Surabaya (Antaranews Jatim) - Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya meminta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini segera mengisi kekosongan jabatan dua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Surabaya.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya Budi Leksono, di Surabaya, Selasa, mengatakan dua jabatan OPD yang hingga saat ini masih diisi pelaksana tugas (Plt) yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) dan Dinas Kebuayaan dan Pariwisata (Disbudpar).
"Kami berharap agar posisi-posisi yang kosong itu segera diisi dengan pejabat definitif," katanya.
Menurut dia, jabatan dua kepala OPD ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena bisa berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan di Pemkot Surabaya.
Selain itu, lanjut dia, pengisian jabatan di level bawah atau setingkat kelurahan di Pemkot Surabaya juga perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan kekosongan jabatan ini juga terjadi hampir di semua tingkatan.
"Bukan hanya di level kepala dinas, melainkan di level kelurahan. Harus segera diisi jabatan lurah dan sekretaris kelurahan itu banyak yang kosong," katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai pengisian jabatan kososng di level kelurahan itu memiliki urgensi yang sangat tinggi. "Ini karena mereka yang bersentuhan langsung melayani masyarakat. Jangan sampai itu terganggu," katanya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan pihaknya tidak mau gegabah dan salah dalam mengisi jabatan definitif untuk posisi dua kepala OPD itu.
"Bappeko merupakan OPD yang memiliki peran strategis di lingkungan pemerintah kota. Bappeko itu paling susah. Kalau hanya memilih pejabat yang bisa membuat program yang bagus, itu gampang," ujarnya.
Begitu halnya untuk posisi kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Risma sengaja memberlakukan seleksi yang cukup ketat mengingat OPD tersebut merupakan salah satu dinas yang ia andalkan.
Bahkan dirinya kerap terlibat langsung ketika di Disbudpar ada kegiatan mulai dari memilih penari, kostum hingga menu yang akan disuguhkan. "Kalau dia ngerti, ya silahkan. Jika belum ya sudah. Beban itu di saya," katanya.
Diketahui Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeko Surabaya yakni M. Taswin yang juga menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Seekota Surabaya. Sedangkan Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya yakni Irvan Widyanto yang juga menjabat kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Anggota Komisi A DPRD Surabaya Budi Leksono, di Surabaya, Selasa, mengatakan dua jabatan OPD yang hingga saat ini masih diisi pelaksana tugas (Plt) yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) dan Dinas Kebuayaan dan Pariwisata (Disbudpar).
"Kami berharap agar posisi-posisi yang kosong itu segera diisi dengan pejabat definitif," katanya.
Menurut dia, jabatan dua kepala OPD ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena bisa berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan di Pemkot Surabaya.
Selain itu, lanjut dia, pengisian jabatan di level bawah atau setingkat kelurahan di Pemkot Surabaya juga perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan kekosongan jabatan ini juga terjadi hampir di semua tingkatan.
"Bukan hanya di level kepala dinas, melainkan di level kelurahan. Harus segera diisi jabatan lurah dan sekretaris kelurahan itu banyak yang kosong," katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai pengisian jabatan kososng di level kelurahan itu memiliki urgensi yang sangat tinggi. "Ini karena mereka yang bersentuhan langsung melayani masyarakat. Jangan sampai itu terganggu," katanya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan pihaknya tidak mau gegabah dan salah dalam mengisi jabatan definitif untuk posisi dua kepala OPD itu.
"Bappeko merupakan OPD yang memiliki peran strategis di lingkungan pemerintah kota. Bappeko itu paling susah. Kalau hanya memilih pejabat yang bisa membuat program yang bagus, itu gampang," ujarnya.
Begitu halnya untuk posisi kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Risma sengaja memberlakukan seleksi yang cukup ketat mengingat OPD tersebut merupakan salah satu dinas yang ia andalkan.
Bahkan dirinya kerap terlibat langsung ketika di Disbudpar ada kegiatan mulai dari memilih penari, kostum hingga menu yang akan disuguhkan. "Kalau dia ngerti, ya silahkan. Jika belum ya sudah. Beban itu di saya," katanya.
Diketahui Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeko Surabaya yakni M. Taswin yang juga menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Seekota Surabaya. Sedangkan Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya yakni Irvan Widyanto yang juga menjabat kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018