Surabaya (Antara Jatim) - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menginginkan peran lebih dari
masyarakat dalam pengawasan narkoba dan tindak pidana lainnya setelah
adanya penggerebekan gudang pil "PCC" oleh Mabes Polri di Surabaya,
Senin (18/9).
"Kita minta masyarakat berpartisipasi jika melihat hal yang aneh untuk bisa memberikan informasi ke polisi. Kita prihatin dengan kejadian-kejadian seperti itu. Kita ingin penguatan kembali peran masyarakat. Kalau hanya mengandalkan kuratif dalam dunia kesehatan tentu tidak cukup," ujarnya di Surabaya, Selasa.
Ditanya terkait akan dibentuknya Forum Pengendalian dan pencegahan Obat (FP2O) yang akan dibentuk Dinas Kesehatan Jatim, Gus Ipul meminta forum itu tidak hanya mengawasi peredaran obat-obat terlarang. Namun, juga makanan dan minuman yang sudah banyak yang tidak sehat.
"Sekarang ini paling banyak itu makanan-makanan yang tidak sehat, campur-campur. Jadi tidak hanya obat-obatan terlarang saja, semua bisa dilaporkan," kata dia.
FP2O, kata Gus Ipul bersifat sinergi dan koordinasi. Bahkan, pihaknya juga mengakui akan keterbatasan tenaga untuk mengawasi segala macam.
"Terus terang saja tenaga kita ini terbatas untuk mengawasi segala macam. Jadi masyarakat harus ikut partisipasi. Komunikasi terus terjalin, pada dasarnya kita mengurangi risiko," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Provinsi Jatim Dr Kohar Hari Santoso saat dikonfirmasi terpisah meminta kepada seluruh Dinkes kabupaten/kota untuk meningkatkan pemantauan distribusi obat yang legal ataupun ilegal. Selain itu, pihaknya juga berjanji bakal melakukan pencabutan izin apabila ditemukan ada apotek yang nakal.
"Kami minta Dinkes Kabupaten dan Kota terus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalahguaan obat. Serta memantau distribusi obat baik yang legal apalagi ilegal," ujar Kohar.
Ia melanjutkan, hal ini menyangkut penjualan obat yang dinyatakan telah dilarang peredarannya. "Bila ke depan terbukti menjual, perizinannya kami cabut dan nanti akan kami evaluasi," tuturnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Kita minta masyarakat berpartisipasi jika melihat hal yang aneh untuk bisa memberikan informasi ke polisi. Kita prihatin dengan kejadian-kejadian seperti itu. Kita ingin penguatan kembali peran masyarakat. Kalau hanya mengandalkan kuratif dalam dunia kesehatan tentu tidak cukup," ujarnya di Surabaya, Selasa.
Ditanya terkait akan dibentuknya Forum Pengendalian dan pencegahan Obat (FP2O) yang akan dibentuk Dinas Kesehatan Jatim, Gus Ipul meminta forum itu tidak hanya mengawasi peredaran obat-obat terlarang. Namun, juga makanan dan minuman yang sudah banyak yang tidak sehat.
"Sekarang ini paling banyak itu makanan-makanan yang tidak sehat, campur-campur. Jadi tidak hanya obat-obatan terlarang saja, semua bisa dilaporkan," kata dia.
FP2O, kata Gus Ipul bersifat sinergi dan koordinasi. Bahkan, pihaknya juga mengakui akan keterbatasan tenaga untuk mengawasi segala macam.
"Terus terang saja tenaga kita ini terbatas untuk mengawasi segala macam. Jadi masyarakat harus ikut partisipasi. Komunikasi terus terjalin, pada dasarnya kita mengurangi risiko," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Provinsi Jatim Dr Kohar Hari Santoso saat dikonfirmasi terpisah meminta kepada seluruh Dinkes kabupaten/kota untuk meningkatkan pemantauan distribusi obat yang legal ataupun ilegal. Selain itu, pihaknya juga berjanji bakal melakukan pencabutan izin apabila ditemukan ada apotek yang nakal.
"Kami minta Dinkes Kabupaten dan Kota terus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalahguaan obat. Serta memantau distribusi obat baik yang legal apalagi ilegal," ujar Kohar.
Ia melanjutkan, hal ini menyangkut penjualan obat yang dinyatakan telah dilarang peredarannya. "Bila ke depan terbukti menjual, perizinannya kami cabut dan nanti akan kami evaluasi," tuturnya.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017