Tulungagung (Antaranews Jatim) - DPRD Tulungagung, Jawa Timur mengkritisi keterlambatan distribusi seragam sekolah gratis yang telah diprogramkan sejak dua tahun terakhir di era kepemimpinan Bupati Syahri Mulyo periode pertama tersebut
"Tahun ini program seragam sekolah gratis tidak berjalan efektif. Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan belum konsisten menjalankan amanat yang sebenarnya sudah teranggarkan dalam APBD 2018," kata anggota Fraksi Hanura DPRD Tulungagung, Subani di Tulungagung, Rabu.
Seharusnya seragam untuk seluruh siswa SD/MI maupun SMP/MTS di seluruh Tulungagung itu telah terdistribusikan sejak awal tahun ajaran baru.
Namun kenyataan yang terjadi di lapangan program tersebut tak kunjung terealisasi.
Padahal tahun ajaran baru semester pertama hampir berakhir.
"Bulan depan sudah mau ujian semester, seragam sekolah belum dibagikan juga. Parah," kata Subani mengkritisi.
Keterlambatan itu menurut Subani merugikan. Pasalnya, wali murid yang seharusnya sudah tidak memikirkan beban biaya seragam sekolah siswa/anak yang diwalikan, terpaksa merogoh kocek lebih untuk membeli seragam sekolah secara mandiri.
"Inilah yang kemudian menjadi sangat merugikan siswa maupun wali murid," ujarnya.
Subani melanjutkan, seharusnya saat tahun ajaran baru dimulai, pemerintah Sudah menyiapkan seragam bagi siswa.
Terkait masalah kendala ukuran, pemerintah bisa menyiasatinya dengan menggunakan ukuran pengadaan tahun sebelumnya.
"Misalnya yang ukuran XL dialokasikan berapa persen dahulu, jadi tidak menunggu siswa baru masuk sekolah terlebih dahulu baru diukur dan pembuatan seragam diproses. Lama kalau begitu," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Plt Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terkait pengadaan dan distribusi seragam gratis di sekolah sekolah.
"Ya, nanti saya kroscek ke Dinas (Pendidikan) apa yang menyebabkan keterlmbatan distribusi seragam sekolah gratis itu ke Dinas Pendidikan, dan solusinya" kata Maryoto. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Tahun ini program seragam sekolah gratis tidak berjalan efektif. Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan belum konsisten menjalankan amanat yang sebenarnya sudah teranggarkan dalam APBD 2018," kata anggota Fraksi Hanura DPRD Tulungagung, Subani di Tulungagung, Rabu.
Seharusnya seragam untuk seluruh siswa SD/MI maupun SMP/MTS di seluruh Tulungagung itu telah terdistribusikan sejak awal tahun ajaran baru.
Namun kenyataan yang terjadi di lapangan program tersebut tak kunjung terealisasi.
Padahal tahun ajaran baru semester pertama hampir berakhir.
"Bulan depan sudah mau ujian semester, seragam sekolah belum dibagikan juga. Parah," kata Subani mengkritisi.
Keterlambatan itu menurut Subani merugikan. Pasalnya, wali murid yang seharusnya sudah tidak memikirkan beban biaya seragam sekolah siswa/anak yang diwalikan, terpaksa merogoh kocek lebih untuk membeli seragam sekolah secara mandiri.
"Inilah yang kemudian menjadi sangat merugikan siswa maupun wali murid," ujarnya.
Subani melanjutkan, seharusnya saat tahun ajaran baru dimulai, pemerintah Sudah menyiapkan seragam bagi siswa.
Terkait masalah kendala ukuran, pemerintah bisa menyiasatinya dengan menggunakan ukuran pengadaan tahun sebelumnya.
"Misalnya yang ukuran XL dialokasikan berapa persen dahulu, jadi tidak menunggu siswa baru masuk sekolah terlebih dahulu baru diukur dan pembuatan seragam diproses. Lama kalau begitu," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Plt Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terkait pengadaan dan distribusi seragam gratis di sekolah sekolah.
"Ya, nanti saya kroscek ke Dinas (Pendidikan) apa yang menyebabkan keterlmbatan distribusi seragam sekolah gratis itu ke Dinas Pendidikan, dan solusinya" kata Maryoto. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018