Tulungagung (Antara Jatim) - PCNU Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Minggu menggalang dukungan menolak kebijakan "full day school" dalam sistem pendidikan nasional karena dinilai tidak sejalan dengan program pendidikan diniyah yang dikembangkan ormas NU melalui jaringan pondok pesantren maupun nonpesantren.
Penggalangan petisi penolakan kebijakan "full day school" atau FDS dilakukan PCNU dengan memasang banner sepanjang tujuh meter di depan kantor PCNU untuk dibubuhi tanda tangan dukungan warga nahdliyin maupun warga yang kontra FDS.
Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf yang datang dalam forum halalbihalal dan silaturahim warga nahdliyin didampingi Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo dan Ketua DPRD Tulungagung Supriono pun ikut menandatangani petisi penolakan FDS tersebut.
Dalam keterangannya usai acara halalbihalal dan silaturahim warga nahdliyin, Wagub Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan, sikap dan kebijakan Pemprov Jatim sejalan dengan aspirasi warga NU.
"Gubernur kan sudah kirim surat ya, ke bupati/walikota juga ke menteri untuk menunda full day school. Itu suratnya gubernur resmi, jadi tentu bupati/walikota juga diharapkan untuk mendalami sebelum melaksanakan itu, sebab kondisi di daerah kan beda-beda," katanya.
Menurut Gus Ipul, sistem FDS sebenarnya sudah berjalan di beberapa lembaga pendidikan, terutama di wilayah kota. Tidak hanya menerapkan lima hari masuk sekolah dalam seminggu atau dikenal dengan istilah "full day school" tadi, kata Gus Ipul, ada yang lebih ekstrem juga sudah diterapkan beberapa lembaga dengan memberlakukan program "boarding school" maupun pendidikan reguler.
"Tapi masalahnya kalau maupu diterapkan ke semua sekolah apa bisa, tentu ini harus melihat kondisi dan permasalahan yang ada di daerh-daerah," ujarnya.
Gus Ipul menegaskan bahwa sikap dan kebijakan Pemprov Jatim terkait FDS merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang berkembang di masyarakat, khususnya warga nahdliyin yang menjadi kelompok mayoritas di Jatim.
"Adanya gelombang penolakan, ada yang belum siap, sosialisasi yang belum merata, itu harus menjadi pertimbangan," kata Wagub Siafullah Yusuf.
Senada, Bupati Tulungagung Sahri Mulyo menegaskan Pemkab Tulungagung mendukung gerakan penolakan pelaksanaan FDS bagi siswa sekolah, baik karena ketidaksiapan sekolah, kondisi geografis yang sulit maupun pengawasan yang belum siap.
Apalagi, kata Shari, penerapan FDS dikhawatirkan justru akan membebani siswa yang harus diforsir belajar selama hampir 10 jam sehari.
"Karena Jatim ini kan mayoritas warganya NU, kalau bicara NU berarti juga identik dengan pendidikan madratsah diniyah dan pesantren yang selama ini dikembangkan untuk membina sisi pendidikan keagamaan generasi muda kita," kata Syahri.
Sementara itu, Ketua PCNU Tulungagung Ambul Hakim Mustofa mengatakan bahwa gerakan petisi penolakan pelaksanaan program FDS merupakan kebijakan menyeluruh yang digalang PBNU secara nasional.
Dia beralasan, basis pengembangan pendidikan NU adalah madratsah diniyah. Pelaksanaan program pendidikan lima hari masuk sekolah dalam sepekan dengan durasi pembelajaran lebih dari delapan jam di sekolah reguler akan mematikan kesempatan pengembangan pendidikan diniyah di pesantren.
"Kalau full day school diterapkan dengan sehari delapan jam pendidikan, kan tidak ada waktu lagi anak-anak kita mengikuti program pendidikan diniyah. Padahal lembaga informal ini pendidikan karakter, pembangunan ahlak warga yang cinta NKRI selama ini dibangun di basis-basis pesantren NU," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Penggalangan petisi penolakan kebijakan "full day school" atau FDS dilakukan PCNU dengan memasang banner sepanjang tujuh meter di depan kantor PCNU untuk dibubuhi tanda tangan dukungan warga nahdliyin maupun warga yang kontra FDS.
Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf yang datang dalam forum halalbihalal dan silaturahim warga nahdliyin didampingi Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo dan Ketua DPRD Tulungagung Supriono pun ikut menandatangani petisi penolakan FDS tersebut.
Dalam keterangannya usai acara halalbihalal dan silaturahim warga nahdliyin, Wagub Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan, sikap dan kebijakan Pemprov Jatim sejalan dengan aspirasi warga NU.
"Gubernur kan sudah kirim surat ya, ke bupati/walikota juga ke menteri untuk menunda full day school. Itu suratnya gubernur resmi, jadi tentu bupati/walikota juga diharapkan untuk mendalami sebelum melaksanakan itu, sebab kondisi di daerah kan beda-beda," katanya.
Menurut Gus Ipul, sistem FDS sebenarnya sudah berjalan di beberapa lembaga pendidikan, terutama di wilayah kota. Tidak hanya menerapkan lima hari masuk sekolah dalam seminggu atau dikenal dengan istilah "full day school" tadi, kata Gus Ipul, ada yang lebih ekstrem juga sudah diterapkan beberapa lembaga dengan memberlakukan program "boarding school" maupun pendidikan reguler.
"Tapi masalahnya kalau maupu diterapkan ke semua sekolah apa bisa, tentu ini harus melihat kondisi dan permasalahan yang ada di daerh-daerah," ujarnya.
Gus Ipul menegaskan bahwa sikap dan kebijakan Pemprov Jatim terkait FDS merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang berkembang di masyarakat, khususnya warga nahdliyin yang menjadi kelompok mayoritas di Jatim.
"Adanya gelombang penolakan, ada yang belum siap, sosialisasi yang belum merata, itu harus menjadi pertimbangan," kata Wagub Siafullah Yusuf.
Senada, Bupati Tulungagung Sahri Mulyo menegaskan Pemkab Tulungagung mendukung gerakan penolakan pelaksanaan FDS bagi siswa sekolah, baik karena ketidaksiapan sekolah, kondisi geografis yang sulit maupun pengawasan yang belum siap.
Apalagi, kata Shari, penerapan FDS dikhawatirkan justru akan membebani siswa yang harus diforsir belajar selama hampir 10 jam sehari.
"Karena Jatim ini kan mayoritas warganya NU, kalau bicara NU berarti juga identik dengan pendidikan madratsah diniyah dan pesantren yang selama ini dikembangkan untuk membina sisi pendidikan keagamaan generasi muda kita," kata Syahri.
Sementara itu, Ketua PCNU Tulungagung Ambul Hakim Mustofa mengatakan bahwa gerakan petisi penolakan pelaksanaan program FDS merupakan kebijakan menyeluruh yang digalang PBNU secara nasional.
Dia beralasan, basis pengembangan pendidikan NU adalah madratsah diniyah. Pelaksanaan program pendidikan lima hari masuk sekolah dalam sepekan dengan durasi pembelajaran lebih dari delapan jam di sekolah reguler akan mematikan kesempatan pengembangan pendidikan diniyah di pesantren.
"Kalau full day school diterapkan dengan sehari delapan jam pendidikan, kan tidak ada waktu lagi anak-anak kita mengikuti program pendidikan diniyah. Padahal lembaga informal ini pendidikan karakter, pembangunan ahlak warga yang cinta NKRI selama ini dibangun di basis-basis pesantren NU," ujarnya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017