){kind=link}
Jakarta, (Antara) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tiba di Yangon Minggu tengah malam, dijemput Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Ito Sumardi beserta dua pejabat tinggi Myanmar yaitu Deputy Direktur Jenderal Protokol, U Zaw Thomas O serta Dirjen Strategic Study Kemlu Myanmar, Daw Khay Thi.
Sebelumnya, dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menuju Myanmar untuk menemui "State Counsellor" Myanmar Daw Aung San Suu Kyi guna membahas isu kemanusiaan di Rakhine State.
"Atas perintah Presiden RI dan setelah berkomunikasi dengan Pemerintah Myanmar, sore ini saya akan berangkat menuju Myanmar untuk bertemu dengan State Counsellor/Menlu Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi," kata Menlu RI Retno Marsudi. Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI sebelum berangkat menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.
Menyikapi situasi yang memanas di Rakhine State, Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah guna mendorong Pemerintah Myanmar untuk segera memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
Melalui pernyataan tertulis yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri pada 29 Agustus 2017, Pemerintah RI meminta agar semua pihak di Rakhine State menghentikan aksi kekerasan, memberikan perlindungan keamanan secara inklusif, memulihkan keamanan serta menghormati hak asasi manusia (HAM) masyarakat di Rakhine State, termasuk masyarakat Muslim.
Mengingat dinamisnya situasi di Rakhine State, Menlu Retno terus berkomunikasi dengan Penasehat Keamanan Nasional Myanmar U Thaung Tun, Menlu Bangladesh Mahmood Ali, dan mantan Sekjen PBB Kofi Annan, yang Menjadi Ketua Advisory Commission on Rakhine State.
Komunikasi dan koordinasi tersebut bertujuan untuk mengetahui situasi di lapangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk menangani bantuan kemanusiaan.
Sebagai tindak lanjut dari rencana program bantuan Indonesia ke Myanmar, Menlu Retno pada 31 Agustus 2017 meluncurkan Program "Humanitarian Assistance for Sustainable Community" (HASCO) untuk Myanmar.
Program tersebut merupakan komitmen dari 11 lembaga swadaya masyarakat (LSM) tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).
Program itu bertujuan untuk memberikan bantuan jangka menengah dan panjang bagi rakyat Myanmar secara inklusif, khususnya di Rakhine State, dalam empat prioritas bantuan, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pembangunan kapasitas. Nilai bantuan kemanusiaan mencapai dua juta dolar AS yang dananya merupakan donasi masyarakat Indonesia.
Pemerintah Indonesia terus melakukan langkah-langkah diplomasi optimal agar dapat membantu mengatasi krisis kemanusiaan di Myanmar. Menlu RI aktif berkomunikasi dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres, untuk membahas situasi di Rakhine pada 1 September 2017.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Sebelumnya, dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menuju Myanmar untuk menemui "State Counsellor" Myanmar Daw Aung San Suu Kyi guna membahas isu kemanusiaan di Rakhine State.
"Atas perintah Presiden RI dan setelah berkomunikasi dengan Pemerintah Myanmar, sore ini saya akan berangkat menuju Myanmar untuk bertemu dengan State Counsellor/Menlu Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi," kata Menlu RI Retno Marsudi. Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI sebelum berangkat menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.
Menyikapi situasi yang memanas di Rakhine State, Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah guna mendorong Pemerintah Myanmar untuk segera memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
Melalui pernyataan tertulis yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri pada 29 Agustus 2017, Pemerintah RI meminta agar semua pihak di Rakhine State menghentikan aksi kekerasan, memberikan perlindungan keamanan secara inklusif, memulihkan keamanan serta menghormati hak asasi manusia (HAM) masyarakat di Rakhine State, termasuk masyarakat Muslim.
Mengingat dinamisnya situasi di Rakhine State, Menlu Retno terus berkomunikasi dengan Penasehat Keamanan Nasional Myanmar U Thaung Tun, Menlu Bangladesh Mahmood Ali, dan mantan Sekjen PBB Kofi Annan, yang Menjadi Ketua Advisory Commission on Rakhine State.
Komunikasi dan koordinasi tersebut bertujuan untuk mengetahui situasi di lapangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk menangani bantuan kemanusiaan.
Sebagai tindak lanjut dari rencana program bantuan Indonesia ke Myanmar, Menlu Retno pada 31 Agustus 2017 meluncurkan Program "Humanitarian Assistance for Sustainable Community" (HASCO) untuk Myanmar.
Program tersebut merupakan komitmen dari 11 lembaga swadaya masyarakat (LSM) tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).
Program itu bertujuan untuk memberikan bantuan jangka menengah dan panjang bagi rakyat Myanmar secara inklusif, khususnya di Rakhine State, dalam empat prioritas bantuan, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pembangunan kapasitas. Nilai bantuan kemanusiaan mencapai dua juta dolar AS yang dananya merupakan donasi masyarakat Indonesia.
Pemerintah Indonesia terus melakukan langkah-langkah diplomasi optimal agar dapat membantu mengatasi krisis kemanusiaan di Myanmar. Menlu RI aktif berkomunikasi dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres, untuk membahas situasi di Rakhine pada 1 September 2017.(*)
Video oleh: Kementerian Luar Negeri
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017