Pamekasan (Antaranews Jatim) - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur pada 27 Juni 2018.
Pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur itu serentak akan digelar 171 kabupaten/kota di 17 provinsi di Indonesia dengan perincian, sebanyak 115 kabupaten, dan 39 kota.
Di Jawa Timur, ada 19 pilkada serentak di 18 kabupaten dan kota serta Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Tiga di antaranya berada di Pulau Madura, yakni di Kabupaten Pamekasan, Sampang dan Kabupaten Bangkalan.
Masing-masing institusi penyelenggara pemilu di Pulau Madura, termasuk di Kabupaten Pamekasan, telah melakukan berbagai persiapan sejak awal 2018, agar pelaksaan pilkada bisa berlangsung aman, dan damai, serta tanpa adanya gangguan yang berarti.
Demikian halnya dengan instansi terkait, seperti aparat kepolisian dan TNI dari Kodim 0826 Pamekasan. Polres Pamekasan mempersiapkan sedikitnya 3.182 personel gabungan guna mengamankan tahapan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pamekasan.
Mereka itu terdiri dari 650 anggota polri dan 100 personel Brimob. Kemudian, 300 personel TNI, serta 200 personel dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemkab Pamekasan, dan 1.932 personel Perlindungan Masyarakat (Linmas).
Ribuan personel ini dipersiapkan untuk mengamankan pelaksanaan pilkada mulai dari tahap pelaksanaan, yakni sejak penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, hingga pelaksanaan pemungutan suara dan pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan terpilih.
Tidak hanya itu, masing-masing calon juga mendapatkan pengawalan khusus dari Polres Pamekasan dengan jumlah personel masing-masing sebanyak empat orang. Sehingga jumlah total petugas yang diterjunkan guna melakukan pengamanan khusus pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut sebanyak delapan orang.
Menurut Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo, para personel gabungan itu, mulai melakukan tugas pengamanan sejak 5 Januari hingga 30 Juni 2018. Mereka diterjunkan pada setiap ada kegiatan tahapan pilkada, seperti saat pendaftaran, kampanye, sampai pemungutan suara akan dikawal ketat.
Meski pemungutan suara baru akan digelar 27 Juni 2018, persiapan pengamanan harus dilakukan sejak sekarang. Dengan demikian, SDM serta sarana dipersiapkan secara matang.
Sejumlah lokasi seperti kantor KPU, Panwaslu, dan kantor partai politik menjadi target pengamanan. Pola pengamanan yang diterapkan polisi tidak statis. Aparat kepolisian selalu bergerak ke lokasi-lokasi yang dikhawatirkan terjadi gangguan. Dengan demikian, seluruh lokasi bisa terjangkau operasi pengamanan dengan sandi "Mantap Praja Semeru 2018" itu.
Sasaran operasi itu adalah segala bentuk potensi gangguan. Kemudian, ambang gangguan dan gangguan nyata. Pola pengamanan tidak hanya menerapkan pengamanan terbuka yang biasa dilakukan oleh petugas berpakaian dinas, akan tetapi juga oleh petugas berpakaian preman, atau yang disebut dengan pola pengamanan tertutup.
Antisipasi Hoax
Upaya polisi untuk menciptakan situasi kondusif menjelang dan saat pilkada berlangsung, tidak hanya dilakukan dengan menerjunkan petugas keamanan di sejumlah titik rawan, akan tetapi juga melalui media cyber.
Memasuki 2018, Polres Pamekasan juga mulai menggencarkan patroli di dunia maya, sebagai bentuk antisipasi. Sebab menurut pandangan potensi, pada era informasi yang ditandai dengan kemajuan dunia informasi melalui internet seperti sekarang ini, gangguan keamanan bukan hanya di dunia nyata, akan tetapi juga di dunia maya, atau melalui internet.
Kehadiran media baru, seperti media sosial berupa facebook, twitter dan whatshapp juga sering menjadi media untuk menyebarkan berita bohong (hoax) yang berpotensi memicu terjadinya situasi yang tidak kondusif.
Oleh karena itu, maka patroli di dunia maya atau yang diistilahkan dengan "cyber patrol" juga dilakukan oleh jajaran Polres Pamekasan.
Patroli cyber pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini terbilang baru. Melalui unit khusus, kepolisian melacak potensi pelanggaran kampanye melalui penyebaran ujaran kebencian, berita bohong dan penyebaran isu berbau SARA.
Menurut Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Hari Siswo tim "cyber crime" telah terbentuk dan siap melaksanakan tugas dan yang paling urgen ketika dimulainya masa kampanye, dan oleh karenanya, polisi perlu melakukan pemantauan berita hoax tersebut.
