Gresik (Antaranews Jatim) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik (DPRD) Jawa Timur menyoroti molor atau lambatnya penyelesaian pembangunan alun-alun di wilayah itu yang sebelumnya ditargetkan selesai pada Desember 2018, namun hingga kini masih dalam proses pembangunan.
Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nur Hamim di Gresik, Selasa mengatakan, selain molor, Pemkab Gresik juga kembali meminta tambahan anggaran sebesar Rp2 miliar kepada Dewan untuk penyelesaian akhir pembangunan Alun-alun.
"Ini adalah bagian dari dilema, dan kami akan merumuskan lagi bagaimana agar tidak terulang masalah permintaan anggaran, sebab sudah tidak sesuai dengan target awal," kata Nur Hamim kepada wartawan.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Syafi' AM mengatakan molornya pembangunan Alun-alun lebih disebabkan ketidakberesan Pemkab Gresik saat menunjuk rekanan pengerjaan proyek, sebab dipilih karena berdasarkan harga atau penawaran termurah.
"Kami juga prihatin kenapa setiap proyek baru dikebut pengerjaannya saat menjelang akhir tahun. Artinya manajemen pengerjaannya tidak beres," kata Syafi.
Ia menegaskan, permintaan tambahan anggaran tahun 2019 untuk Alun-alun adalah yang terakhir, dan diminta agar Pemkab Gresik serius dalam menyelesaikan pengerjaanya.
Sebelumnya, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Gresik, Mega Bagus Sahputra juga mempertanyakan alokasi anggaran tambahan untuk penataan pembangunan Alun-alun di wilayah setempat, sebab proyek tersebut hingga kini belum rampung dikerjakan.
"Penataan alun-alun hampir setiap tahun dialokasikan anggaran, namun tidak selesai-selesai. Hal ini terkesan Pemkab Gresik tidak merencanakan pembangunan secara tuntas. Lantas untuk apa anggaran tambahan tersebut," kata Bagus. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nur Hamim di Gresik, Selasa mengatakan, selain molor, Pemkab Gresik juga kembali meminta tambahan anggaran sebesar Rp2 miliar kepada Dewan untuk penyelesaian akhir pembangunan Alun-alun.
"Ini adalah bagian dari dilema, dan kami akan merumuskan lagi bagaimana agar tidak terulang masalah permintaan anggaran, sebab sudah tidak sesuai dengan target awal," kata Nur Hamim kepada wartawan.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Syafi' AM mengatakan molornya pembangunan Alun-alun lebih disebabkan ketidakberesan Pemkab Gresik saat menunjuk rekanan pengerjaan proyek, sebab dipilih karena berdasarkan harga atau penawaran termurah.
"Kami juga prihatin kenapa setiap proyek baru dikebut pengerjaannya saat menjelang akhir tahun. Artinya manajemen pengerjaannya tidak beres," kata Syafi.
Ia menegaskan, permintaan tambahan anggaran tahun 2019 untuk Alun-alun adalah yang terakhir, dan diminta agar Pemkab Gresik serius dalam menyelesaikan pengerjaanya.
Sebelumnya, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Gresik, Mega Bagus Sahputra juga mempertanyakan alokasi anggaran tambahan untuk penataan pembangunan Alun-alun di wilayah setempat, sebab proyek tersebut hingga kini belum rampung dikerjakan.
"Penataan alun-alun hampir setiap tahun dialokasikan anggaran, namun tidak selesai-selesai. Hal ini terkesan Pemkab Gresik tidak merencanakan pembangunan secara tuntas. Lantas untuk apa anggaran tambahan tersebut," kata Bagus. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018