Mensos Minta Bantuan PKH Tidak Dipotong

Bangkalan (Antara Jatim) - Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa meminta agar bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak dipotong.

 

"Selain tidak ada pemotongan, saya juga berharap bantuan untuk kesejahteraan masyarakat miskin dan kurang mampu ini semuanya tepat sasaran," kata saat acara penyerahan bantuan PKH non-tunai di Pondok Pesantren Al Anwar, Desa Patereman, Kecamatan Modung, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Minggu.

Mensos RI datang ke pesantren ini untuk menyerahkan secara simbolis bantuan PKH. Masing-masing penerima bantuan menerima dana sebesar Rp1 juta, dan kali ini merupakan tahapan pertama dan kedua. 

Ia menjelaskan, pencairan PKH non-tunai itu merupakan proses edukasi pada masyarakat untuk menghafal PIN dan mengenal ATM.

"Tadi, mereka juga dikenalkan dengan agen BRI terdekat, supaya ketika suatu saat nanti misal sekarang ambil Rp200 ribu, berarti ada simpanan Rp800 ribu. Andai nanti sudah Lebaran butuh untuk biaya anak saat masuk sekolah seperti beli buku atau tas anak, bisa diambil," paparnya.

Mensos RI juga memastikan pendistribusian bantuan PKH kali ini tidak akan ada yang ganda, karena sistem pencairan melalui bank.

Sebelum mencairkan bantuan PKH itu, Mensos juga mengajak hadirin menyanyikan lagu Garuda Pancasila.

Ini dilakukan sebagai upaya untuk menanamkan wawasan kebangsaan, sekaligus sebagai bentuk ungkapan kecintaan masyarakat terhadap lambang Negara. 

Sementara, untuk Kabupaten Bangkalan ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia mengalokasikan bantuan PKH untuk 36.886 keluarga penerima bantuan yang yang tersebar di 18 kecamatan di wilayah itu.

Dibanding Kabupaten Pamekasan, anggaran yang disediakan pemerintah untuk keluarga penerima bantuan PKH di Kabupaten Bangkalan itu, jauh lebih banyak, sebab di Kabupaten Pamekasan jumlah keluarga penerima program PKH tercatat 17.986 keluarga.

Selain di Bangkalan, Mensos RI Khofifah Indar Parawansa juga menyerahkan bantuan PKH simbolis kepada 350 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Pendopo Pemkab Sampang. (*)