Demokrat Jatim Minta Cagub Miliki Gambaran Koalisi

Surabaya (Antara Jatim) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo meminta kandidat yang ingin diusung partainya telah memiliki gambaran untuk koalisi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

"Calon harus memiliki pertimbangan dengan siapa akan berkoalisi, bukan diserahkan ke Demokrat semua yang menentukan," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa.

Menurut dia, setiap calon yang ingin maju dari Demokrat sudah harus memiliki modal partai sehingga setelah diputuskan rekomendasi pusat, bisa langsung bergerak.

Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan memanggil seluruh kandidat yang telah mendaftar melalui proses penjaringan internal partai untuk menyampaikan visi misi di hadapan pengurus se-Jatim.

"Teknisnya saya serahkan ke Sekretaris DPD Renville Antonio. Kapan waktunya dan bagaimana proses pemaparannya, masih dibahas di jajaran pengurus internal," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Politikus yang juga Gubernur Jatim itu memastikan nama-nama yang diundang untuk memaparkan visi misi adalah kandidat pendaftar di tingkat DPD Demokrat Jatim.

Berdasarkan hasil penjaringan di DPD Demokrat Jatim, terdapat lima nama yang mendaftar dan siap maju di Pilkada 27 Juni 2018.

Masing-masing Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul), anggota DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, Inspektur Pemprov Jatim Nurwiyatno, Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti dan perwira menengah Mabes Polri Kombes Pol Syafiin.

"Kami tak akan mengundang kandidat lain yang tidak ikut mendaftar di DPD. Karena sesuai aturan, proses penjaringan calon Gubernur ada di tingkat daerah," katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim Renville Antonio beralasan kebijakan kandidat memiliki usaha berkoalisi didasari oleh jumlah kursi Demokrat di DPRD Jatim yang tak memungkinkan mengusung calon tanpa menggandeng partai lain.

Berdasarkan perolehan kursi di DPRD Jatim pada Pemilu 2014, partai berlambang segitiga mercy itu meraih 13 kursi dari total 20 kursi yang dipersyaratkan untuk dapat mengusung pasangan calon sendiri.

"Modal koalisi atau dukungan dari partai politik lain menjadi salah satu poin pertimbangan dalam menentukan calon yang diusung. Kami akan melaporkannya ke pusat," katanya. (*)