Jakarta, (Antara) - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada kementerian dan lembaga untuk memanfaatkan momentum kepercayaan internasional yang sudah di tangan untuk melakukan langkah-langkah terobosan mencapai kemajuan.

"Jangan sampai momentum-momentum seperti ini tidak kita manfaatkan, kita biarkan lewat dan kita tidak mendapatkan apa-apa," kata Presiden Jokowi ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna membahas pemerataan pembangunan di Istana Merdeka Jakarta, Selasa.

Menurut Presiden, sekarang ini Indonesia memiliki momentum kepercayaan internasional yang harus betul-betul dimanfaatkan secepat-cepatnya.

"Momentum tidak akan datang dua atau tiga kali, ini momentumnya sudah ada di tangan," ujar Presiden Jokowi dalam sidang kabinet yang juga dihadiri Wapres M Jusuf Kalla.

Presiden menyebutkan kepercayaan internasional itu yang pertama adalah peringkat layak investasi dari lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch Rating, Moody's, S&P, dan lainnya.

Kedua, Indonesia merupakan negara tujuan investasi peringkat pertama setelah sebelumnya peringkat delapan.

Di dalam negeri, lanjut Jokowi, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga menempati peringkat pertama dari hasil survei lembaga terpercaya. "Ini bukan survei biasa, ini berkelas. Ini momentum," ucapnya, menegaskan.

Ia juga menyebutkan dalam beberapa tahun terakhir yaitu 2016 dan 2015 laju inflasi di Indonesia juga cukup rendah yaitu di bawah empat persen.

Dengan inflasi yang rendah, BI sudah menurunkan bunga acuan menjadi 4,5 persen.

"Ini momentum bertumpuk-tumpuk, harus dimanfaatkan, jangan sampai ada yang tidak tahu momentum ini sehingga masing-masing kementerian/lembaga harus bergerak agar momentum bisa memberi manfaat kepada rakyat dan negara," ujarnya.

Presiden juga menyebutkan peringkat kemudahan memulai berusaha di Indonesia juga sudah naik dari 120 ke 106 dan terakhir ke 91.

"Ini juga loncatan capaian, harus bisa menggerakkan ekonomi khususnya investasi, kunci pertumbuhan ekonomi ada pada investasi, selain ekspor, tapi ekspor pasar global masih belum memungkinkan untuk genjot ekspor, yang sudah di depan mata investasi," tuturnya.

Ia meminta kementerian/lembaga tidak lagi bekerja dengan rutinitas, monoton, tidak ada terobosan.

Jokowi juga mengingatkan menteri tidak menerbitkan peraturan tanpa disertai kajian sehingga hambat momentum yang sudah diperoleh.

"Ke depan kita masuk ke tahun politik sehingga kebijakan apa pun akan memberikan pengaruh, semua kebijakan agar diarahkan untuk keberpihakan kepada rakyat, menteri tidak boleh buat kebijakan baru yang belum dikonsultasikan ke publik, dengan kajian mendalam sehingga bikin hal yang tidak diinginkan masyarakat dan membuat masyarakat kecewa," demikian Jokowi.(*)
Video Oleh: Agus Salim


Pewarta: Agus Salim

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017