Pengawasan di dunia maya akan dilakukan selama 24 jam setiap hari. Selain memiliki personel khusus untuk melakukan pengawasan dan patroli penuh di dunia maya, Polres Pamekasan juga menggandeng Polda Jatim. Pengawasan terhadap potensi penyebaran ujaran kebencian, berita bohong, hingga penyebaran isu berbau SARA menjadi prioritas utama.
Gerakan Serentak
Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah menyatakan, patroli media siber yang dilakukan Polres Pamekasan dalam rangka mendeteksi dan menekan terjadinya berita bohong di media sosial merupakan salah satu upaya bersama yang dilakukan.
Selain untuk kepolisian, institusi penyelenggaran pemilu di Pamekasan juga menggalakkan gerakan "Anti Hoax" dan menggandeng sejumlah pihak, seperti media, kelompok organisasi masyarakat dan organisasi profesi wartawan.
Salah satunya seperti yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan pada 9 Februari 2018, bersamaan dengan Hari Pers Nasional (HPN) 2018.
Peran tokoh informal, seperti tokoh masyarakat dan ulama di Pamekasan, menurut dia, juga penting dalam menangkal penyebaran berita hoax di masyarakat, termasuk informasi bernuansa SARA yang memojokkan kelompok atau golongan tertentu.
KPU bahkan mendorong agar masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan hendaknya menyampaikan kampanye yang mendidik, semisal berupa program yang hendak dilakukan apabila mereka terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan.
Secara simbolis, KPU Pamekasan memang telah menggelar deklarasi kampanye damai, anti-hoax, anti politik uang dan kampanye bernuansa Sara.
Deklarasi tersebut, bahkan dihadiri langsung oleh masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Pamekasan, yakni Badrut Tamam - Raja`e (Berbaur) dan pasangan calon bupati Kholilurrahman - Fathor Rohman (Kholifah).
Hanya saja, deklarasi formal tidak cukup, jika tidak dibarengi dengan langkah nyata, sehingga dukungan tokoh sangat penting untuk mensukseskan program tersebut. Apalagi para provokator atau pembuat konten berita hoax di sejumlah media sosial umumnya menggunakan akun anonim atau bukan identitas diri yang sebenarnya.
Namun demikian, Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah yakin, jika gerakan anti-hoax itu serentak dilakukan oleh semua elemen masyarakat, maka Pilkada Pamekasan damai tanpa hoax, dan hujat-menghujat akan berlangsung sesuai dengan harapan.
Apalagi, gerakan menuju Pilkada Pamekasan damai ini tidak hanya dilakukan dalam bentuk gerakan lahir, akan tetapi juga gerakan batin.
Seperti yang digelar gabungan TNI dan Polri bersama ulama dan para santri di Pesantren Al-Hamidy Ponjuk, Pamekasan dengan istighatsah bersama.
Selain untuk mendoakan keselamatan bangsa dan keberlangsungan pilkada serentak 2018 yang aman dan damai, juga sebagai bentuk kampanye kepala publik mengenai kekompakan antara TNI-Polri, ulama dan santri.
Para ulama dan satri yang hadir dalam istighatsah ini juga berkomitmen untuk ikut mengawal pelaksanaan pesta demokrasi di Pamekasan secara khusus dan di Jawa Timur secara umum, agar kondusif.
Kebersamaan dan kekompakan kedua institusi itu dinilai Dandim 0826 Pamekasan Letkol Inf Nuryanto sangat penting, mengingat keduanya merupakan institusi yang memang memiliki tugas khusus dalam bidang keamanan.
Jika kedua institusi tidak kompak, maka pengawasan dan kendali keamanan tidak mungkin bisa dilakukan secara optimal.
Istighatsah gabungan antara TNI-Polri, ulama dan santri di Pesantren Al-Hamidy Ponjuk, Pamekasan ini, merupakan kegiatan lanjutan. Sebelumnya, kedua institusi ini juga telah menggelar istighatsah bersama dengan di Kodim 0826 Pamekasan, namun tidak melibatkan ulama dan para santri, serta masyarakat umum.
Di Kabupaten Pamekasan ada dua pasang calon bupati dan wakil bupati yang bersaing memperebutkan dukungan massa untuk pilkada yang akan digelar 27 Juni 2018. Mereka adalah Barut Tamam-Raja`e (Berbaur) bernomor urut 1, dan Kholilurrahman-Fathor Rohman (Kholifah) nomor urut 2.
