Banyuwangi (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mendorong percepatan pengentasan kemiskinan yang disinergikan dengan program Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas.
"Zakat adalah instrumen yang pas untuk dipadukan dengan program pemerintah terkait penanganan kemiskinan. Meskipun APBD telah menyediakan anggaran yang besar, ada beberapa hal yang tidak bisa ditangani APBD dengan cepat karena terkait aturan. Sehingga Badan Zakat, dalam hal ini bisa masuk mengintervensi," ujar Bupati Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Sabtu.
Ia manjelaskan Baznas diharapkan menjadi katup pengaman bagi warga yang perlu segera dibantu tanpa harus menggunakan prosedur APBD.
Anas mencontohkan jika ada keluarga tiba-tiba terkena musibah kecelakaan, sehingga meninggalkan anak yatim, Baznas bisa langsung turun tangan bersama pemerintah daerah.
"Baznas lebih luwes untuk bisa langsung menangani masalah sosial yang butuh segera ditangani. Kalau menunggu APBD, kan prosedurnya masih harus melalui berbagai tahapan pengesahan, sehingga butuh waktu lebih lama," katanya.
Saat ini, katanya, gerak Baznas sudah disinkronkan dengan data warga miskin Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Banyuwangi. Sinkronisasi ini dipandang perlu agar penyaluran dana Baznas benar-benar tepat sasaran.
"Data warga miskin TKPK dari Badan Pusat Statistik (BPS), jadi cukup valid. Baznas tinggal mencocokkan data, mana-mana warga yang butuh dibantu. Dengan sistem ini, data mustahik (penerima zakat) bisa seragam, lebih tepat sasaran. Kalau kemudian di lapangan ditemukan warga miskin yang belum terdaftar, tinggal lapor untuk dimasukkan ke database," kata bupati berusia 43 tahun itu.
Metode kerja Badan Zakat, kata Anas, hampir serupa dengan program Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang digalang Pemkab Banyuwangi sejak 2011 dan hingga kini berhasil mengumpulkan Rp12,8 miliar untuk membantu para siswa dari keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhannya, mulai dari sepeda angin untuk ke sekolah, sepatu roda, kacamata, hingga sepatu.
"Kita punya lebih dari 170.000 siswa. Biaya dasar sekolah sudah ada lewat dana pemerintah, tapi biaya penunjang, seperti saat siswa butuh kacamata atau sepeda kan tidak mungkin dipenuhi APBD. Nah, ada program SAS yang membantu di mana siswa yang mampu mengampu siswa yang kuran mampu. Program ini sudah masuk Top 99 inovasi publik terbaik nasional 2017," katanya.
Sementara Ketua Komisioner Baznas Banyuwangi Samsudin Adlawi menambahkan pihaknya mulai menggunakan data warga miskin yang dimiliki TKPK Banyuwangi. Selain itu, pihaknya akan melakukan kolaborasi dengan pemda untuk pengentasan kemiskinan ini.
"Kolaborasi pemkab dengan Baznas untuk menyinkronkan data ini baru terjadi di Banyuwangi, karena sudah jalan sejak awal tahun lalu. Dari zakat PNS, kami targetkan terkumpul lebih dari Rp3 miliar per tahun, belum dari yang swasta. Ini kami optimalkan betul untuk membantu warga kurang mampu. Pelaporannya juga transparan lewat online dan media massa," kata dia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Zakat adalah instrumen yang pas untuk dipadukan dengan program pemerintah terkait penanganan kemiskinan. Meskipun APBD telah menyediakan anggaran yang besar, ada beberapa hal yang tidak bisa ditangani APBD dengan cepat karena terkait aturan. Sehingga Badan Zakat, dalam hal ini bisa masuk mengintervensi," ujar Bupati Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Sabtu.
Ia manjelaskan Baznas diharapkan menjadi katup pengaman bagi warga yang perlu segera dibantu tanpa harus menggunakan prosedur APBD.
Anas mencontohkan jika ada keluarga tiba-tiba terkena musibah kecelakaan, sehingga meninggalkan anak yatim, Baznas bisa langsung turun tangan bersama pemerintah daerah.
"Baznas lebih luwes untuk bisa langsung menangani masalah sosial yang butuh segera ditangani. Kalau menunggu APBD, kan prosedurnya masih harus melalui berbagai tahapan pengesahan, sehingga butuh waktu lebih lama," katanya.
Saat ini, katanya, gerak Baznas sudah disinkronkan dengan data warga miskin Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Banyuwangi. Sinkronisasi ini dipandang perlu agar penyaluran dana Baznas benar-benar tepat sasaran.
"Data warga miskin TKPK dari Badan Pusat Statistik (BPS), jadi cukup valid. Baznas tinggal mencocokkan data, mana-mana warga yang butuh dibantu. Dengan sistem ini, data mustahik (penerima zakat) bisa seragam, lebih tepat sasaran. Kalau kemudian di lapangan ditemukan warga miskin yang belum terdaftar, tinggal lapor untuk dimasukkan ke database," kata bupati berusia 43 tahun itu.
Metode kerja Badan Zakat, kata Anas, hampir serupa dengan program Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang digalang Pemkab Banyuwangi sejak 2011 dan hingga kini berhasil mengumpulkan Rp12,8 miliar untuk membantu para siswa dari keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhannya, mulai dari sepeda angin untuk ke sekolah, sepatu roda, kacamata, hingga sepatu.
"Kita punya lebih dari 170.000 siswa. Biaya dasar sekolah sudah ada lewat dana pemerintah, tapi biaya penunjang, seperti saat siswa butuh kacamata atau sepeda kan tidak mungkin dipenuhi APBD. Nah, ada program SAS yang membantu di mana siswa yang mampu mengampu siswa yang kuran mampu. Program ini sudah masuk Top 99 inovasi publik terbaik nasional 2017," katanya.
Sementara Ketua Komisioner Baznas Banyuwangi Samsudin Adlawi menambahkan pihaknya mulai menggunakan data warga miskin yang dimiliki TKPK Banyuwangi. Selain itu, pihaknya akan melakukan kolaborasi dengan pemda untuk pengentasan kemiskinan ini.
"Kolaborasi pemkab dengan Baznas untuk menyinkronkan data ini baru terjadi di Banyuwangi, karena sudah jalan sejak awal tahun lalu. Dari zakat PNS, kami targetkan terkumpul lebih dari Rp3 miliar per tahun, belum dari yang swasta. Ini kami optimalkan betul untuk membantu warga kurang mampu. Pelaporannya juga transparan lewat online dan media massa," kata dia. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017