Madiun (Antaranews Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan hingga saat ini belum ada kepala daerah, baik bupati dan wali kota, di Jawa Timur yang mengajukan izin cuti untuk ikut kampanye dalam Pemilu 2019.
"Belum ada yang mengajukan resmi. Sejauh ini baru batas "speak-speak"," ujar Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, seusai kegiatan Serah Terima Jabatan/Sertijab dari Penjabat (Pj) Bupati Madiun kepada Bupati Madiun Masa Jabatan 2018/2023 dan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Madiun di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Rabu.
Pihaknya memperbolehkan kepala daerah untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden. Namun, harus meminta izin Gubernur.
Ia mengingatkan, jika nanti ada kepala daerah di Jatim yang mengajukan izin kampanye, hendaknya hal tersebut tidak mengganggu tugasnya sebagai bupati atau wali kota.
Tekait Pemilu 2019, Ia mengaku hingga kini belum menentukan dukungan politiknya terhadap salah satu capres. Politisi Demokrat ini lebih memilih fokus bekerja menjalankan amanahnya sebagai Gubernur Jatim hingga masa kepemimpinannya berakhir 12 Februari 2019.
Pihaknya juga mempersilakan kadernya untuk mendukung salah satu capres, meski DPP telah mematenkan dukungannya pada calon presiden tertentu. Hal itu karena ia menilai tidak bisa melarang pilihan politik seseorang.
Meski demikian, memang ketua umum Demokrat menyampaikan untuk urusan pemilihan presiden merupakan urusan DPP.
"Sementara yang di daerah memiliki tugas untuk menaikkan perolehan kursi di parlemen," kata dia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Belum ada yang mengajukan resmi. Sejauh ini baru batas "speak-speak"," ujar Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, seusai kegiatan Serah Terima Jabatan/Sertijab dari Penjabat (Pj) Bupati Madiun kepada Bupati Madiun Masa Jabatan 2018/2023 dan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Madiun di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Rabu.
Pihaknya memperbolehkan kepala daerah untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden. Namun, harus meminta izin Gubernur.
Ia mengingatkan, jika nanti ada kepala daerah di Jatim yang mengajukan izin kampanye, hendaknya hal tersebut tidak mengganggu tugasnya sebagai bupati atau wali kota.
Tekait Pemilu 2019, Ia mengaku hingga kini belum menentukan dukungan politiknya terhadap salah satu capres. Politisi Demokrat ini lebih memilih fokus bekerja menjalankan amanahnya sebagai Gubernur Jatim hingga masa kepemimpinannya berakhir 12 Februari 2019.
Pihaknya juga mempersilakan kadernya untuk mendukung salah satu capres, meski DPP telah mematenkan dukungannya pada calon presiden tertentu. Hal itu karena ia menilai tidak bisa melarang pilihan politik seseorang.
Meski demikian, memang ketua umum Demokrat menyampaikan untuk urusan pemilihan presiden merupakan urusan DPP.
"Sementara yang di daerah memiliki tugas untuk menaikkan perolehan kursi di parlemen," kata dia. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018