Berbaur diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Gerindra. Kholifah diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Demokrat. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur itu serentak akan digelar 171 kabupaten/kota di 17 provinsi di Indonesia dengan perincian, sebanyak 115 kabupaten, dan 39 kota.
Di Jawa Timur, ada 19 pilkada serentak di 18 kabupaten dan kota serta Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Tiga di antaranya berada di Pulau Madura, yakni di Kabupaten Pamekasan, Sampang dan Kabupaten Bangkalan.
Masing-masing institusi penyelenggara pemilu di Pulau Madura, termasuk di Kabupaten Pamekasan, telah melakukan berbagai persiapan sejak awal 2018, agar pelaksaan pilkada bisa berlangsung aman, dan damai, serta tanpa adanya gangguan yang berarti.
Demikian halnya dengan instansi terkait, seperti aparat kepolisian dan TNI dari Kodim 0826 Pamekasan. Polres Pamekasan mempersiapkan sedikitnya 3.182 personel gabungan guna mengamankan tahapan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pamekasan.
Mereka itu terdiri dari 650 anggota polri dan 100 personel Brimob. Kemudian, 300 personel TNI, serta 200 personel dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemkab Pamekasan, dan 1.932 personel Perlindungan Masyarakat (Linmas).
Ribuan personel ini dipersiapkan untuk mengamankan pelaksanaan pilkada mulai dari tahap pelaksanaan, yakni sejak penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, hingga pelaksanaan pemungutan suara dan pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan terpilih.
Tidak hanya itu, masing-masing calon juga mendapatkan pengawalan khusus dari Polres Pamekasan dengan jumlah personel masing-masing sebanyak empat orang. Sehingga jumlah total petugas yang diterjunkan guna melakukan pengamanan khusus pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut sebanyak delapan orang.
Menurut Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo, para personel gabungan itu, mulai melakukan tugas pengamanan sejak 5 Januari hingga 30 Juni 2018. Mereka diterjunkan pada setiap ada kegiatan tahapan pilkada, seperti saat pendaftaran, kampanye, sampai pemungutan suara akan dikawal ketat.
Meski pemungutan suara baru akan digelar 27 Juni 2018, persiapan pengamanan harus dilakukan sejak sekarang. Dengan demikian, SDM serta sarana dipersiapkan secara matang.
Sejumlah lokasi seperti kantor KPU, Panwaslu, dan kantor partai politik menjadi target pengamanan. Pola pengamanan yang diterapkan polisi tidak statis. Aparat kepolisian selalu bergerak ke lokasi-lokasi yang dikhawatirkan terjadi gangguan. Dengan demikian, seluruh lokasi bisa terjangkau operasi pengamanan dengan sandi "Mantap Praja Semeru 2018" itu.
Sasaran operasi itu adalah segala bentuk potensi gangguan. Kemudian, ambang gangguan dan gangguan nyata. Pola pengamanan tidak hanya menerapkan pengamanan terbuka yang biasa dilakukan oleh petugas berpakaian dinas, akan tetapi juga oleh petugas berpakaian preman, atau yang disebut dengan pola pengamanan tertutup.
Antisipasi Hoax
Upaya polisi untuk menciptakan situasi kondusif menjelang dan saat pilkada berlangsung, tidak hanya dilakukan dengan menerjunkan petugas keamanan di sejumlah titik rawan, akan tetapi juga melalui media cyber.
Memasuki 2018, Polres Pamekasan juga mulai menggencarkan patroli di dunia maya, sebagai bentuk antisipasi. Sebab menurut pandangan potensi, pada era informasi yang ditandai dengan kemajuan dunia informasi melalui internet seperti sekarang ini, gangguan keamanan bukan hanya di dunia nyata, akan tetapi juga di dunia maya, atau melalui internet.
Kehadiran media baru, seperti media sosial berupa facebook, twitter dan whatshapp juga sering menjadi media untuk menyebarkan berita bohong (hoax) yang berpotensi memicu terjadinya situasi yang tidak kondusif.
Oleh karena itu, maka patroli di dunia maya atau yang diistilahkan dengan "cyber patrol" juga dilakukan oleh jajaran Polres Pamekasan.
Patroli cyber pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini terbilang baru. Melalui unit khusus, kepolisian melacak potensi pelanggaran kampanye melalui penyebaran ujaran kebencian, berita bohong dan penyebaran isu berbau SARA.
Menurut Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Hari Siswo tim "cyber crime" telah terbentuk dan siap melaksanakan tugas dan yang paling urgen ketika dimulainya masa kampanye, dan oleh karenanya, polisi perlu melakukan pemantauan berita hoax tersebut.
