Jakarta, Antara) - Presiden Joko Widodo meminta semua kementerian dan lembaga untuk melakukan koorninasi dalam mengelola hal-hal yang sensitif.
"Tolong hati-hati mengelola hal-hal yang sensitif," kata Presiden saat memimpin Sidang Kabinet paripurna terkait rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 di Istana Negara Jakarta, Senin.
Hal ini diungkapkan Presiden terkait hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan 6.900 orang dari September 2016 hingga Maret 2017.
Untuk itu, Presiden meminta semua kemententerian dan lembaga untuk memberi perhatian dan berkoordinasi dalam menekan kemeskinan.
Jokowi mengakui bahwa sebenarnya tahapan-tahapan ke program pengetasan kemiskinan sudah baik. Tetapi, saat survei oleh BPS tidak berkoordinasi dengan kementerian terkait.
"Ini BPS juga saya harapkan kalau akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan survei itu semua kementerian harus ngerti. Dan saya minta Menko untuk mengkoordinasi hal seperti ini," ujar Presiden.
Kepala negara mengungkapkan bahwa angka kemiskinan tersebut sebenarnya turun jika dilakukan koordinasi antar-kementerian lembaga, namun saat pembagian beras murah untuk masyarakat miskin atau disebut beras sejahtera (Rastra) mengalami keterlambatan dan saat bersamaan dilakukan survei oleh BPS sehingga angka masyarakat miskin naik.
"Sebenarnya bukan masalah fundamental, kalau kemarin singkron, tidak akan, saya jamin pasti turun, hanya masalah keterlambatan rastra itu ke rumah tangga sasaran. Tolong hati-hati mengelola hal-hal yang sensitif seperti ini," tutur Presiden.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Tolong hati-hati mengelola hal-hal yang sensitif," kata Presiden saat memimpin Sidang Kabinet paripurna terkait rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 di Istana Negara Jakarta, Senin.
Hal ini diungkapkan Presiden terkait hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan 6.900 orang dari September 2016 hingga Maret 2017.
Untuk itu, Presiden meminta semua kemententerian dan lembaga untuk memberi perhatian dan berkoordinasi dalam menekan kemeskinan.
Jokowi mengakui bahwa sebenarnya tahapan-tahapan ke program pengetasan kemiskinan sudah baik. Tetapi, saat survei oleh BPS tidak berkoordinasi dengan kementerian terkait.
"Ini BPS juga saya harapkan kalau akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan survei itu semua kementerian harus ngerti. Dan saya minta Menko untuk mengkoordinasi hal seperti ini," ujar Presiden.
Kepala negara mengungkapkan bahwa angka kemiskinan tersebut sebenarnya turun jika dilakukan koordinasi antar-kementerian lembaga, namun saat pembagian beras murah untuk masyarakat miskin atau disebut beras sejahtera (Rastra) mengalami keterlambatan dan saat bersamaan dilakukan survei oleh BPS sehingga angka masyarakat miskin naik.
"Sebenarnya bukan masalah fundamental, kalau kemarin singkron, tidak akan, saya jamin pasti turun, hanya masalah keterlambatan rastra itu ke rumah tangga sasaran. Tolong hati-hati mengelola hal-hal yang sensitif seperti ini," tutur Presiden.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017