Bangkalan (Antara Jatim) - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bersama Komisi C DPRD
Bangkalan, Jawa Timur, melakukan evaluasi bersama tentang penyerapan
jatah dana alokasi khusus 2017 dari pemerintah pusat.
Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ach Fauzan, di Bangkalan, Selasa, evaluasi bersama itu dilakukan, agar serapan sesuai harapan karena jika serapan rendah, maka dana tersebut terancam tidak akan dicairkan.
"Evaluasi bersama ini kami lakukan untuk saling membantu dan memberi masukan mengenai kendala teknik di lapangan, dan saling mencari solusi agar dana tersebut bisa terserat secara maksimal," ujar Fauzan.
Ia menjelaskan, pada tahun anggaran 2017 ini jatah DAK dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Bangkalan yang dialokasikan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp9 miliar lebih.
Hanya saja, penggunaan dana tersebut belum maksimal, karena ada kendala teknis di lapangan.
"Evaluasi bersama ini, karena Komisi C DPRD Bangkalan merupakan mitra kerja Dinas Perumahan Rakyat dan mereka ingin, agar dana tersebut bisa terserap dengan optimal," ujarnya.
Sebab, sambung dia, jika DAK itu tidak terserap dalam waktu yang telah ditetapkan, maka Bangkalan tidak akan mendapatkan bantuan DAK lagi.
Ach Fauzan menuturkan, dalam evaluasi itu, Komisi C DPRD Bangkalan menekankan agar DAK terserap maksimal, dan selalu mengkomunikasikan dengan apabila menemui kendala teknik di lapangan.
"Pertimbangan Komisi C, jika DAK gagal dan dana tidak terserap sesuai target, maka yang rugi bukan hanya Pemkab Bangkalan, akan tetapi rakyat Bangkalan secara umum," ucap Fauzan.
Dana DAK Rp9 miliar lebih di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemkab Bangkalan tahun ini, merupakan sebagian dari total DAK 2017 yang mencapai Rp354 miliar lebih.
"Tahun lalu sebenarnya DAK yang diterima Pemkab Bangkalan Rp429 miliar, tapi karena banyak yang tidak terserap, maka tahun ini total DAK untuk Bangkalan turun Rp75 miliar, yakni hanya 354 miliar lebih," ujar Ach Fauzan.
"Komisi C tidak ingin DAK tahun depan turun lagi, gaga-gara DAK tahun tidak terserap seratus persen," ujarnya, menambahkan. (*)
Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ach Fauzan, di Bangkalan, Selasa, evaluasi bersama itu dilakukan, agar serapan sesuai harapan karena jika serapan rendah, maka dana tersebut terancam tidak akan dicairkan.
"Evaluasi bersama ini kami lakukan untuk saling membantu dan memberi masukan mengenai kendala teknik di lapangan, dan saling mencari solusi agar dana tersebut bisa terserat secara maksimal," ujar Fauzan.
Ia menjelaskan, pada tahun anggaran 2017 ini jatah DAK dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Bangkalan yang dialokasikan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp9 miliar lebih.
Hanya saja, penggunaan dana tersebut belum maksimal, karena ada kendala teknis di lapangan.
"Evaluasi bersama ini, karena Komisi C DPRD Bangkalan merupakan mitra kerja Dinas Perumahan Rakyat dan mereka ingin, agar dana tersebut bisa terserap dengan optimal," ujarnya.
Sebab, sambung dia, jika DAK itu tidak terserap dalam waktu yang telah ditetapkan, maka Bangkalan tidak akan mendapatkan bantuan DAK lagi.
Ach Fauzan menuturkan, dalam evaluasi itu, Komisi C DPRD Bangkalan menekankan agar DAK terserap maksimal, dan selalu mengkomunikasikan dengan apabila menemui kendala teknik di lapangan.
"Pertimbangan Komisi C, jika DAK gagal dan dana tidak terserap sesuai target, maka yang rugi bukan hanya Pemkab Bangkalan, akan tetapi rakyat Bangkalan secara umum," ucap Fauzan.
Dana DAK Rp9 miliar lebih di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemkab Bangkalan tahun ini, merupakan sebagian dari total DAK 2017 yang mencapai Rp354 miliar lebih.
"Tahun lalu sebenarnya DAK yang diterima Pemkab Bangkalan Rp429 miliar, tapi karena banyak yang tidak terserap, maka tahun ini total DAK untuk Bangkalan turun Rp75 miliar, yakni hanya 354 miliar lebih," ujar Ach Fauzan.
"Komisi C tidak ingin DAK tahun depan turun lagi, gaga-gara DAK tahun tidak terserap seratus persen," ujarnya, menambahkan. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017