MU Undang Putra Daerah pada Piala Presiden 2017

Pamekasan (Antara Jatim) - Madura United FC mengundang lima putra daerah guna mengikuti seleksi untuk bergabung dengan klub sepak bola pada selaksi anggota klub itu yang akan digelar di Batu, Jawa Timur, mulai Sabtu (21/1).

Menurut Presiden klub Madura United FC Achsanul Qosasi, kelima calon pemain putra daerah itu masing-masing Mumun Mulyana, Bilal Ahmad dan Rustam. 

"Tiga orang ini merupakan mantan pemain Porprov Pamekasan," katanya per telepon, Jumat.

Sedangkan, dua pemain lainnya yakni, Wirdian dan Ali Fahmi. Keduanya merupakan mantan pemain Madura United U-21.

"AQ" sapaan karib Achsanul Qosasi lebih lanjut menjelaskan, pemanggilan terhadap 5 orang pesepak bola Madura itu merupakan masukan dari tim pelatih. 

"Rata-rata mereka ini masih berusia 23 tahun," ucap AQ.

Manajemen MU, kata dia, sengaja memberikan kesempatan kepada putra daerah yang memiliki potensi dalam dunia sepak bola, sebagai bentuk pembinaan berkesinambungan bagi pengembangan sepak bola di Madura.

"Tapi jika progres perkembangannya kurang baik, siap-siap untuk terdegradasi dan diganti pemain putra daerah lainnya," terang Achsanul.

Selain kelima pesepak bola asal Madura itu, manajemen klub sepak bola berjuluk "Laskar Sapeh Kerrap" itu juga merekrut mantan pemain Persepam Madura Utama, yakni klub sepak bola asal Kabupaten Pamekasan, yakni Rizki Dwi Febrianto. 

Bedanya, pemain berposisi gelandang itu sudah bergabung lebih dulu bersama Madura United di Batu.

Sesuai rencana, selama satu minggu ke depan, klub sepak bola asuhan Mario Gomes De Oliviera ini bakal menjalani pemusatan latihan di Batu, Jawa Timur, persiapan kompetisi pramusim Piala Presiden 2017.

Madura United FC merupakan satu-satunya klub sepak bola profesional yang ada di Pulau Garam, Madura dan memiliki suporter terbanyak diantara klub sepak bola lainnya.

Suporter klub sepak bola ini menyebar di empat kabupaten di Pulau Madura, mulai dari Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.

Hal ini, karena MU tidak mengatas namakan kabupaten tertentu, dan dikelola oleh mananer yang tidak berpolitik. (*)