DJSN Minta Masukan LKBN Antara Jatim

Surabaya (Antara Jatim) - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Republik Indonesia meminta masukan kepada Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Biro Jawa Timur sebagai bahan masukan monitoring dan evaluasi.

Ketua Komisi Kebijakan Umum dan Anggota DJSN RI Soeprayitno, Kamis mengatakan, tujuan kedatangan ke kantor LKBN Antara Biro Jawa Timur ini adalah untuk meminta masukan dan juga membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait dengan permasalahan yang masih kerap muncul di masyarakat.

"Saat ini pelayanan jaminan kesehatan baik itu dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau juga BPJS Ketenagakerjaan sudah cukup bagus," katanya.

Ia mengemukakan, seperti saat melakukan kunjungan ke Bangkalan Madura yang menemukan adanya perbedaan data antara jumlah penduduk dengan jumlah data jaminan sosialnya.

Masih di kabupaten yang sama, kata dia, juga masih terjadi tumpang tindih dana yang digunakan antara jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat (JKN KIS) dengan jaminan dari pemerintah kabupaten setempat.

"Di Bangkalan masih ada program sehati atau sehat bersama bupati, yang nilainya juga cukup besar mencapai sekitar Rp28 miliar," katanya.

Oleh karena itu, kami memiliki catatan kalau bisa dananya digunakan pembangunan fisik seperti pembangunan rumah sakit tipe C untuk masyarakat yang kelas tiga.

"Kami juga melihat masih banyak masyarakat yang langsung berobat ke rumah sakit daripada harus berangkat ke tempat pelayanan kesehatan tahap pertama," katanya.

Ia mengatakan, untuk BPJS Ketenagakerjaan sendiri secara umum sudah cukup bagus, tetapi masih ada beberapa yang perlu dilakukan perbaikan.

"Seperti perusahaan yang mengikutsertakan pekerjanya dalam program ini tidak ada klasifikasi itu termasuk perusahaan besar atau juga pelaku usaha kecil menengah," katanya.

Sementara itu, Asmen Pemberitaan LKBN Antara Biro Jawa Timur Slamet HP mengapresiasi kunjungan kerja yang dilakukan oleh DJSN ini.

"Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini dan berharap bisa selalu dilakukan evaluasi bersama karena masyarakat masih cenderung langsung berobat ke rumah sakit dari pada harus ke fasilitas kesehatan tahap pertama ini," katanya. (*)