Jakarta, (Antara) - Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini meminta bantuan kepada Jaksa Agung RI untuk menyelamatkan aset pemerintah kota yang tengah disengketakan.
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) Bambang Setyo Wahyudi di Jakarta, Jumat, menyatakan pihaknya sudah memerintahkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk membuat kajian hukum supaya dapat menentukan langkah yang bisa ditempuh Pemkot Surabaya selanjutnya.
"Kami berkomitmen untuk membantu Pemkot Surabaya mempertahankan aset miliknya," kata JAM Datun.
Permintaan pendapat hukum yang diajukan Risma kepada Bidang Datun Kejaksaan Agung RI pada Rabu (8/3) itu diperuntukkan bagi perkara gugatan terhadap waduk di Kecamatan Wiyung Surabaya, tanah serta bangunan kantor PDAM Surya Sembada di Jalan Prof Dr Moestopo dan sebuah aset di Jalan Basuki Rahmat.
Waduk di Kecamatan Wiyung Surabaya yang merupakan milik Pemkot digugat oleh warga bernama Dulali yang merupakan Ketua Tim Pelepasan Waduk Persil 39.
Gugatan Dulali terhadap kepemilikan waduk seluas 10 ribu meter persegi itu diterima oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur, namun kemudian ditolak di tingkat kasasi.
Dulali pun mengajukan langkah hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) dengan dasar novum kekeliruan yang nyata dari pertimbangan hakim.
Permohonan PK itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Setelah mengantongi putusan PK nomor 291/PK/Pdt/2011 tanggal 4 Agustus 2011, pada tanggal 27 Desember 2011 Dulali mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Surabaya.
Pemkot Surabaya pun berupaya mengajukan PK ke PN Surabaya tetapi ditolak. Menanggapi penolakan tersebut Pemkot Surabaya mengirim surat nomor 180/958/436.1.2/2014 tanggal 24 November 2014 perihal permohonan PK kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua PN Surabaya karena adanya bukti baru.
Namun, hingga saat ini Pemkot Surabaya belum mendapatkan tanggapan dari Mahkamah Agung.
"Kami memohon dukungan dan bantuan untuk mempertahankan aset. Apalagi aset itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat Surabaya, yaitu sebagai penampungan air di musim hujan," ujar Wali kota Surabaya.
Permasalahan kian pelik ketika waduk yang masih berstatus sengketa itu dijual Dudali ke pengembang. Padahal dalam aturan hukum, tanah yang sedang dalam status sengketa tidak boleh diperjualbelikan. Terlebih Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat waduk tersebut merupakan milik Pemkot Surabaya.
"Kami akan mengkaji apakah ada unsur pidana seperti pemalsuan surat dalam perkara ini," ucap Direktur Perdata pada JAM Datun, Tarmizi.
Silang sengkarut yang tak kalah runyam terjadi pada sengketa aset tanah serta bangunan kantor PDAM Surya Sembada. Pangkalnya adalah tanah sengketa berada di Jalan Gubeng Masjid No.4, namun eksekusi dilaksanakan di Jalan Dharmahusada No2-4 yang merupakan kantor PDAM Surya Sembada.
Sebelum melaksanakan eksekusi PN Surabaya sempat menanyakan objek sengketa yang dimaksud ke Kelurahan Pacarkeling dan memperoleh jawaban bahwa objek sengketa masih kabur dan tidak jelas.
Untuk sengketa aset di Jalan Basuki Rahmat Surabaya, Direktur Perdata pada JAM Datun belum bisa angkat bicara karena belum dilakukan ekspose perkara.
"Intinya kami akan segera pelajari untuk memberikan pertimbangan hukum supaya Pemkot Surabaya dapat mempertahankan asetnya," tutur Direktur Perdata pada JAM Datun.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) Bambang Setyo Wahyudi di Jakarta, Jumat, menyatakan pihaknya sudah memerintahkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk membuat kajian hukum supaya dapat menentukan langkah yang bisa ditempuh Pemkot Surabaya selanjutnya.
"Kami berkomitmen untuk membantu Pemkot Surabaya mempertahankan aset miliknya," kata JAM Datun.
Permintaan pendapat hukum yang diajukan Risma kepada Bidang Datun Kejaksaan Agung RI pada Rabu (8/3) itu diperuntukkan bagi perkara gugatan terhadap waduk di Kecamatan Wiyung Surabaya, tanah serta bangunan kantor PDAM Surya Sembada di Jalan Prof Dr Moestopo dan sebuah aset di Jalan Basuki Rahmat.
Waduk di Kecamatan Wiyung Surabaya yang merupakan milik Pemkot digugat oleh warga bernama Dulali yang merupakan Ketua Tim Pelepasan Waduk Persil 39.
Gugatan Dulali terhadap kepemilikan waduk seluas 10 ribu meter persegi itu diterima oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur, namun kemudian ditolak di tingkat kasasi.
Dulali pun mengajukan langkah hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) dengan dasar novum kekeliruan yang nyata dari pertimbangan hakim.
Permohonan PK itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Setelah mengantongi putusan PK nomor 291/PK/Pdt/2011 tanggal 4 Agustus 2011, pada tanggal 27 Desember 2011 Dulali mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Surabaya.
Pemkot Surabaya pun berupaya mengajukan PK ke PN Surabaya tetapi ditolak. Menanggapi penolakan tersebut Pemkot Surabaya mengirim surat nomor 180/958/436.1.2/2014 tanggal 24 November 2014 perihal permohonan PK kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua PN Surabaya karena adanya bukti baru.
Namun, hingga saat ini Pemkot Surabaya belum mendapatkan tanggapan dari Mahkamah Agung.
"Kami memohon dukungan dan bantuan untuk mempertahankan aset. Apalagi aset itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat Surabaya, yaitu sebagai penampungan air di musim hujan," ujar Wali kota Surabaya.
Permasalahan kian pelik ketika waduk yang masih berstatus sengketa itu dijual Dudali ke pengembang. Padahal dalam aturan hukum, tanah yang sedang dalam status sengketa tidak boleh diperjualbelikan. Terlebih Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat waduk tersebut merupakan milik Pemkot Surabaya.
"Kami akan mengkaji apakah ada unsur pidana seperti pemalsuan surat dalam perkara ini," ucap Direktur Perdata pada JAM Datun, Tarmizi.
Silang sengkarut yang tak kalah runyam terjadi pada sengketa aset tanah serta bangunan kantor PDAM Surya Sembada. Pangkalnya adalah tanah sengketa berada di Jalan Gubeng Masjid No.4, namun eksekusi dilaksanakan di Jalan Dharmahusada No2-4 yang merupakan kantor PDAM Surya Sembada.
Sebelum melaksanakan eksekusi PN Surabaya sempat menanyakan objek sengketa yang dimaksud ke Kelurahan Pacarkeling dan memperoleh jawaban bahwa objek sengketa masih kabur dan tidak jelas.
Untuk sengketa aset di Jalan Basuki Rahmat Surabaya, Direktur Perdata pada JAM Datun belum bisa angkat bicara karena belum dilakukan ekspose perkara.
"Intinya kami akan segera pelajari untuk memberikan pertimbangan hukum supaya Pemkot Surabaya dapat mempertahankan asetnya," tutur Direktur Perdata pada JAM Datun.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017