal, ayah sempat kulakan bensin dulu, lalu bertemu tetangga namun tidak biasanya hanya melambaikan tangan saja," katanya.
Begitu juga pada saat takziah di kediaman almarhum Hariono, Linmas TPS 45 Kandangan di Jalan Jugruk Rejosari III/10, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Sabtu (20/4), Risma juga memberikan solusi berupa pekerjaan kepada istri almarhum Hariono, Mukholifah.
Melalui Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita, Risma meminta agar Mukholifah dipekerjakan di Puskesmas Pembantu Kandangan. Hari Senin (29/4), Mukholifah dipanggil dan apabila sudah siap bekerja, mulai 1 Mei bekerja di Puskesmas Pembantu Kandangan.
Mendapati hal itu, Mukholifah menyampaikan terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan oleh Wali Kota Risma dan jajaran Pemkot Surabaya. Menurutnya, memang yang paling penting adalah pendidikan kedua anaknya dan juga kebutuhan tentang pekerjaan.
"Alhamdulillah katanya Bu Risma mau dibantu pendidikan anak dan juga dikasih pekerjaan. Saya sangat bersyukur," kata Mukholifah.
Tidak hanya itu, Risma juga menanggung biaya sekolah anak almarhum Thomy Heru Siswantoro, anggota KPPS TPS 19 Pacar Keling. Hal itu disampaikan saat Risma berkunjung ke kediaman almarhum beberapa waktu lalu. Risma menginstruksikan kepada camat dan lurah agar segera menindaklanjutinya.
Sementara itu, Badan Pengawas Kota Surabaya ikut berbela sungkawa atas meninggalnya para penyelengara KPU tersebut. Meski demikian, ia menilai secara umum pelaksanaan rekapitulasi suara Pemilu 2019 di KPU Surabaya berjalan lancar.
Hanya saja, penghitungan sempat molor karena ada perbaikan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Kecamatan Jambangan, Lakarsantri dan Tenggilis. Semestinya Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB) tapi ditulis DPK. Meski demikian kesalahan tersebut sudah diselesaikan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
khususnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) gugur saat mengemban tugas Negara.
Tidak hanya petugas KPPS, banyak juga pengawas pemilu dan anggota kepolisian yang meninggal saat bertugas mengamankan penyelenggaraan pemilu. Maka, sudah selayaknya para Pahlawan Demokrasi yang mempertaruhkan nyawa saat menjalankan tugas mengawal Pemilu 2019 itu mendapat penghargaan dari Negara.
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI hingga 4 Mei 2019 menyebut jumlah korban jiwa dari anggota KPPS di Indonesia bertambah menjadi 438 orang. Sedangkan petugas KPPS yang sakit maupun yang dirawat di rumah sakit berjumlah 3.788 orang.
Selain itu, anggota panitia pengawas di TPS yang meninggal sekitar 92 anggota, 398 orang masih rawat inap di rumah sakit, 1.592 rawat jalan, 250 orang alami kecelakaan, cacat tetap 14 orang, dan petugas yang mengalami keguguran 14 orang. Begitu juga anggota kepolisian yang meninggal saat bertugas menjadi 22 orang. Sebagian besar mereka yang meninggak diketahui akibat kelelahan saat menjalankan tugas dalam durasi yang lama.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku sedih setiap kali mendapat kabar ada petugas KPPS yang meninggal. Apalagi petugas KPPS yang meninggal dunia itu banyak di antaranya terjadi Surabaya. Hingga saat ini sudah ada 14 orang meninggal dan puluhan orang dirawat di rumah sakit.
"Terus terang saya tidak pernah membayangkan penyelenggaraan pemilu kali ini menyebabkan banyak korban," kata Risma saat mengunjungi keluarga almarhum petugas KPPS TPS 01 Ketabang, Henry Permadi di Jalan Kanginan Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya, Sabtu (4/5).
Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini pun menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban karena dengan kesibukannya sehingga baru bisa mengunjungi. Hingga saat ini, baru lima keluarga yang dikunjunggi Risma. Namun Risma berjanji akan mendatangi semua keluarga yang ditinggalkan dalam waktu dekat ini.
Risma menegaskan, pihaknya telah menginstrusikan kepada jajaran Dinas Kesehatan Surabaya untuk berputar mengontrol kesehatan seluruh petugas KPPS dan PPK di Surabaya. Hal ini dilakukan agar kesehatan para penyelenggara pemilu ini tetap terpantau.
Terlebih, Wali Kota Risma juga mengaku pihaknya telah melakukan berkomunikasi dengan KPU Surabaya untuk mengetahui aturan terkait tugas dari KPPS itu. Ia mengatakan jika petugas KPPS atau PPK mengalami kondisi kurang sehat atau lelah, maka setidaknya bisa digantikan dengan petugas yang lain.
Selain itu, Risma mengimbau kepada seluruh petugas KPPS, PPK ataupun kecamatan, jika sudah tak sanggup bekerja atau kondisi lelah agar tidak dipaksakan. Ia tidak ingin jika ada lagi petugas KPPS atau PPK di Surabaya yang sampai mengalami kondisi sakit, bahkan meninggal dunia akibat kelelahan saat menjalankan tugas.
Sementara itu, Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya para petugas KPPS saat bertugas. Atas nama lembaga, Nur Syamsi memberikan apresiasi dan santunan kepada petugas KPPS yang meninggal.
Ia juga berterima kasih kepada pemerintah daerah, para penyelenggara Pemilu 2019 dan pihak-pihak terkait lainnya yang secara suka rela memberikan sumbangan kepada keluarga anggota KPPS yang gugur.
