Legislator Surabaya Nilai Program Indonesia Pintar Tak Optimal

Surabaya (Antara Jatim) - Legislator menilai program Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak berjalan optimal karena ada temuan beberapa warga penerima KIP di kawasan Babat Jerawat Kota Surabaya tidak bisa menggunakan fasilitas tersebut selama enam bulan.

     

 Wakil Ketua Komisi D Bidang Kesra dan Pendidikan DPRD Kota Surabaya Junaedi, di Surabaya, Senin, mengatakan pada saat reses di kawasan Babat Jerawat, ia menerima keluhan dari beberapa warga penerima KIP.

     

 "Sebetulnya ini program baik dari pemerintah pusat, tapi realisasinya tak sesuai fakta," katanya.

     

Menurut dia, KIP ini merupakan kelanjutan bantuan siswa miskin yang mencakup siswa dari jenjang pendidikan SD hingga SMA/SMK dan siswa yang belajar di Pusat Kegiatan Belajar (PKBM), anak jalanan, difabel, anak panti asuhan yang masih usia sekolah dari keluarga ekonomi terendah. 

     

"Tujuannnya meningkatkan akses pelayanan pendidikan, mencegah anak putusa sekolah, dan menarik siswa yang drop out," katanya. 

     

 Untuk itu, Junaedi berharap realisasi program Indonesia pintar sesuai dengan rencana yang disusun oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, agar masyarakat kecil yang menerima layanan tersebut bisa menikmatinya.

     

 "Jangan sampai masyarakat sudah menunggu, tapi realisasinya tidak ada," katanya.

     

Junaedi mengatakan bantuan pendidikan yang diberikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sistemmya transaksional langsung ke penerima melalui KIP yang dibagikan. 

     

 Namun demikian, Junaedi meminta pihak kementrian melakukan koordinasi dengan pemerintah kota, agar data penerima valid, dan program tersebut bisa berjalan dengan baik.

     

 "Bisa saja penerimanya tidak ada, atau pindah," ujarnya. (*)