Tulungagung (Antara Jatim) - BNPB bekerjasama dengan UGM Yogyakarta melanjutkan proyek pembangunan
sistem peringatan dini (early warning system--EWS) longsor dan gerakan
tanah pada 24 lokasi meliputi 15 provinsi di Indonesia.
Kepastian kelanjutan pelaksanaan proyek mitigasi bencana itu disampaikan BNPB melalui siaran pers diterima di Tulungagung, Sabtu dan menyatakan tujuan pemasangan sistem "EWS" longsor dan tanah gerak itu untuk menurunkan indeks risiko bencana di Tanah Air.
"Fokus lokasi penerapan 24 sistem peringatan dini gerakan tanah pada 2017 berada di empat daerah perbatasan atau terluar, empat daerah tertinggal dan 16 daerah pariwisata yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Direktur Kesiapsiagaan BNPB Medi Herlianto.
Titik "EWS" dimaksud masing-masing ada di Papua (Nabire), Maluku Utara (Ternate, Pulau Morotai), NTB (Bima), NTT (Alor, Belu, Ngada), Gorontalo (Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo), Sulawesi Barat (Bantaeng), Sulawesi Utara (Bitung, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan), Kalimantan Utara (Nunukan), Kalimantan Barat (Sintang), dan Kalimantan Timur (Samarinda).
Selain itu BNPB juga memasang perangkat "EWS" yang sama di Bali (Badung), Jawa Timur (Malang), Jawa Tengah (Kendal, Wonosobo), Banten (Cilengon), Sumatera Barat (Solok Selatan), dan Bengkulu (Rejang Lebong).
Keempat daerah yang dikategorikan pada daerah tertinggal yaitu Kabupaten Nabire, Pulau Morotai, Belu, dan Solok Selatang, sedangkan pada kategori daerah perbatasan mencakup Kabupaten Alor, Kota Bitung, Kabupaten Nunukan dan Sintang.
Sisanya merupakan daerah dengan kategori daerah pariwisata.
Medi mengatakan BNPB berharap agar upaya ini diikuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan terkait pengurangan risiko bencana (PRB).
Pelaksana tugas Dekan Fakultas Teknik UGM Muhammad Waziz Wildan menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan BNPB terhadap penggunaan produk-produk riset antar disiplin di bidang bencana yang dibangun Fakultas Teknik UGM.
"Diharapkan inovasi teknologi di bidang kebencanaan terus dikembangkan dan dapat diaplikasikan di dalam dan luar negeri. UGM berencana akan membangun teaching industry yang mengintegrasikan inovasi teknologi hingga manufaktur," kata Wildan.
Data BNPB sepanjang 2016 menunjukkan bahwa bencana gerakan tanah atau longsor merupakan salah satu dari tiga bencana besar yang terjadi di Indonesia, setelah banjir dan angin puting beliung.
Bencana longsor merupakan yang paling mematikan dengan jumlah korban jiwa yang ditimbulkan.
Sekitar 40 juta warga terpapar potensi bahaya longsor dengan kategori sedang hingga tinggi sehingga perlu prioritas penanganan pengurangan risiko bencana.
Sementara sepanjang tahun 2008-2016, BNPB bekerja sama dengna UGM dalam penerapan sistem peringatan dini bencana gerakan tanah pada 50 daerah rawan longsor meliputi 25 provinsi di Indonesia.
Penerapan sistem ini merupakan pendukung terbentuknya desa tangguh bencana (Destana), sebagai cikal bakal mewujudkan masyarakat tangguh.
Sistem tersebut melibatkan partisipasi masyarakat dalam operasional sistem.
Sejarah penciptaan alat-alat deteksi dini gerakan tanah oleh UGM dimulai sejak 2007 sebagai generasi pertama sistem peringatan dini sederhana, yang dipasang di Kabupaten Banjarnegara, Situbondo dan Karanganyar.
Inovasi ini hingga akhir 2016 telah melahirkan lima paten, dimana sistem peringatan dini generasi ke-empat berupa alat-alat extensometer, tiltmeter, inclinometer, penakar hujan, ultrasonic sensor, IP Camera dan sistem telemetri telah dibangun oleh UGM dengan berbagai varian dan memiliki 95 persen komponen lokal.
Pada 2014, sistem peringatan dini bencana longsor yang dikembangkan BNPB dan UGM sudah dituangkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).
Selanjutnya pada 2015, BNPB bersama BSN dan UGM mengajukan sistem ini sebagai standar internasional pada kategori ISO/TC 292 Security and Resilience.
