Ponorogo (Antaranews Jatim) - Presiden Joko Widodo membeberkan alasan percepatan penyelesaian penerbitan sertifikat tanah di depan ribuan penerima sertifikat tanah saat acara Penyerahan Sertifikat untuk Rakyat di Alun-alun Ponorogo, Jawa Timur, Jumat.
"Kenapa sih sekarang sertifikat itu kita percepat diberikan kepada masyarakat. Setiap saya ke desa, ke daerah, yang saya dengar adalah sengketa tanah, sengketa lahan. Itu terjadi di mana-mana," kata Presiden Jokowi.
Menurut dia, kasus sengketa lahan tak hanya terjadi di Jawa Timur atau di Jawa, tapi juga di daerah-daerah di luar Jawa.
"Sengketa lahan seperti itu tidak hanya terjadi di Jawa, tapi juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTB, NTT, ada semua sengketa tanah," sebutnya.
Sengketa tanah itu, kata dia, ada yang terjadi antara warga dengan warga, sengketa dalam satu, antara masyarakat dengan warga, masyarakat dengan perusahaan, juga masyarakat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hal itulah, kata dia, salah satu alasan sehingga pemerintah melakukan percepatan penerbitan sertifikat tanah untuk rakyat.
Ia kemudian menyebutkan jumlah tanah yang harus disertifikatkan di seluruh Indonesia sebanyak 126 juta sertifikat. Namun, berdasarkan data sampai 2015 baru 46 juta sertifikat, sehingga masih kurang 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat.
Menurut dia, dulu produktivitas sertifikat dalam setahun kurang lebih 500 ribu sertifikat.
"Artinya kalau masih ada 80 juta (bidang tanah yang belum bersertifikat), harus nunggu sampai 160 tahun. Itulah sekali lagi kenapa sertifikat itu dipercepat," ucapnya.
Presiden menyebutkan pada 2017, target yang diberikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebanyak 5 juta sertifikat. Dari target tersebut tercapai 5,4 juta sertifikat.
"Kemudian pada 2018 saya beri target tujuh juta. Laporan yang saya terima, telah diselesaikan 9,4 juta sertifikat. Kalau percepatannya seperti ini terus, tadi Pak Menteri (Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil) sampaikan, di Ponorogo ini akan selesai pada 2023. Itu janji pak menteri," kata Jokowi yang disambut tepuk tangan undangan.
Dalam kunjungan kerjanya di Ponorogo, Presiden Jokowi meninjau pembangunan Waduk Bendo di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, dan menyerahkan 2.500 sertifikat tanah.
Presiden Jokowi didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Kenapa sih sekarang sertifikat itu kita percepat diberikan kepada masyarakat. Setiap saya ke desa, ke daerah, yang saya dengar adalah sengketa tanah, sengketa lahan. Itu terjadi di mana-mana," kata Presiden Jokowi.
Menurut dia, kasus sengketa lahan tak hanya terjadi di Jawa Timur atau di Jawa, tapi juga di daerah-daerah di luar Jawa.
"Sengketa lahan seperti itu tidak hanya terjadi di Jawa, tapi juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTB, NTT, ada semua sengketa tanah," sebutnya.
Sengketa tanah itu, kata dia, ada yang terjadi antara warga dengan warga, sengketa dalam satu, antara masyarakat dengan warga, masyarakat dengan perusahaan, juga masyarakat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hal itulah, kata dia, salah satu alasan sehingga pemerintah melakukan percepatan penerbitan sertifikat tanah untuk rakyat.
Ia kemudian menyebutkan jumlah tanah yang harus disertifikatkan di seluruh Indonesia sebanyak 126 juta sertifikat. Namun, berdasarkan data sampai 2015 baru 46 juta sertifikat, sehingga masih kurang 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat.
Menurut dia, dulu produktivitas sertifikat dalam setahun kurang lebih 500 ribu sertifikat.
"Artinya kalau masih ada 80 juta (bidang tanah yang belum bersertifikat), harus nunggu sampai 160 tahun. Itulah sekali lagi kenapa sertifikat itu dipercepat," ucapnya.
Presiden menyebutkan pada 2017, target yang diberikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebanyak 5 juta sertifikat. Dari target tersebut tercapai 5,4 juta sertifikat.
"Kemudian pada 2018 saya beri target tujuh juta. Laporan yang saya terima, telah diselesaikan 9,4 juta sertifikat. Kalau percepatannya seperti ini terus, tadi Pak Menteri (Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil) sampaikan, di Ponorogo ini akan selesai pada 2023. Itu janji pak menteri," kata Jokowi yang disambut tepuk tangan undangan.
Dalam kunjungan kerjanya di Ponorogo, Presiden Jokowi meninjau pembangunan Waduk Bendo di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, dan menyerahkan 2.500 sertifikat tanah.
Presiden Jokowi didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019