Surabaya (Antaranews Jatim) - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bambang Harjo Soekartono mendorong anggaran negara untuk keselamatan publik harus optimal.
Dia mengkritisi pemangkasan hingga mencapai 50 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
"Kebutuhan anggaran Basarnas sebesar Rp 4,597 triliun. Namun mendapat pengurangan hingga 50 persen dalam pagu anggaran tahun 2019 menjadi Rp1,986 triliun. Sedangkan kebutuhan BMKG yang sebesar Rp2,935 triliun hanya dialokasikan sebesar Rp 1,754 triliun," katanya kepada wartawan di Surabaya, Sabtu.
Politisi dari Partai Gerindra itu dengan tegas menolak pemangkasan anggaran itu saat rapat dengar pendapat DPR RI dengan Basarnas, BMKG dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) yang berlangsung di Jakarta pada 18 September lalu. Penolakan tersebut diikuti aksi "walk out" oleh segenap anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.
"Itu membuktikan pemerintah belum sepenuhnya melindungi nyawa publik," ucap anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Timur I yang meliputi wilayah Kota Surabaya dan Sidoarjo ini.
Bambang mengungkapkan, alokasi anggaran semestinya sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang performa operasional pemeliharaan dan kalibrasi sehingga tidak memengaruhi kinerja kedua badan tersebut.
"Ini berbahaya jika peralatan BMKG dan Basarnas tidak dikalibrasi serta tidak dirawat dengan baik. Nyawa publik tidak bisa dibandingkan dengan kuota APBN. Jika semuanya dikurangi, bagaimana SAR bisa bekerja optimal," ujarnya.
Terlebih kecelakaan transportasi darat maupun laut masih sering terjadi di Indonesia. "Anggaran itu seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan Basarnas dan BMKG, bukan malah dikurangi," tuturnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Dia mengkritisi pemangkasan hingga mencapai 50 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
"Kebutuhan anggaran Basarnas sebesar Rp 4,597 triliun. Namun mendapat pengurangan hingga 50 persen dalam pagu anggaran tahun 2019 menjadi Rp1,986 triliun. Sedangkan kebutuhan BMKG yang sebesar Rp2,935 triliun hanya dialokasikan sebesar Rp 1,754 triliun," katanya kepada wartawan di Surabaya, Sabtu.
Politisi dari Partai Gerindra itu dengan tegas menolak pemangkasan anggaran itu saat rapat dengar pendapat DPR RI dengan Basarnas, BMKG dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) yang berlangsung di Jakarta pada 18 September lalu. Penolakan tersebut diikuti aksi "walk out" oleh segenap anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.
"Itu membuktikan pemerintah belum sepenuhnya melindungi nyawa publik," ucap anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Timur I yang meliputi wilayah Kota Surabaya dan Sidoarjo ini.
Bambang mengungkapkan, alokasi anggaran semestinya sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang performa operasional pemeliharaan dan kalibrasi sehingga tidak memengaruhi kinerja kedua badan tersebut.
"Ini berbahaya jika peralatan BMKG dan Basarnas tidak dikalibrasi serta tidak dirawat dengan baik. Nyawa publik tidak bisa dibandingkan dengan kuota APBN. Jika semuanya dikurangi, bagaimana SAR bisa bekerja optimal," ujarnya.
Terlebih kecelakaan transportasi darat maupun laut masih sering terjadi di Indonesia. "Anggaran itu seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan Basarnas dan BMKG, bukan malah dikurangi," tuturnya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018