Situbondo (Antaranews Jatim) - Relokasi para pedagang di objek Wisata Bahari Pasir Putih Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, akan tetap dilakukan dengan cara persuasif dan humanis.
"Kami tidak mengusir mereka (pedagang), akan tetapi merelokasi karena adanya rencana pembangunan `Papu` (Pasir Putih) baru," kata Direktur Perusahaan Daerah Wisata Bahari Pasir Putih Kabupaten Situbondo, Danial Maulana saat di konfirmasi lewat pesan "WhatsApp" (WA) di Situbondo, Selasa.
Ia mengatakan, tetap akan menggunakan cara persuasif dan humanis sebagai cara menangani pedagang kaki lima (PKL) walaupun mereka (pedagang) nyata melanggar peraturan perusahaan daerah.
Guna mewujudkan Wisata Bahari Pasir Putih Situbondo yang modern dan berdaya saing, katanya, diperlukan suatu usaha dan terobosan.
Salah satunya, lanjut dia, menggandeng pihak ketiga (investor) untuk menghadirkan perhotelan sekelas bintang lima dan wahana permainan semacam "ecopark" maupun permainan lautnya.
Untuk menuju Wisata Bahari Pasir Putih modern, menurut Danial, perlu dilakukan penataan terutama bagi pedagang kaki lima dan khususnya yang berada di kawasan Hotel Mutiara delapan orang dan pedagang yang ada di kawasan Hotel Sidomuncul 1 sebanyak 22 orang.
"Kalau boleh saya ibaratkan, `mereka itu numpang bermalam dirumah saya, setelah bermalam karena keenakan lalu mau mengatur tuan rumah dan tak mau keluar dan tetap dalam rumah` lucu bukan???," kata Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdatul Ulama (LPBH NU) Kabupaten Situbondo itu.
Ia menambahkan, pedagang kaki lima yang berada di kawasan Hotel Mutiara sudah berhasil direlokasi ke Gedung Serbaguna dan mereka (pedagang) secara sadar pindah ke tempat yang telah ditentukan dan sudah menempati disana.
"Sementara PKL yang ada di kawasan Hotel Sidomuncul 1 menolak pindah dengan tanpa alasan yang jelas dan tetap akan disana," katanya.
Sebelumnya, Puluhan pedagang di objek Wisata Bahari Pasir Putih Kabupaten Situbondo, pada Selasa siang mendatangi kantor DPRD setempat dan menyampaikan aspirasinya menolak untuk direlokasi.
Koordinator Pedagang di Wisata Bahari Pasir Putih Situbondo, Suriya mengatakan pedagang menolak direlokasi atau dipindah lapaknya karena sejauh ini pengelola Wisata Bahari Pasir Putih belum menentukan tempat baru yang ada di sekitar lokasi objek wisata pantai itu.
Selain itu, katanya, penolakan pemindahan tempat bagi pedagang juga karena pengelola wisata akan merelokasi pedagang menjadi satu tempat.
Sementara Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Priyanto mengatakan rencana relokasi itu terlalu dini untuk dilakukan, oleh karena itu ia berharap agar pihak Perusda Wisata Bahari Pasir Putih tidak mewacanakan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Terus yang kedua proses negoisasi antara investor dan Perusda juga Pemkab masih belum selesai yang artinya masih jauh lah rencana itu," katanya.
Menurut politikus Partai Demokrat itu, pihaknya cukup mendukung rencana tersebut, karena memang di Situbondo belum ada hotel berbintang dan akan tetapi Pemerintah diharap juga menyiapkan regulasi.
"Bupati dalam hal ini harus membuat Perbup tentang investasi, sehingga jika ada investor akan masuk mereka secara hukum sudah dilindungi oleh Peraturan Bupati itu. Selain itu juga dalam Perbup ini juga dibahas masalah komposisi aturan mainnya juga, sehingga bisa direalisasi dengan cepat," paparnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Kami tidak mengusir mereka (pedagang), akan tetapi merelokasi karena adanya rencana pembangunan `Papu` (Pasir Putih) baru," kata Direktur Perusahaan Daerah Wisata Bahari Pasir Putih Kabupaten Situbondo, Danial Maulana saat di konfirmasi lewat pesan "WhatsApp" (WA) di Situbondo, Selasa.
Ia mengatakan, tetap akan menggunakan cara persuasif dan humanis sebagai cara menangani pedagang kaki lima (PKL) walaupun mereka (pedagang) nyata melanggar peraturan perusahaan daerah.
Guna mewujudkan Wisata Bahari Pasir Putih Situbondo yang modern dan berdaya saing, katanya, diperlukan suatu usaha dan terobosan.
Salah satunya, lanjut dia, menggandeng pihak ketiga (investor) untuk menghadirkan perhotelan sekelas bintang lima dan wahana permainan semacam "ecopark" maupun permainan lautnya.
Untuk menuju Wisata Bahari Pasir Putih modern, menurut Danial, perlu dilakukan penataan terutama bagi pedagang kaki lima dan khususnya yang berada di kawasan Hotel Mutiara delapan orang dan pedagang yang ada di kawasan Hotel Sidomuncul 1 sebanyak 22 orang.
"Kalau boleh saya ibaratkan, `mereka itu numpang bermalam dirumah saya, setelah bermalam karena keenakan lalu mau mengatur tuan rumah dan tak mau keluar dan tetap dalam rumah` lucu bukan???," kata Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdatul Ulama (LPBH NU) Kabupaten Situbondo itu.
Ia menambahkan, pedagang kaki lima yang berada di kawasan Hotel Mutiara sudah berhasil direlokasi ke Gedung Serbaguna dan mereka (pedagang) secara sadar pindah ke tempat yang telah ditentukan dan sudah menempati disana.
"Sementara PKL yang ada di kawasan Hotel Sidomuncul 1 menolak pindah dengan tanpa alasan yang jelas dan tetap akan disana," katanya.
Sebelumnya, Puluhan pedagang di objek Wisata Bahari Pasir Putih Kabupaten Situbondo, pada Selasa siang mendatangi kantor DPRD setempat dan menyampaikan aspirasinya menolak untuk direlokasi.
Koordinator Pedagang di Wisata Bahari Pasir Putih Situbondo, Suriya mengatakan pedagang menolak direlokasi atau dipindah lapaknya karena sejauh ini pengelola Wisata Bahari Pasir Putih belum menentukan tempat baru yang ada di sekitar lokasi objek wisata pantai itu.
Selain itu, katanya, penolakan pemindahan tempat bagi pedagang juga karena pengelola wisata akan merelokasi pedagang menjadi satu tempat.
Sementara Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Priyanto mengatakan rencana relokasi itu terlalu dini untuk dilakukan, oleh karena itu ia berharap agar pihak Perusda Wisata Bahari Pasir Putih tidak mewacanakan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Terus yang kedua proses negoisasi antara investor dan Perusda juga Pemkab masih belum selesai yang artinya masih jauh lah rencana itu," katanya.
Menurut politikus Partai Demokrat itu, pihaknya cukup mendukung rencana tersebut, karena memang di Situbondo belum ada hotel berbintang dan akan tetapi Pemerintah diharap juga menyiapkan regulasi.
"Bupati dalam hal ini harus membuat Perbup tentang investasi, sehingga jika ada investor akan masuk mereka secara hukum sudah dilindungi oleh Peraturan Bupati itu. Selain itu juga dalam Perbup ini juga dibahas masalah komposisi aturan mainnya juga, sehingga bisa direalisasi dengan cepat," paparnya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018