Pengawasan di dunia maya akan dilakukan selama 24 jam setiap hari. Selain memiliki personel khusus untuk melakukan pengawasan dan patroli penuh di dunia maya, Polres Pamekasan juga menggandeng Polda Jatim. Pengawasan terhadap potensi penyebaran ujaran kebencian, berita bohong, hingga penyebaran isu berbau SARA menjadi prioritas utama.
Gerakan Serentak
Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah menyatakan, patroli media siber yang dilakukan Polres Pamekasan dalam rangka mendeteksi dan menekan terjadinya berita bohong di media sosial merupakan salah satu upaya bersama yang dilakukan.
Selain untuk kepolisian, institusi penyelenggaran pemilu di Pamekasan juga menggalakkan gerakan "Anti Hoax" dan menggandeng sejumlah pihak, seperti media, kelompok organisasi masyarakat dan organisasi profesi wartawan.
Salah satunya seperti yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan pada 9 Februari 2018, bersamaan dengan Hari Pers Nasional (HPN) 2018.
Peran tokoh informal, seperti tokoh masyarakat dan ulama di Pamekasan, menurut dia, juga penting dalam menangkal penyebaran berita hoax di masyarakat, termasuk informasi bernuansa SARA yang memojokkan kelompok atau golongan tertentu.
KPU bahkan mendorong agar masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan hendaknya menyampaikan kampanye yang mendidik, semisal berupa program yang hendak dilakukan apabila mereka terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan.
Secara simbolis, KPU Pamekasan memang telah menggelar deklarasi kampanye damai, anti-hoax, anti politik uang dan kampanye bernuansa Sara.
Deklarasi tersebut, bahkan dihadiri langsung oleh masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Pamekasan, yakni Badrut Tamam - Raja`e (Berbaur) dan pasangan calon bupati Kholilurrahman - Fathor Rohman (Kholifah).
Hanya saja, deklarasi formal tidak cukup, jika tidak dibarengi dengan langkah nyata, sehingga dukungan tokoh sangat penting untuk mensukseskan program tersebut. Apalagi para provokator atau pembuat konten berita hoax di sejumlah media sosial umumnya menggunakan akun anonim atau bukan identitas diri yang sebenarnya.
Namun demikian, Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah yakin, jika gerakan anti-hoax itu serentak dilakukan oleh semua elemen masyarakat, maka Pilkada Pamekasan damai tanpa hoax, dan hujat-menghujat akan berlangsung sesuai dengan harapan.
Apalagi, gerakan menuju Pilkada Pamekasan damai ini tidak hanya dilakukan dalam bentuk gerakan lahir, akan tetapi juga gerakan batin.
Seperti yang digelar gabungan TNI dan Polri bersama ulama dan para santri di Pesantren Al-Hamidy Ponjuk, Pamekasan dengan istighatsah bersama.
Selain untuk mendoakan keselamatan bangsa dan keberlangsungan pilkada serentak 2018 yang aman dan damai, juga sebagai bentuk kampanye kepala publik mengenai kekompakan antara TNI-Polri, ulama dan santri.
Para ulama dan satri yang hadir dalam istighatsah ini juga berkomitmen untuk ikut mengawal pelaksanaan pesta demokrasi di Pamekasan secara khusus dan di Jawa Timur secara umum, agar kondusif.
Kebersamaan dan kekompakan kedua institusi itu dinilai Dandim 0826 Pamekasan Letkol Inf Nuryanto sangat penting, mengingat keduanya merupakan institusi yang memang memiliki tugas khusus dalam bidang keamanan.
Jika kedua institusi tidak kompak, maka pengawasan dan kendali keamanan tidak mungkin bisa dilakukan secara optimal.
Istighatsah gabungan antara TNI-Polri, ulama dan santri di Pesantren Al-Hamidy Ponjuk, Pamekasan ini, merupakan kegiatan lanjutan. Sebelumnya, kedua institusi ini juga telah menggelar istighatsah bersama dengan di Kodim 0826 Pamekasan, namun tidak melibatkan ulama dan para santri, serta masyarakat umum.
Di Kabupaten Pamekasan ada dua pasang calon bupati dan wakil bupati yang bersaing memperebutkan dukungan massa untuk pilkada yang akan digelar 27 Juni 2018. Mereka adalah Barut Tamam-Raja`e (Berbaur) bernomor urut 1, dan Kholilurrahman-Fathor Rohman (Kholifah) nomor urut 2.
Berbaur diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Gerindra. Kholifah diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Demokrat. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018