Malang (Antara) - Pengolahan sampah di wilayah Kota Malang, menjadi percontohan bagi Pemerintah Pusat dalam penanganan sampah secara nasional, baik melalui program-programnya maupun pemanfaatan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA).
Pengelolaan sampah yang cukup efektif dan menjadikannya bernilai ekonomi itu, Pemkot Malang diundang dalam rapat koordinasi (Rakor) Pusda Terkait Penerapan Kebijakan Penanggulangan Sampah, Selasa (7/8) di Jakarta Pusat.
Plt Wali Kota Malang Sutiaji dalam siaran pers yang diterima Antara di Malang, Jawa Timur, Rabu, mengatakan jika arahan dari pemerintah pusat terkait upaya mengurangi sampah selama ini sudah dilakukan dengan maksimal, bahkan volume sampah yang berhasil ditangani di Kota Malang sudah mencapai 96 persen per hari.
"Kota Malang akan terus mengoptimalkan tiga hal untuk penanganan sampah, yakni reduce, reuse dan recycle, terutama pada sampah plastik yang kini menjadi sorotan pemerintah pusat," ujar Sutiaji.
Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, volume sampah di Kota Malang mencapai 664,62 ton perhari. Dan penanganannya, yang masuk ke TPA Supiturang tiap hari 499 ton dan pengurangan sampah melalui berbagai program dari komposting hingga Bank Sampah Malang (BSM) mencapai 140 ton.
Sehingga, kata Sutiaji, jika ditotal, penanganan sampah di Kota Malang sekitar 639 ton per hari atau sudah mencapai 96 persen dari volume (produksi) domestik (rumah tangga) maupun industri yang mencapai 664,2 ton per hari.
"Grafik penanganan sampah di Kota Malang tiap tahun naik dan saat ini kita berhasil menangani sampah hingga 96 persen," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengemukakan sampah adalah permasalahan bersama yang perlu mendapat penanganan serius dari pemerintah pusat maupun daerah melalui sejumlah aksi dan program.
Dalam paparannya, Luhut menerangkan harus ada program yang serius khususnya dari pemerintah daerah untuk menangani masalah sampah. Sebab, di berbagai kota dan kabupaten yang letaknya di daerah pesisir, kesadaran untuk penanggulangan sampah masih rendah, bahkan di bawah 30 persen.
"Kita harus mulai mengurangi sampah dari darat sehingga tidak masuk ke laut dan begitu juga sebaliknya. Pemerintah pusat ada program penanggulangan sampah termasuk mengurangi penggunaan sampah plastik," kata Luhut.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Pengelolaan sampah yang cukup efektif dan menjadikannya bernilai ekonomi itu, Pemkot Malang diundang dalam rapat koordinasi (Rakor) Pusda Terkait Penerapan Kebijakan Penanggulangan Sampah, Selasa (7/8) di Jakarta Pusat.
Plt Wali Kota Malang Sutiaji dalam siaran pers yang diterima Antara di Malang, Jawa Timur, Rabu, mengatakan jika arahan dari pemerintah pusat terkait upaya mengurangi sampah selama ini sudah dilakukan dengan maksimal, bahkan volume sampah yang berhasil ditangani di Kota Malang sudah mencapai 96 persen per hari.
"Kota Malang akan terus mengoptimalkan tiga hal untuk penanganan sampah, yakni reduce, reuse dan recycle, terutama pada sampah plastik yang kini menjadi sorotan pemerintah pusat," ujar Sutiaji.
Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, volume sampah di Kota Malang mencapai 664,62 ton perhari. Dan penanganannya, yang masuk ke TPA Supiturang tiap hari 499 ton dan pengurangan sampah melalui berbagai program dari komposting hingga Bank Sampah Malang (BSM) mencapai 140 ton.
Sehingga, kata Sutiaji, jika ditotal, penanganan sampah di Kota Malang sekitar 639 ton per hari atau sudah mencapai 96 persen dari volume (produksi) domestik (rumah tangga) maupun industri yang mencapai 664,2 ton per hari.
"Grafik penanganan sampah di Kota Malang tiap tahun naik dan saat ini kita berhasil menangani sampah hingga 96 persen," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengemukakan sampah adalah permasalahan bersama yang perlu mendapat penanganan serius dari pemerintah pusat maupun daerah melalui sejumlah aksi dan program.
Dalam paparannya, Luhut menerangkan harus ada program yang serius khususnya dari pemerintah daerah untuk menangani masalah sampah. Sebab, di berbagai kota dan kabupaten yang letaknya di daerah pesisir, kesadaran untuk penanggulangan sampah masih rendah, bahkan di bawah 30 persen.
"Kita harus mulai mengurangi sampah dari darat sehingga tidak masuk ke laut dan begitu juga sebaliknya. Pemerintah pusat ada program penanggulangan sampah termasuk mengurangi penggunaan sampah plastik," kata Luhut.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018