Surabaya (Antaranews Jatim) - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menolak penggunaan APBD untuk kelanjutan proyek jalan underpass (bawah tanah) di Bundaran Satelit Jalan Mayjend Sungkono yang terancam berhenti total karena minimnya anggaran.
"Kami minta bu Risma (Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini) untuk tegas dengan tidak menggunakan dana APBD untuk kepanjutan underpass," kata anggota Komisi C DPRD Surabaya di Surabaya, Senin.
Seperti diketahui, proyek underpass Bundaran Satelit Surabaya awalnya didanai oleh para pengembang melalui DPD REI Jawa Timur di sekitar Surabaya Barat khususnya di area Bundaran Satelit dengan investasi Rp74,3 miliar.
Namun ditengah jalan seiring lesunya ekonomi sepanjang 2018, berdampak pada turunnya bisnis para pengembang. Saat ini pengembang mengakui menyerah untuk melanjutkan proyek tersebut padahal sekitar 60 persen dana pengusaha sudah masuk untuk proyek underpass.
Selama berjalan tiga tahun lamanya, proyek tersebut hanya menampakan jalan overpass yang sudah kelar sedangkan proyek utamanya underpass baru tergarap 30 persen.
Untuk itu, mantan Ketua DPRD Surabaya ini juga meminta kepada aparat penegak hukum seperti Jaksa dan Kepolisian turut serta mengawal rencana penggunaan APBD untuk lanjutan proyek underpass Bundaran Satelit.
"Dari sisi hukum harus dicek, apakah boleh APBD digunakan untuk menutupi pembangunan demi kepentingan pengusaha perumahan di Surabaya Barat, ini harus diuji, jajaran samping seperti jaksa dan polisi harus melihat ini," katanya.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan komisi C bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek itu. Menurutnya, kalau ini dibiarkan terus menerus akan menimbulkan problem baru berupa kemacetan akses ke Surabaya barat.
"Ini artinya, tidak ada kometmen dari pihak REI Jatim. Sesuai dengan perjanjian kerja sama (PKS) REI perlu menyelesaikan proyek tersebut," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, Komisi C memberikan jangka waktu seminggu hingga sepuluh hari agar REI Jatim melakukan rapat koordinasi dengan pihak pengembang yang berkometmen membantu pendanaan proyek tersebut.
"Kami kasih waktu seminggu hingga sepuluh hari untuk mereka koordinasi. Nanti hasilnya siapa-siapa yang berkomitmen membantu pendanaan proyek tersebut mereka daftar. Sehingga kita bisa tahu siapa saja yang tidak berkomitmen membantu," ujarnya.
Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menegaskan bahwa pembiayaan mega proyek underpass Bundaran Satelit akan tetap berada di tangan pengembang.
"Tetap akan berada di bawah pengembang. Kami akan dorong itu. Teguran keras pun akan kami berikan," kata Whisnu.
Meski demikian, Whisnu memastikan bahwa untuk berjaga-jaga Pemkot Surabaya akan tetap menganggarkan dana talangan pembiayaan mega proyek itu.
"Kesepakatan akan terus dilanjutkan. Pembiayaan akan terus didesak agar dari pengembang. Tapi, untuk jaga-jaga, nanti dana talangan akan kita anggarkan di PAK (perubahan anggaran keuangan) APBD nanti," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Kami minta bu Risma (Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini) untuk tegas dengan tidak menggunakan dana APBD untuk kepanjutan underpass," kata anggota Komisi C DPRD Surabaya di Surabaya, Senin.
Seperti diketahui, proyek underpass Bundaran Satelit Surabaya awalnya didanai oleh para pengembang melalui DPD REI Jawa Timur di sekitar Surabaya Barat khususnya di area Bundaran Satelit dengan investasi Rp74,3 miliar.
Namun ditengah jalan seiring lesunya ekonomi sepanjang 2018, berdampak pada turunnya bisnis para pengembang. Saat ini pengembang mengakui menyerah untuk melanjutkan proyek tersebut padahal sekitar 60 persen dana pengusaha sudah masuk untuk proyek underpass.
Selama berjalan tiga tahun lamanya, proyek tersebut hanya menampakan jalan overpass yang sudah kelar sedangkan proyek utamanya underpass baru tergarap 30 persen.
Untuk itu, mantan Ketua DPRD Surabaya ini juga meminta kepada aparat penegak hukum seperti Jaksa dan Kepolisian turut serta mengawal rencana penggunaan APBD untuk lanjutan proyek underpass Bundaran Satelit.
"Dari sisi hukum harus dicek, apakah boleh APBD digunakan untuk menutupi pembangunan demi kepentingan pengusaha perumahan di Surabaya Barat, ini harus diuji, jajaran samping seperti jaksa dan polisi harus melihat ini," katanya.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan komisi C bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek itu. Menurutnya, kalau ini dibiarkan terus menerus akan menimbulkan problem baru berupa kemacetan akses ke Surabaya barat.
"Ini artinya, tidak ada kometmen dari pihak REI Jatim. Sesuai dengan perjanjian kerja sama (PKS) REI perlu menyelesaikan proyek tersebut," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, Komisi C memberikan jangka waktu seminggu hingga sepuluh hari agar REI Jatim melakukan rapat koordinasi dengan pihak pengembang yang berkometmen membantu pendanaan proyek tersebut.
"Kami kasih waktu seminggu hingga sepuluh hari untuk mereka koordinasi. Nanti hasilnya siapa-siapa yang berkomitmen membantu pendanaan proyek tersebut mereka daftar. Sehingga kita bisa tahu siapa saja yang tidak berkomitmen membantu," ujarnya.
Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menegaskan bahwa pembiayaan mega proyek underpass Bundaran Satelit akan tetap berada di tangan pengembang.
"Tetap akan berada di bawah pengembang. Kami akan dorong itu. Teguran keras pun akan kami berikan," kata Whisnu.
Meski demikian, Whisnu memastikan bahwa untuk berjaga-jaga Pemkot Surabaya akan tetap menganggarkan dana talangan pembiayaan mega proyek itu.
"Kesepakatan akan terus dilanjutkan. Pembiayaan akan terus didesak agar dari pengembang. Tapi, untuk jaga-jaga, nanti dana talangan akan kita anggarkan di PAK (perubahan anggaran keuangan) APBD nanti," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018