Nur Syamsi juga memberikan imbauan kepada seluruh petugas KPPS maupun PPK agar bisa menjaga kesehatan dan istirahat penuh. Bahkan pada saat rekapitulasi di tiap-tiap kecamatan, pihak Dinas Kesehatan Surabaya juga telah menyediakan fasilitas pengobatan gratis.
Komisioner KPU Surabaya lainnya Wahyu Kuncoro menyebut kondisi petugas KPPS yang meninggal di Kota Pahlawan cukup beragam, ada yang memang sudah berumur, ada pula yang dalam kondisi sakit. Untuk itu, ia berharap agar petugas KPPS maupun PPK tetap menjaga kesehatan selama proses rekapitulasi berlangsung.
Dketahui ada 14 petugas KPPS di Surabaya yang meninggal dunia, meliputi Sunaryo (Ketua KPPS TPS 13 Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari), Thomy Heru Siswantoro (Anggota KPPS TPS 19 Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari), Badrul Munir (Anggota KPPS 19 Kelurahan Kedungbaruk, Kecamayan Rungkut), Hariono (Anggota Linmas TPS 45 Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo), Sukadino (Anggota KPPS TPS 66 Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran).
Selain itu, Sukardji (Anggota KPPS TPS 36 Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan), Heriawan (Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Siwalankerto), Suhardiman (Anggota Linmas di TPS 17 Simokerto), Bambang Catur Agus (Linmas TPS 31 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng), Adi Slamet (Ketua KPPS 24, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembngan), Hendrik Permadi (Anggota KPPS TPS 01 Ketabang), Suryanto (Linmas TPS 30 Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo), Agus Riyadi (Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Tambakrejo) dan Suroso (Anggota Linmas TPS 02 Tambaksari).
Solusi
KPU RI telah mengalokasikan anggaran untuk santunan terhadap petugas KPPS yang meninggal maupun yang sakit setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu.
Adapun besaran santunan tersebut masing-masing sebesar Rp36 juta untuk petugas yang meninggal dunia, Rp30 juta untuk cacat permanen, Rp16,5 juta untuk luka berat dan Rp8,25 juta untuk luka sedang.
Namun demikian, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga mencarikan solusi yang berkelanjutan kepada keluarga yang ditinggalkan. Untuk selain mengunjungi rumah keluarga anggota KPPS, Risma memastikan bahwa Pemkot Surabaya akan mengundang semua keluarga anggota KPPS yang meninggal itu ke Balai Kota Surabaya pada peringatan HUT ke-726 Kota Surabaya pada 31 Mei 2019.
Menurut Risma, pihaknya berusaha mencarikan solusi yang bekelanjutan untuk membantu keluarga yang ditinggalkan, seperti halnya memberikan pekerjaan dan beasiswa kepada anak almarhum. Hal itu dinilai Risma lebih bermanfaat dari pada sekedar memberikan santunan berupa uang.
Pada saat takziah ke rumah almarhum Badrul Munir (52), anggota KPPS TPS 19 Kedung Baruk di Jalan Kedung Baruk No. 92 Surabaya pada Jumat (19/4), Risma sempat ngobrol langsung dengan istri almarhum Budi Erni (51) dan putri semata wayangnya Wildatin Naila (22).
Usai ngobrol, Risma mengatakan langsung kepada Wildatin untuk memberikan bantuan berupa pekerjaan di kantor Pemerintah Kota Surabaya. Wildatin mengucapakan terima kasih atas perhatian Wali Kota Risma terhadap dirinya dan keluarganya.
Wildatin sempat bercerita bagaimana kondisi ayahnya saat meninggal dalam keadaan menghadap kiblat dengan tangan terlipat. Ia menyampaikan sebelum ayahnya meninggal, seperti sudah ada tanda-tanda berpamitan dengan kerabat dan sanak-saudara.
"Beberapa jam sebelum meninggal, ayah sempat kulakan bensin dulu, lalu bertemu tetangga namun tidak biasanya hanya melambaikan tangan saja," katanya.
Begitu juga pada saat takziah di kediaman almarhum Hariono, Linmas TPS 45 Kandangan di Jalan Jugruk Rejosari III/10, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Sabtu (20/4), Risma juga memberikan solusi berupa pekerjaan kepada istri almarhum Hariono, Mukholifah.
Melalui Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita, Risma meminta agar Mukholifah dipekerjakan di Puskesmas Pembantu Kandangan. Hari Senin (29/4), Mukholifah dipanggil dan apabila sudah siap bekerja, mulai 1 Mei bekerja di Puskesmas Pembantu Kandangan.
Mendapati hal itu, Mukholifah menyampaikan terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan oleh Wali Kota Risma dan jajaran Pemkot Surabaya. Menurutnya, memang yang paling penting adalah pendidikan kedua anaknya dan juga kebutuhan tentang pekerjaan.
"Alhamdulillah katanya Bu Risma mau dibantu pendidikan anak dan juga dikasih pekerjaan. Saya sangat bersyukur," kata Mukholifah.
Tidak hanya itu, Risma juga menanggung biaya sekolah anak almarhum Thomy Heru Siswantoro, anggota KPPS TPS 19 Pacar Keling. Hal itu disampaikan saat Risma berkunjung ke kediaman almarhum beberapa waktu lalu. Risma menginstruksikan kepada camat dan lurah agar segera menindaklanjutinya.
Sementara itu, Badan Pengawas Kota Surabaya ikut berbela sungkawa atas meninggalnya para penyelengara KPU tersebut. Meski demikian, ia menilai secara umum pelaksanaan rekapitulasi suara Pemilu 2019 di KPU Surabaya berjalan lancar.
Hanya saja, penghitungan sempat molor karena ada perbaikan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Kecamatan Jambangan, Lakarsantri dan Tenggilis. Semestinya Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB) tapi ditulis DPK. Meski demikian kesalahan tersebut sudah diselesaikan. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019