Sidoarjo (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur akan menghidupkan fungsi kehumasan yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat respons keluhan masyarakat.
Wakil Bupati Sidoarjo Nur Achmad Syaifuddin, Selasa mengatakan, pemerintah melalui kehumasan dituntut untuk responsif kepada masyarakat.
"Pemerintah melalui kehumasan dituntut untuk responsif kepada masyarakat terutama dalam menghadapi keluhan yang disampaikan masyarakat," katanya saat kegiatan Rakor Kehumasan 2017 diselenggarakan oleh dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo.
Dalam kesempatan itu dirinya mengajak seluruh OPD yang ada Kabupaten Sidoarjo menjadi corong pemerintah dalam menyampaikan program maupun kebijakan dan merespons dengan cepat setiap keluhan yang datang dari masyarakat.
"Bagian kehumasan adalah komponen penting dalam organisasi pemerintahan, baik buruknya citra pemerintah sangat bergantung pada humasnya," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Y. Siswojo mangatakan selama ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinilai kurang aktif dan seakan birokrasinya pasif dalam menanggapi keluhan dari masyarakat.
"Rakor kehumasan ini untuk menghidupkan fungsi kehumasan yang ada di OPD, ada 22 OPD yang nantinya akan dibuatkan SK Bupati. Kemudian melalui SK Bupati ini setiap OPD akan menunjuk petugas yang akan dijadikan humas," ucapnya.
Selanjutnya, kata dia, akan dibuatkan semacam grup kehumasan yang di dalamnya diisi oleh bagian kehumasan OPD dibawah koordinasi dinas Kominfo.
"Setiap OPD dituntut untuk responsif dan aktif dalam memberikan informasi dan menjawab keluhan masyarakat. Tujuannya supaya masyarakat bisa merasakan bahwa pemerintah hadir dan siap disaat masyarakat membutuhkan," ucapnya.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017