Setelah pembahasan panjang di Bali 2015, Edinburgh 2016 dan Jeju-Korea Selatan 2017, ISO Guidelines for the implementation of community-based landslide early warning system akan diundang menjadi standar ISO di Sidney-Australia pada Maret 2018. (*)
Kepastian kelanjutan pelaksanaan proyek mitigasi bencana itu disampaikan BNPB melalui siaran pers diterima di Tulungagung, Sabtu dan menyatakan tujuan pemasangan sistem "EWS" longsor dan tanah gerak itu untuk menurunkan indeks risiko bencana di Tanah Air.
"Fokus lokasi penerapan 24 sistem peringatan dini gerakan tanah pada 2017 berada di empat daerah perbatasan atau terluar, empat daerah tertinggal dan 16 daerah pariwisata yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Direktur Kesiapsiagaan BNPB Medi Herlianto.
Titik "EWS" dimaksud masing-masing ada di Papua (Nabire), Maluku Utara (Ternate, Pulau Morotai), NTB (Bima), NTT (Alor, Belu, Ngada), Gorontalo (Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo), Sulawesi Barat (Bantaeng), Sulawesi Utara (Bitung, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan), Kalimantan Utara (Nunukan), Kalimantan Barat (Sintang), dan Kalimantan Timur (Samarinda).
Selain itu BNPB juga memasang perangkat "EWS" yang sama di Bali (Badung), Jawa Timur (Malang), Jawa Tengah (Kendal, Wonosobo), Banten (Cilengon), Sumatera Barat (Solok Selatan), dan Bengkulu (Rejang Lebong).
Keempat daerah yang dikategorikan pada daerah tertinggal yaitu Kabupaten Nabire, Pulau Morotai, Belu, dan Solok Selatang, sedangkan pada kategori daerah perbatasan mencakup Kabupaten Alor, Kota Bitung, Kabupaten Nunukan dan Sintang.
Sisanya merupakan daerah dengan kategori daerah pariwisata.
Medi mengatakan BNPB berharap agar upaya ini diikuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan terkait pengurangan risiko bencana (PRB).
Pelaksana tugas Dekan Fakultas Teknik UGM Muhammad Waziz Wildan menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan BNPB terhadap penggunaan produk-produk riset antar disiplin di bidang bencana yang dibangun Fakultas Teknik UGM.
"Diharapkan inovasi teknologi di bidang kebencanaan terus dikembangkan dan dapat diaplikasikan di dalam dan luar negeri. UGM berencana akan membangun teaching industry yang mengintegrasikan inovasi teknologi hingga manufaktur," kata Wildan.
Data BNPB sepanjang 2016 menunjukkan bahwa bencana gerakan tanah atau longsor merupakan salah satu dari tiga bencana besar yang terjadi di Indonesia, setelah banjir dan angin puting beliung.
Bencana longsor merupakan yang paling mematikan dengan jumlah korban jiwa yang ditimbulkan.
Sekitar 40 juta warga terpapar potensi bahaya longsor dengan kategori sedang hingga tinggi sehingga perlu prioritas penanganan pengurangan risiko bencana.
Sementara sepanjang tahun 2008-2016, BNPB bekerja sama dengna UGM dalam penerapan sistem peringatan dini bencana gerakan tanah pada 50 daerah rawan longsor meliputi 25 provinsi di Indonesia.
Penerapan sistem ini merupakan pendukung terbentuknya desa tangguh bencana (Destana), sebagai cikal bakal mewujudkan masyarakat tangguh.
Sistem tersebut melibatkan partisipasi masyarakat dalam operasional sistem.
Sejarah penciptaan alat-alat deteksi dini gerakan tanah oleh UGM dimulai sejak 2007 sebagai generasi pertama sistem peringatan dini sederhana, yang dipasang di Kabupaten Banjarnegara, Situbondo dan Karanganyar.
Inovasi ini hingga akhir 2016 telah melahirkan lima paten, dimana sistem peringatan dini generasi ke-empat berupa alat-alat extensometer, tiltmeter, inclinometer, penakar hujan, ultrasonic sensor, IP Camera dan sistem telemetri telah dibangun oleh UGM dengan berbagai varian dan memiliki 95 persen komponen lokal.
Pada 2014, sistem peringatan dini bencana longsor yang dikembangkan BNPB dan UGM sudah dituangkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).
Selanjutnya pada 2015, BNPB bersama BSN dan UGM mengajukan sistem ini sebagai standar internasional pada kategori ISO/TC 292 Security and Resilience.
Setelah pembahasan panjang di Bali 2015, Edinburgh 2016 dan Jeju-Korea Selatan 2017, ISO Guidelines for the implementation of community-based landslide early warning system akan diundang menjadi standar ISO di Sidney-Australia pada Maret 2018. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017