Malang, (Antara Jatim) - Pemerintah Kota Malang bakal menjamin ibu-ibu melahirkan yang tidak mampu dan belum terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan program jaminan persalinan (Jampersal) secara gratis.
Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Sumarjono, Kamis mengatakan ibu-ibu melahirkan yang tidak terkover BPJS itu tidak hanya mendapatkan hak layanan persalinan secara gratis, tetapi juga berhak atas delapan item layanan lainnya.
"Program Jampersal ini dapat digunakan untuk delapan item kebutuhan persalinan, seperti mendapatkan sarana transportasi dari rumah tinggal menuju tempat layanan kesehatan. Khusus pasien dari daerah berjarak cukup jauh dari fasilitas kesehatan akan dibiayai sewa rumah tunggu bersalin serta konsumsi pasien selama tiga hari," katanya di Malang, Jawa Timur.
Untuk program Jampersal tersebut, pada tahun ini Pemkot Malang mendapatkan kucuran anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik sebesar Rp1,7 miliar. Untuk setiap persalinan normal pagunya sebesar Rp750 ribu dan operasi sebesar Rp7,15 juta. Hanya saja, program Jampersal tersebut khusus bagi warga miskin serta tidak terdaftar sebagai peserta di BPJS Kesehatan.
Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan program Jampersal tersebut, di antaranya surat keterangan tidak mampu yang diketahui RT/RW dan lurah, surat pernyataan tidak memiliki JKN/KIS bermaterai Rp6000, serta surat rekomendasi dari Dinsos dan Dinkes.
"Kami berharap semua ibu hamil bisa mengakses pelayanan persalinan layak, baik secara normal maupun operasi, terutama warga miskin yang belum terkover BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Program Jampersal ini sebagai upaya menekan angka kematian ibu melahirkan dan bayinya," katanya.
Sebab, berdasarkan data Dinkes Kota Malang, tingkat kematian ibu melahirkan di kota itu mengalami peningkatan, meski tidak signifikan. Pada 2015 ada lima kasus ibu meninggal saat melahirkan dan meningkat menjadi enam kasus pada 2016. Sedangkan angka kematian bayi pada 2016 menurun dibanding 2015, dari 116 kasus turun menjadi 114 kasus.
"Meski angka itu tergolong rendah jika dibandingkan daerah lain, kami tetap menyayangkan masih adanya kematian bayi dan ibu melahirkan. Harapan kami nol kejadian," ucapnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Sumarjono, Kamis mengatakan ibu-ibu melahirkan yang tidak terkover BPJS itu tidak hanya mendapatkan hak layanan persalinan secara gratis, tetapi juga berhak atas delapan item layanan lainnya.
"Program Jampersal ini dapat digunakan untuk delapan item kebutuhan persalinan, seperti mendapatkan sarana transportasi dari rumah tinggal menuju tempat layanan kesehatan. Khusus pasien dari daerah berjarak cukup jauh dari fasilitas kesehatan akan dibiayai sewa rumah tunggu bersalin serta konsumsi pasien selama tiga hari," katanya di Malang, Jawa Timur.
Untuk program Jampersal tersebut, pada tahun ini Pemkot Malang mendapatkan kucuran anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik sebesar Rp1,7 miliar. Untuk setiap persalinan normal pagunya sebesar Rp750 ribu dan operasi sebesar Rp7,15 juta. Hanya saja, program Jampersal tersebut khusus bagi warga miskin serta tidak terdaftar sebagai peserta di BPJS Kesehatan.
Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan program Jampersal tersebut, di antaranya surat keterangan tidak mampu yang diketahui RT/RW dan lurah, surat pernyataan tidak memiliki JKN/KIS bermaterai Rp6000, serta surat rekomendasi dari Dinsos dan Dinkes.
"Kami berharap semua ibu hamil bisa mengakses pelayanan persalinan layak, baik secara normal maupun operasi, terutama warga miskin yang belum terkover BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Program Jampersal ini sebagai upaya menekan angka kematian ibu melahirkan dan bayinya," katanya.
Sebab, berdasarkan data Dinkes Kota Malang, tingkat kematian ibu melahirkan di kota itu mengalami peningkatan, meski tidak signifikan. Pada 2015 ada lima kasus ibu meninggal saat melahirkan dan meningkat menjadi enam kasus pada 2016. Sedangkan angka kematian bayi pada 2016 menurun dibanding 2015, dari 116 kasus turun menjadi 114 kasus.
"Meski angka itu tergolong rendah jika dibandingkan daerah lain, kami tetap menyayangkan masih adanya kematian bayi dan ibu melahirkan. Harapan kami nol kejadian," ucapnya.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017