Ngawi (Antaranews Jatim) - Kapolres Ngawi AKBP Pranatal Hutajulu menyatakan jajarannya selama berlangsungnya Operasi Mantap Brata 2018 akan fokus mewaspadai praktik politik uang yang rawan tejadi saat masa kampanye hingga jelang proses pemungutan suara pada Pemilu 2019.
Menurut dia, dari hasil pemetaan konflik, politik uang sangat berpotensi terjadi pada Pemilu 2019, telebih pemilu legislatif.
"Praktik politik uang itu bisa memicu konflik terbuka antartim pemenangan. Selain itu juga berpotensi memicu tejadinya sengketa hukum," ujar AKBP Pranatal Hutajulu kepada wartawan, Sabtu.
Untuk itu, lanjutnya, dari Polres Ngawi maupun Panwaslu Ngawi sepakat sama-sama mengutamakan pencegahan, mengingat potensi kerawanan tersebut cukup besar.
"Kami akan mengutamakan pencegahan, meski demikian, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penindakan, jika dirasa sangat perlu," katanya.
Pencegahan dilakukan dengan mengimbau para caleg maupun tim pemenangan untuk sadar bahwa politk uang melanggar aturan. Serta meminta untuk menggelar kampanye dengan damai dan tidak saling menjatuhkan demi terciptanya pemilu yang aman dan bermartabat di masyarakat.
Sementara, sesuai data, selama Operasi Mantap Brata 2018 berlangsung, Polres Ngawi akan menyiagakan sebanyak 700 personelnya guna pengamanan Pemilu 2019.
Jumlah tersebut masih ditambah personel pengamanan dari unsur TNI dan sipil dari pemerintah daerah. Total personel yang siaga dalam Operasi Mantap Brata 2018 di wilayah setempat mencapai 1.000 orang.
Seperti diketahui, Operasi Mantap Brata 2018 merupakan persiapan pengamanan dari tahapan kampanye calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten, serta calon presiden dan wakil presiden. Masa kampanye belangsung mulai tanggal 23 September hingga 13 April 2019. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Menurut dia, dari hasil pemetaan konflik, politik uang sangat berpotensi terjadi pada Pemilu 2019, telebih pemilu legislatif.
"Praktik politik uang itu bisa memicu konflik terbuka antartim pemenangan. Selain itu juga berpotensi memicu tejadinya sengketa hukum," ujar AKBP Pranatal Hutajulu kepada wartawan, Sabtu.
Untuk itu, lanjutnya, dari Polres Ngawi maupun Panwaslu Ngawi sepakat sama-sama mengutamakan pencegahan, mengingat potensi kerawanan tersebut cukup besar.
"Kami akan mengutamakan pencegahan, meski demikian, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penindakan, jika dirasa sangat perlu," katanya.
Pencegahan dilakukan dengan mengimbau para caleg maupun tim pemenangan untuk sadar bahwa politk uang melanggar aturan. Serta meminta untuk menggelar kampanye dengan damai dan tidak saling menjatuhkan demi terciptanya pemilu yang aman dan bermartabat di masyarakat.
Sementara, sesuai data, selama Operasi Mantap Brata 2018 berlangsung, Polres Ngawi akan menyiagakan sebanyak 700 personelnya guna pengamanan Pemilu 2019.
Jumlah tersebut masih ditambah personel pengamanan dari unsur TNI dan sipil dari pemerintah daerah. Total personel yang siaga dalam Operasi Mantap Brata 2018 di wilayah setempat mencapai 1.000 orang.
Seperti diketahui, Operasi Mantap Brata 2018 merupakan persiapan pengamanan dari tahapan kampanye calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten, serta calon presiden dan wakil presiden. Masa kampanye belangsung mulai tanggal 23 September hingga 13 April 2019. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018