Malang (Antaranews Jatim) - Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng mengemukakan masalah tata niaga komoditas bahan pangan yang masih belum efesien menjadi salah satu tantangan bagi perekonomian di wilayah kerja BI Malang.
"Selain tata niaga komoditas bahan pangan, ada dua item lagi yang menjadi tantangan perekonomian di wilayah kerja BI Malang, yakni keterbatasan kemampuan industri untuk menyerap tenaga kerja sebagai dampak pelemahan ekonomi global dan perhatian terhadap kinerja industri dan pertanian tidak bisa dipisahkan dari perkembangan infrastruktur," kata Sugeng usai serah terima jabatan Kepala Perwakilan BI Malang, Senin.
Untuk mendukung akselerasi ekonomi dan menghadapi tiga tantangan tersebut, lanjut Sugeng, ada tiga potensi pengembangan wilayah yang dapat diprioritaskan, yakni pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja sektor riil.
Potensi lainnya adalah mendorong investasi yang dapat menopang tersedianya infrastruktur pendukung yang dapat meningkatkan nilai tambah produk pada sektor utama, serta Malang raya ke depan diharapkan dapat menjadi penghubung untuk perdagangan di Kawasan Tengah Selatan (Katesa) Jawa Timur,?sehingga mampu menjaga kestabilan harga kebutuhan di kawasan itu.
Menghadapi tantangan ke depan, kata Sugeng, bauran kebijakan Bank Indonesia yang telah ditempuh pada tahun 2018 akan semakin diperkuat di tahun ini. Kebijakan moneter akan tetap difokuskan pada stabilitas, khususnya pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya.
Sementara itu, kebijakan yang akomodatif akan terus ditempuh di bidang makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, dan ekonomi keuangan syariah untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi ke depan.
"Sinergi adalah kata kunci untuk memperkuat ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, OJK, dan mitra kerja lainnya akan semakin diperkuat. Sinergi kebijakan tersebut, antara lain dalam hal pengendalian inflasi, perbaikan struktur perekonomian, stabilitas sistem keuangan, pendalaman pasar keuangan, serta ekonomi dan keuangan digital.
Oleh karena itu, lanjut Sugeng, pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang agar terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh mitra strategis lain dalam pelaksanaan tugasnya.
Penguatan sinergi dan koordinasi dalam pengendalian inflasi melalui TPID agar difokuskan pada aspek 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Koordinasi efektif.
Sedangkan penguatan sinergi dan koordinasi untuk perbaikan struktur perekonomian dilakukan melalui Rakorpusda maupun koordinasi bentuk lain yang difokuskan pada perbaikan defisit transaksi berjalan, pembiayaan investasi, dan pengembangan ekonomi, serta keuangan digital.
Selain itu, pemberdayaan sektor riil dan keuangan inklusif perlu dilanjutkan dengan penekanan pada klaster pangan dan pengembangan UMKM serta perluasan akses keuangan bagi masyarakat. Pengembangan klaster pangan yang dilakukan selama ini merupakan bagian dari kebijakan Bank Indonesia dalam menjalankan mandat pengendalian inflasi.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah meningkatkan peran di dalam pengembangan ekonomi keuangan syariah antara lain melalui penguatan halal value chain melalui pemberdayaan ekonomi pesantren yang diintegrasikan dengan pengembangan UMKM di Bank Indonesia.
Sementara itu, jabatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang diserahkan dari pejabat lama Dudi Herawadi kepada Azka Subhan Aminurridho.
Sebelumnya Azka Subhan Aminurridho menjabat Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, sedangkan Dudi Herawadi memasuki masa pensiun sejak 1 September 2018. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Selain tata niaga komoditas bahan pangan, ada dua item lagi yang menjadi tantangan perekonomian di wilayah kerja BI Malang, yakni keterbatasan kemampuan industri untuk menyerap tenaga kerja sebagai dampak pelemahan ekonomi global dan perhatian terhadap kinerja industri dan pertanian tidak bisa dipisahkan dari perkembangan infrastruktur," kata Sugeng usai serah terima jabatan Kepala Perwakilan BI Malang, Senin.
Untuk mendukung akselerasi ekonomi dan menghadapi tiga tantangan tersebut, lanjut Sugeng, ada tiga potensi pengembangan wilayah yang dapat diprioritaskan, yakni pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja sektor riil.
Potensi lainnya adalah mendorong investasi yang dapat menopang tersedianya infrastruktur pendukung yang dapat meningkatkan nilai tambah produk pada sektor utama, serta Malang raya ke depan diharapkan dapat menjadi penghubung untuk perdagangan di Kawasan Tengah Selatan (Katesa) Jawa Timur,?sehingga mampu menjaga kestabilan harga kebutuhan di kawasan itu.
Menghadapi tantangan ke depan, kata Sugeng, bauran kebijakan Bank Indonesia yang telah ditempuh pada tahun 2018 akan semakin diperkuat di tahun ini. Kebijakan moneter akan tetap difokuskan pada stabilitas, khususnya pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya.
Sementara itu, kebijakan yang akomodatif akan terus ditempuh di bidang makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, dan ekonomi keuangan syariah untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi ke depan.
"Sinergi adalah kata kunci untuk memperkuat ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, OJK, dan mitra kerja lainnya akan semakin diperkuat. Sinergi kebijakan tersebut, antara lain dalam hal pengendalian inflasi, perbaikan struktur perekonomian, stabilitas sistem keuangan, pendalaman pasar keuangan, serta ekonomi dan keuangan digital.
Oleh karena itu, lanjut Sugeng, pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang agar terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh mitra strategis lain dalam pelaksanaan tugasnya.
Penguatan sinergi dan koordinasi dalam pengendalian inflasi melalui TPID agar difokuskan pada aspek 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Koordinasi efektif.
Sedangkan penguatan sinergi dan koordinasi untuk perbaikan struktur perekonomian dilakukan melalui Rakorpusda maupun koordinasi bentuk lain yang difokuskan pada perbaikan defisit transaksi berjalan, pembiayaan investasi, dan pengembangan ekonomi, serta keuangan digital.
Selain itu, pemberdayaan sektor riil dan keuangan inklusif perlu dilanjutkan dengan penekanan pada klaster pangan dan pengembangan UMKM serta perluasan akses keuangan bagi masyarakat. Pengembangan klaster pangan yang dilakukan selama ini merupakan bagian dari kebijakan Bank Indonesia dalam menjalankan mandat pengendalian inflasi.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah meningkatkan peran di dalam pengembangan ekonomi keuangan syariah antara lain melalui penguatan halal value chain melalui pemberdayaan ekonomi pesantren yang diintegrasikan dengan pengembangan UMKM di Bank Indonesia.
Sementara itu, jabatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang diserahkan dari pejabat lama Dudi Herawadi kepada Azka Subhan Aminurridho.
Sebelumnya Azka Subhan Aminurridho menjabat Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, sedangkan Dudi Herawadi memasuki masa pensiun sejak 1 September 2018. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019