Tulungagung (Antaranews Jatim) - Pejabat sementara Bupati Tulungagung Djarianto ingin memastikan seluruh pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab Tulungagung, Jawa Timur netral dan tidak terlibat dalam aksi dukung-mendukung calon di pemilihan kepala daerah setempat.
"Semua kan sudah tahu, namanya pegawai (PNS) itu kan harus netral. Tidak hanya PNS, atau aparatur sipil negara, TNI dan Polri juga begitu. Kecuali anggota dewan. Jadi aturan yang ada itu mestinya dipatuhi," kata Djarianto di Tulungagung, Jumat.
Ia berjanji, selaku kepala daerah sementara yang ditunjuk menggantikan Bupati Syahri yang mengajukan cuti untuk fokus di pilkada, Djarianto akan bertindak tegas jika da ASN yang terlibat politik praktis.
Jangankan PNS biasa, pejabat setingkat kepala satker atau OPD (organisasi perangkat daerah) hingga sekretris daerah pun akan ditindak apabila memang terbukti bersikap tidak netral di pilkada.
"Kalau tidak percaya silahkan saja coba (tidak netral). Biar dibuktikan kalau mau coba. Nanti pasti akan disanksi tegas," katanya.
Baca juga: Tiga Parpol Nonparlemen Merapat Dukung Sahto
Baca juga: Jelang Kampanye, KPU-Panwas-Satpol Turunkan Poster dan Baliho Calon
Baca juga: Syahri Cuti, Djarianto Dikukuhkan sebagai Pjs Bupati Tulungagung
Djarianto mengingatkan bahwa dalam Undang-undang ASN sudah lugas mengatur kode etik pegawai negeri sipil atau ASN.
Agenda rutin pesta demokrasi juga sudah menjadi hal yang lazim diselenggarakan setiap lima tahun sekali, sehingga PNS atau ASN tidak perlu terlibat dalam eforia yang bisa memicu permusuhan antarteman kantor ataupun kubu PNS lain.
"Begini lho, yang namanya pesta demokrasi itu kan setiap lima tahun ada. Ini agenda rutin, dan `modele tetep lakone pancet` (modelnya tetap alur ceritanya juga sama). Jangan sampai masyarakat terpola dengan model-model seperti tu. Jangan-jangan dengan teman sekantor saja karena beda pilihan lalu jadi musuh," katanya.
Untuk itu, Djarianto yang baru akan berdinas resmi pada Senin (19/2) berencana untuk mengumpulkan seluruh ASN dalam apel besar di halaman Pemkab Tulungagung.
Misi awal yang diusung Djarianto tentu adalah memperkenalkan diri dengan seluruh pegawai sipil daerah, sekaligus memberi penekanan kepada jajaran ASN untuk fokus kerja dan mengoptimalkan pelayanan masyarakat.
"Saya ingin menekankan kinerja dalam pelayanan publik. Misal dalam hal pengurusan KTP, akte dan sebagainya. Kami ingin semua layanan publik bisa dipermudah, termasuk dalam hal pembenahan infrastruktur daerah ini yang mungkin rusak atau kurang bagus untuk segera dibenahi," kata Djarianto.
Khusus terkait penyelenggaraan pilkada di Tulungagung, Djarianto berharap angka partisipasi pemilih di wilayah yang dipimpinnya saat ini bisa tinggi hingga kisaran di atas 75 persen.
Namun ia tetap menegaskan tingginya partisipasi pemilih tersebut tidak ternodai dengan masalah netralitas ASN, sehingga ia berencana membuat kegiatan yang bisa menghibur untuk mengalihkan perhatian PNS di lingkup Pemkab Tulungagung agar tidak ikut-ikut panas akibat suhu politik yang meningkat selama pilkada.
"Kalau perlu nanti misal Jumat sana ada kampanye, kita main voli bersama (jajaran pegawai). Itu supaya mengalihkan suasana agar PNS tidak terseret suhu politik yang panas," kata Djarianto. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Semua kan sudah tahu, namanya pegawai (PNS) itu kan harus netral. Tidak hanya PNS, atau aparatur sipil negara, TNI dan Polri juga begitu. Kecuali anggota dewan. Jadi aturan yang ada itu mestinya dipatuhi," kata Djarianto di Tulungagung, Jumat.
Ia berjanji, selaku kepala daerah sementara yang ditunjuk menggantikan Bupati Syahri yang mengajukan cuti untuk fokus di pilkada, Djarianto akan bertindak tegas jika da ASN yang terlibat politik praktis.
Jangankan PNS biasa, pejabat setingkat kepala satker atau OPD (organisasi perangkat daerah) hingga sekretris daerah pun akan ditindak apabila memang terbukti bersikap tidak netral di pilkada.
"Kalau tidak percaya silahkan saja coba (tidak netral). Biar dibuktikan kalau mau coba. Nanti pasti akan disanksi tegas," katanya.
Baca juga: Tiga Parpol Nonparlemen Merapat Dukung Sahto
Baca juga: Jelang Kampanye, KPU-Panwas-Satpol Turunkan Poster dan Baliho Calon
Baca juga: Syahri Cuti, Djarianto Dikukuhkan sebagai Pjs Bupati Tulungagung
Djarianto mengingatkan bahwa dalam Undang-undang ASN sudah lugas mengatur kode etik pegawai negeri sipil atau ASN.
Agenda rutin pesta demokrasi juga sudah menjadi hal yang lazim diselenggarakan setiap lima tahun sekali, sehingga PNS atau ASN tidak perlu terlibat dalam eforia yang bisa memicu permusuhan antarteman kantor ataupun kubu PNS lain.
"Begini lho, yang namanya pesta demokrasi itu kan setiap lima tahun ada. Ini agenda rutin, dan `modele tetep lakone pancet` (modelnya tetap alur ceritanya juga sama). Jangan sampai masyarakat terpola dengan model-model seperti tu. Jangan-jangan dengan teman sekantor saja karena beda pilihan lalu jadi musuh," katanya.
Untuk itu, Djarianto yang baru akan berdinas resmi pada Senin (19/2) berencana untuk mengumpulkan seluruh ASN dalam apel besar di halaman Pemkab Tulungagung.
Misi awal yang diusung Djarianto tentu adalah memperkenalkan diri dengan seluruh pegawai sipil daerah, sekaligus memberi penekanan kepada jajaran ASN untuk fokus kerja dan mengoptimalkan pelayanan masyarakat.
"Saya ingin menekankan kinerja dalam pelayanan publik. Misal dalam hal pengurusan KTP, akte dan sebagainya. Kami ingin semua layanan publik bisa dipermudah, termasuk dalam hal pembenahan infrastruktur daerah ini yang mungkin rusak atau kurang bagus untuk segera dibenahi," kata Djarianto.
Khusus terkait penyelenggaraan pilkada di Tulungagung, Djarianto berharap angka partisipasi pemilih di wilayah yang dipimpinnya saat ini bisa tinggi hingga kisaran di atas 75 persen.
Namun ia tetap menegaskan tingginya partisipasi pemilih tersebut tidak ternodai dengan masalah netralitas ASN, sehingga ia berencana membuat kegiatan yang bisa menghibur untuk mengalihkan perhatian PNS di lingkup Pemkab Tulungagung agar tidak ikut-ikut panas akibat suhu politik yang meningkat selama pilkada.
"Kalau perlu nanti misal Jumat sana ada kampanye, kita main voli bersama (jajaran pegawai). Itu supaya mengalihkan suasana agar PNS tidak terseret suhu politik yang panas," kata Djarianto. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018