Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur mereplikasi sistem tata kelola pendidikan terpadu dan terintegrasi yang selama ini sukses diterapkan di Kota Surabaya.
"Kota Surabaya memiliki sistem informasi tata kelola pendidikan yang bisa disumbangkan bukan hanya untuk Jatim, tapi juga dalam skala nasional," kata Koordinator Wilayah VI Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha saat mengunjungi Kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Kamis.
Kota Surabaya memiliki puluhan sistem informasi tata kelola pendidikan di antaranya untuk peningkatan kompetensi guru, peningkatan kompetensi siswa, peningkatan kualitas sekolah atau lembaga pendidikan, dan ketersediaan layanan pendidikan bermutu.
Asep mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memiliki tata kelola yang terpadu dan terintegrasi. Beberapa sektor strategis yang didorong untuk terintegrasi, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, sumber daya alam, pendapatan, infrastruktur, dan lain-lain.
"Kami ingin tidak ada terkotak-kotak antara pemkot, pemkab, pemprov, dan nasional. Kami yakin banyak hal baru yang bisa saya dapatkan untuk tata kelola pendidikan. Minimal nanti direplikasi di Jatim dulu," ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa sistem informasi profil sekolah perlu untuk diagregasikan ke Pemprov Jatim terlebih dahulu. Selanjutnya mengkloning e-budgeting sekolah atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (SIPKS).
"Nanti saya dorong profil sekolah dan e-budgeting untuk digunakan sekolah-sekolah di Jatim. Tahun ini akan menjadi rencana aksi kami dan harus jalan. Akan kita kumpulkan seluruh dinas pendidikan," ujarnya.
Asep mengatakan pihaknya mendapat amanah membawahi beberapa daerah, salah satunya di Jatim. KPK lewat kerja-kerja pencegahan, masuk ke sektor strategis dan berharap ada suatu tata kelola terpadu dan terintegrasi, di antaranya adalah tata kelola pelayanan pendidikan di Jatim.
"Kami melakukan pemetaan dulu kepada beberapa sektor. Untuk Surabaya ke Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Ibu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sudah merespons dengan baik," ujarnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surabaya Aston Tambunan puluhan sistem informasi tata kelola pendidikan di Kota Pahlawan merupakan ide dari jajaran struktural, kemudian diterjemahkan ke aplikasi oleh tenaga pemrograman (programmer).
Aston menyebut beberapa aplikasi itu antara lain profil sekolah, sistem informasi pengelolaan keuangan sekolah (SIPKS), rapor daring, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), seleksi calon kepala sekolah (Si Cakep), tryout daring, dan lain-lain.
"Pengembangan inovasi program pendidikan diawali dengan membangun pusat database pendidikan atau yang biasa disebut profil sekolah," katanya.
Sementara itu, Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan Dispendik Kota Surabaya Tri Aji Nugroho menambahkan, profil sekolah berisikan data Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, dan SMP di Kota Surabaya, termasuk data MI dan MTs.
"Profil sekolah menjangkau semuanya. Karena indikator pendidikan seperti angka partisipasi kasar (APK) juga memasukkan semua lembaga itu. Semuanya ini berbasis NIK," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Kota Surabaya memiliki sistem informasi tata kelola pendidikan yang bisa disumbangkan bukan hanya untuk Jatim, tapi juga dalam skala nasional," kata Koordinator Wilayah VI Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha saat mengunjungi Kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Kamis.
Kota Surabaya memiliki puluhan sistem informasi tata kelola pendidikan di antaranya untuk peningkatan kompetensi guru, peningkatan kompetensi siswa, peningkatan kualitas sekolah atau lembaga pendidikan, dan ketersediaan layanan pendidikan bermutu.
Asep mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memiliki tata kelola yang terpadu dan terintegrasi. Beberapa sektor strategis yang didorong untuk terintegrasi, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, sumber daya alam, pendapatan, infrastruktur, dan lain-lain.
"Kami ingin tidak ada terkotak-kotak antara pemkot, pemkab, pemprov, dan nasional. Kami yakin banyak hal baru yang bisa saya dapatkan untuk tata kelola pendidikan. Minimal nanti direplikasi di Jatim dulu," ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa sistem informasi profil sekolah perlu untuk diagregasikan ke Pemprov Jatim terlebih dahulu. Selanjutnya mengkloning e-budgeting sekolah atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (SIPKS).
"Nanti saya dorong profil sekolah dan e-budgeting untuk digunakan sekolah-sekolah di Jatim. Tahun ini akan menjadi rencana aksi kami dan harus jalan. Akan kita kumpulkan seluruh dinas pendidikan," ujarnya.
Asep mengatakan pihaknya mendapat amanah membawahi beberapa daerah, salah satunya di Jatim. KPK lewat kerja-kerja pencegahan, masuk ke sektor strategis dan berharap ada suatu tata kelola terpadu dan terintegrasi, di antaranya adalah tata kelola pelayanan pendidikan di Jatim.
"Kami melakukan pemetaan dulu kepada beberapa sektor. Untuk Surabaya ke Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Ibu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sudah merespons dengan baik," ujarnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surabaya Aston Tambunan puluhan sistem informasi tata kelola pendidikan di Kota Pahlawan merupakan ide dari jajaran struktural, kemudian diterjemahkan ke aplikasi oleh tenaga pemrograman (programmer).
Aston menyebut beberapa aplikasi itu antara lain profil sekolah, sistem informasi pengelolaan keuangan sekolah (SIPKS), rapor daring, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), seleksi calon kepala sekolah (Si Cakep), tryout daring, dan lain-lain.
"Pengembangan inovasi program pendidikan diawali dengan membangun pusat database pendidikan atau yang biasa disebut profil sekolah," katanya.
Sementara itu, Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan Dispendik Kota Surabaya Tri Aji Nugroho menambahkan, profil sekolah berisikan data Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, dan SMP di Kota Surabaya, termasuk data MI dan MTs.
"Profil sekolah menjangkau semuanya. Karena indikator pendidikan seperti angka partisipasi kasar (APK) juga memasukkan semua lembaga itu. Semuanya ini berbasis NIK," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019