Risma Imbau Pejabat Pemkot Surabaya Jauhi Korupsi

Surabaya (Antara Jatim) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengimbau pejabat di lingkungan pemerintahan setempat  bekerja dengan tulus dan tidak tergoda oleh hal-hal yang bisa menyeret ke masalah hukum seperti korupsi.

     

"Saya tidak mau ada satupun yang terkena masalah. Saya tidak akan ragu untuk menindak bila ada yang melakukan kesalahan," kata Tri Rismaharini  ketika membuka acara sosialisasi pengendalian gratifikasi bagi pejabat eselon II, III dan IV di Pemkot Surabaya, Kamis.

Menurut dia, dengan adanya acara ini, pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya bisa mendapatkan pencerahan dari Direktur Gratifikasi KPK perihal gratifikasi itu seperti apa sehingga pegawai Pemkot bisa tahu harus seperti apa untuk menyikapinya. 

Wali kota menekankan sejak 2010 silam Pemkot Surabaya telah menerapkan e-government. Salah satunya adanya e-performance untuk pegawai Pemkot yang besarannya bahkan lebih besar dibanding pegawai di kota-kota lain. 

"Pemkot telah memberikan lebih. Tolong beri timbal balik dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya.

Wali kota perempuan pertama di Pemkot Surabaya ini mengatakan sebagai pelayan masyarakat, sudah seharusnya untuk bekerja sungguh-sungguh dan tulus, bukan bekerja karena mengharap jabatan dan imbalan. Terlebih bila melanggar aturan. 

Bila menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tetapi ingin mendapatkan penghasilan lebih dalam waktu cepat, maka Risma mempersilahkan pegawai tersebut untuk keluar. "Tolong jangan tergoda. Kalau mau pengen lebih ya keluar dari PNS. Saya percaya kita semua bisa melakukan yang terbaik untuk Surabaya," ujar wali kota.

Direktur Gratifikasi KPK, Girih Suprapdiono menyampaikan gratifikasi bukan bergantung pada besar kecil nilai pemberian. "Berapapun nilainya, kalau orangnya yang memberi itu mitra kerja yang dilayani, itu gratifikasi," ujar Girih.  

Sehingga untuk pencegahan gratifikasi ini, kata Girih, langkah paling awal adalah dengan bertanya kepada diri sendiri, semisal andai bukan pejabat, apakah juga akan mendapatkan pemberian yang diberikan tersebut. 

Selain itu, lanjut dia, hal terpenting dalam upaya pencegahan gratifikasi dan juga tindakan yang mengarah pada KKN, adalah adanya keteladanan dari pemimpinnya. Menurutnya, ada banyak skil yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin. 

Namun, yang tidak boleh hilang adalah keteladanan. Ironisnya, tidak sedikit pemimpin yang gagal menjadi teladan bagi yang dipimpinnya.  "Banyak keahlihan untuk jadi pemimpin, tapi yang tidak boleh hilang adalah memberikan contoh. Ketika pemimpin telah memberi contoh keteladanan, maka kata-katanya akan didengarkan orang lain. Bu Risma ini termasuk pemimpin yang mampu memberikan contoh," katanya.

Menurut Girih Surabaya merupakan kota yang punya komitmen untuk mewujudkan pemerintahan bersih dengan sistem e-government yang telah diterapkan sejak 2010 lalu. Namun, selain sistem bagus, yang terpenting adalah penjaganya memiliki integritas. 

"Sistem sebagus apapun dan sekuat apapun, tapi kalau penjaganya bisa dibobol tidak ada gunanya. Karenanya, yang terpenting adalah memimpin keteladanan, selesai dengan dirinya sendiri dan tahu akan tujuan akhir hidupnya dan tahu akan tujuan akhir hidupnya," katanya. (*)