PSI Uji Kelayakan 90 Bakal Caleg 

Jakarta (Antara Jatim) - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar uji kelayakan untuk 90 bakal calon legislatifnya dua hari, yakni Sabtu (4/11) dan Minggu (5/11) dengan menghadirkan 11 Panelis independen. 

Ketua Umum PSI, Grace Natalie, Minggu mengatakan uji kompetensi secara terbuka digelar agar masyarakat kelak mengenal caleg yang dipilih, sebab selama ini, masyarakat memilih tanpa mengetahui rekam jejak caleg.

"Karena ini mereka ini nanti akan merepresentasikan masyarakat. Dari 250 juta penduduk Indonesia, kita hanya punya 575 anggota DPR, 1 orang mewakili jutaan masyarakat. Selama ini kita tidak tahu bagaimana proses di dalam partai seperti apa, tahu-tahu sudah keluar daftar caleg yang ditetapkan KPU," ujar Grace.

Indonesia Negara Terbuka 

Andy Budiman, mantan Jurnalis yang mengikuti uji kelayakan tersebut mempresentasikan soal keterbukaan dan kebebasan berekspresi di Indonesia kepada panelis. 

"Saya adalah wartawan dan aktif dalam lingkungan yang sangat menghargai nilai-nilai kebebasan. Saya aktif menjadi pengurus AJI yang mengkampanyekan kebebasan pers dan anti suap di kalangan wartawan. Saya ikut mendirikan Serikat Jurnalis untuk Keberagaman SEJUK yang bertujuan menyebarkan nilai-nilai kebebasan, toleransi, dan pluralisme di kalangan media,” jelasnya di depan panelis.

Andy yang akan berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Surabaya, Sidoarjo Jawa Timur ingin mempertahankan dan bahkan memperluas warisan terpenting reformasi yakni kebebasan. 

"Kebebasan yang saya maknai disini adalah situasi yang memungkinkan individu untuk bicara dan mengekespresikan pendapat, keyakinan, serta mengambil keputusan tanpa ada yang menghalangi,” ujarnya.

Tak hanya itu, mantan Redaktur di media Jerman Deutsche Welle itu juga mendorong Indonesia menjadi sebuah negeri yang terbuka termasuk dalam aspek perdagangan. 

Globalisasi memungkinkan pertukaran barang dan jasa, dan Indonesia harus memanfaatkan peluang ini untuk kemajuan. 

“Perbaikan itu harus dimulai dari hulu yakni parlemen, dengan mendorong sebanyak mungkin lahirnya regulasi dan kebijakan yang berperspektif ekonomi. Karena ujung dari semua kegiatan politik adalah kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Mengutip pemikir abad pencerahan John Locke, pada ujungnya, hukum dibuat bukan untuk memberangus atau memenjara orang, tapi justru untuk merawat dan memperluas batas-batas kebebasan manusia. 

"Itulah yang kelak akan saya kerjakan jika kelak terpilih menjadi anggota DPR," katanya.(*)