){kind=link}
Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengingatkan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menjaga netralitas organisasi dan tak terlibat langsung dalam politik praktis, khususnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2018.
"Korpri harus menjaga netralitas dan jangan terlibat langsung di politik praktis," ujarnya ketika ditemui usai menjadi inspektur Upacara HUT Ke-46 Korpri Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, sebagai ASN yang memiliki peraturan berlaku maka setiap anggota wajib melaksanakannya, sebab jika tidak maka ada ancaman sanksi.
"Jelas ada sanksi karena ada peraturannya. Sekali lagi saya selaku Gubernur mengingatkan, jangan sampai Korpri terlibat langsung di politik praktis dan netral," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Pada 2018 di Jatim bisa disebut sebagai tahun politik karena akan dilakukan 18 Pilkada serentak untuk tingkat Kabupaten/Kota, serta satu Pilkada memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode 2019-2024.
Sementara itu, upacara yang diikuti ribuan anggota Korpri Pemprov Jatim berjalan khidmat dan dihadiri sejumlah pejabat Forkopimda lainnya, seperti Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman serta Wakapolda Jatim Brigjen Pol Awan Samodra.
Turut mendampingi Gubernur Jatim adalah Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf beserta istri, Fatma Saifullah Yusuf.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur membacakan sambutan Presiden RI Joko Widodo selaku Penasihat Korpri sekaligus mengapresiasi ke keluarga besar Korpri atas sumbangsih dan pengabdiannya kepada bangsa, negara dan masyarakat.
"Tingkat Asia sudah menilai, inovasi dan kreativitas Indonesia adalah terbaik dan menjadi kompetitor di tiga provinsi besar, yaitu India, Tiongkok serta Indonesia. Ini yang harus dipertahankan," kata orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut. (*)
Video Oleh Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Korpri harus menjaga netralitas dan jangan terlibat langsung di politik praktis," ujarnya ketika ditemui usai menjadi inspektur Upacara HUT Ke-46 Korpri Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, sebagai ASN yang memiliki peraturan berlaku maka setiap anggota wajib melaksanakannya, sebab jika tidak maka ada ancaman sanksi.
"Jelas ada sanksi karena ada peraturannya. Sekali lagi saya selaku Gubernur mengingatkan, jangan sampai Korpri terlibat langsung di politik praktis dan netral," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Pada 2018 di Jatim bisa disebut sebagai tahun politik karena akan dilakukan 18 Pilkada serentak untuk tingkat Kabupaten/Kota, serta satu Pilkada memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode 2019-2024.
Sementara itu, upacara yang diikuti ribuan anggota Korpri Pemprov Jatim berjalan khidmat dan dihadiri sejumlah pejabat Forkopimda lainnya, seperti Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman serta Wakapolda Jatim Brigjen Pol Awan Samodra.
Turut mendampingi Gubernur Jatim adalah Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf beserta istri, Fatma Saifullah Yusuf.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur membacakan sambutan Presiden RI Joko Widodo selaku Penasihat Korpri sekaligus mengapresiasi ke keluarga besar Korpri atas sumbangsih dan pengabdiannya kepada bangsa, negara dan masyarakat.
"Tingkat Asia sudah menilai, inovasi dan kreativitas Indonesia adalah terbaik dan menjadi kompetitor di tiga provinsi besar, yaitu India, Tiongkok serta Indonesia. Ini yang harus dipertahankan," kata orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut. (*)
Video Oleh Fiqih Arfani
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017