Banyuwangi (Antaranews Jatim) - Pertemuan nasional penggerak Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi Summit) di Banyuwangi pada 27-29 November 2018 merefleksikan perjuangan perlindungan buruh migran melalui inisiatif desa peduli migran yang dibentuk oleh Migrant Care sejak 2013.
Perjalanan lima tahun Desbumi mulai dari proses persiapan, pengelolaan dan pengembangan inisiatif lokal dalam perlindungan buruh migran siap diurai dalam tiga hari kegiatan yang mengangkat tema "Buruh Migran Perempuan, Berdaya Dari Desa".
"Kegiatan itu adalah inisiatif untuk mengakumulasi pengalaman-pengalaman dan praktik baik yang telah dijalankan dalam perlindungan buruh migran di berbagai daerah yang bisa dikontribusikan untuk tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia berdasar UU No. 18 Tahun 2017," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo di Banyuwangi, Selasa.
Ia berharap inisiatif-inisiatif itu di-"scaling up" dan direplikasi, baik oleh pemerintah nasional, daerah, maupun pemerintah desa, terutama di kantong-kantong buruh migran, sehingga dapat mencegah dan mengurangi beragam dampak buruk yang rentan dialami pekerja migran Indonesia di negara penerima, terutama perempuan yang mendominasi pekerja migran Indonesia.
Menurut ia, Desbumi telah terbentuk di 36 desa yang tersebar di delapan kabupaten, lima provinsi di Indonesia dengan dukungan Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU).
Sementara perwakilan Kedutaan Besar Australia di Indonesia Darrell Hawkins mengatakan, perempuan pekerja migran berada di garis depan untuk pemberdayaan dan advokasi di tingkat akar rumput, sehingga mereka bersuara dan berjejaring dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil untuk mempengaruhi kebijakan perlindungan pekerja migran.
"Pemerintah Australia mengapresiasi Migrant Care, mitra lokal, pemerintah desa, dan Kementerian Tenaga Kerja yang telah bekerja sama untuk perlindungan pekerja migran Indonesia," katanya.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, persoalan perlindungan buruh migran adalah persoalan semua pihak, sehingga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengapresiasi program Migrant Care yang telah merintis perlindungan untuk buruh migran berbasis desa, sehingga dapat bersinergi dengan program-program pemerintah.
Sedangkan Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Reyna Usman yang hadir mewakili Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, negara memiliki komitmen yang kuat untuk hadir memberikan perlindungan pekerja migran dan UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
"Dalam UU tersebut, pemerintah pusat dan provinsi beserta desa telah berbagi peran untuk melindungi pekerja migran sebelum, selama, dan setelah migrasi. Pemerintah mendorong optimalisasi pasal 42 UU PMI Nomor 18 Tahun 2017 untuk mengurangi masalah pekerja migran Indonesia dari desa," tuturnya.
Ia juga merekognisi keapikan Desbumi yang terbukti dalam perjalanan kepemimpinannya menduplikasi Desbumi dalam skema Desa Migran Produktif (Desmigratif) di 200 desa hingga tahun 2017.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Moeldoko yang membuka Desbumi Summit mengatakan, kerja sama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk terus bisa beriringan erat.
"Setelah sekian lama, berbagai persoalan telah mendera para pekerja migran Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk di perjalanan. Untuk itu, saya menagih pemerintah untuk ikut menyatakan sebuah apresiasi luar biasa kepada Migrant Care yang telah berdiri tegak menjadi lokomotif penggerak perubahan dengan Desbumi," katanya.
Moeldoko mengapresiasi inisiatif desbumi yang sudah lima tahun bergerak dan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang dibentuk Kementerian Tenaga Kerja, yang juga ternyata adalah replikasi dari inisiatif yang sebelumnya dikembangkan oleh Migrant Care melalui desbumi.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Perjalanan lima tahun Desbumi mulai dari proses persiapan, pengelolaan dan pengembangan inisiatif lokal dalam perlindungan buruh migran siap diurai dalam tiga hari kegiatan yang mengangkat tema "Buruh Migran Perempuan, Berdaya Dari Desa".
"Kegiatan itu adalah inisiatif untuk mengakumulasi pengalaman-pengalaman dan praktik baik yang telah dijalankan dalam perlindungan buruh migran di berbagai daerah yang bisa dikontribusikan untuk tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia berdasar UU No. 18 Tahun 2017," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo di Banyuwangi, Selasa.
Ia berharap inisiatif-inisiatif itu di-"scaling up" dan direplikasi, baik oleh pemerintah nasional, daerah, maupun pemerintah desa, terutama di kantong-kantong buruh migran, sehingga dapat mencegah dan mengurangi beragam dampak buruk yang rentan dialami pekerja migran Indonesia di negara penerima, terutama perempuan yang mendominasi pekerja migran Indonesia.
Menurut ia, Desbumi telah terbentuk di 36 desa yang tersebar di delapan kabupaten, lima provinsi di Indonesia dengan dukungan Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU).
Sementara perwakilan Kedutaan Besar Australia di Indonesia Darrell Hawkins mengatakan, perempuan pekerja migran berada di garis depan untuk pemberdayaan dan advokasi di tingkat akar rumput, sehingga mereka bersuara dan berjejaring dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil untuk mempengaruhi kebijakan perlindungan pekerja migran.
"Pemerintah Australia mengapresiasi Migrant Care, mitra lokal, pemerintah desa, dan Kementerian Tenaga Kerja yang telah bekerja sama untuk perlindungan pekerja migran Indonesia," katanya.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, persoalan perlindungan buruh migran adalah persoalan semua pihak, sehingga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengapresiasi program Migrant Care yang telah merintis perlindungan untuk buruh migran berbasis desa, sehingga dapat bersinergi dengan program-program pemerintah.
Sedangkan Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Reyna Usman yang hadir mewakili Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, negara memiliki komitmen yang kuat untuk hadir memberikan perlindungan pekerja migran dan UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
"Dalam UU tersebut, pemerintah pusat dan provinsi beserta desa telah berbagi peran untuk melindungi pekerja migran sebelum, selama, dan setelah migrasi. Pemerintah mendorong optimalisasi pasal 42 UU PMI Nomor 18 Tahun 2017 untuk mengurangi masalah pekerja migran Indonesia dari desa," tuturnya.
Ia juga merekognisi keapikan Desbumi yang terbukti dalam perjalanan kepemimpinannya menduplikasi Desbumi dalam skema Desa Migran Produktif (Desmigratif) di 200 desa hingga tahun 2017.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Moeldoko yang membuka Desbumi Summit mengatakan, kerja sama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk terus bisa beriringan erat.
"Setelah sekian lama, berbagai persoalan telah mendera para pekerja migran Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk di perjalanan. Untuk itu, saya menagih pemerintah untuk ikut menyatakan sebuah apresiasi luar biasa kepada Migrant Care yang telah berdiri tegak menjadi lokomotif penggerak perubahan dengan Desbumi," katanya.
Moeldoko mengapresiasi inisiatif desbumi yang sudah lima tahun bergerak dan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang dibentuk Kementerian Tenaga Kerja, yang juga ternyata adalah replikasi dari inisiatif yang sebelumnya dikembangkan oleh Migrant Care melalui desbumi.(*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018