Jakarta (AntaraNews) - Presiden Joko Widodo menyatakan bantahannya mengenai jumlah pekerja asal Tiongkok yang berada di Indonesia mencapai puluhan juta orang, melainkan hanya sekitar 21 ribu orang.
"Banyak yang bersuara-bersuara Tiongkok yang masuk ke Indonesia 10 juta, 20 juta. Itu yang menghitung kapan. Hitungan kita 21 ribu, sangat kecil sekali," katanya dalam sambutan saat Deklarasi Pemagangan Nasional di KIIC, Karawang, Jawa Barat, Jumat.
Menurut Presiden, masyarakat diharapkan tidak menyebarkan isu dengan data yang salah sehingga menyebabkan kegaduhan di Tanah Air.
Kepala Negara menjelaskan kemungkinan keinginan warga Tiongkok untuk bekerja kecil karena perbedaan jenjang gaji yang begitu besar.
"Tidak mungkinlah tenaga kerja dari Hongkong, Amerika, Eropa masuk karena gaji mereka lebih gede dari kita," ujar Jokowi.
Presiden menjelaskan Indonesia menargetkan untuk meningkatkan kunjungan turis dari China ke Tanah Air.
"Itu untuk turis. Kalau ada yang ilegal yah tugasnya imigrasi, tugasnya Kemenaker untuk menindak. Tapi logikanya tidak mungkin karena gajinya di sana itu 2 kali, 3 kali lebih gede dari kita," kata Jokowi.
Dia menjelaskan Kementerian Luar Negeri akan mengevaluasi kebijakan bebas visa yang telah digulirkan bagi sejumlah negara. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Banyak yang bersuara-bersuara Tiongkok yang masuk ke Indonesia 10 juta, 20 juta. Itu yang menghitung kapan. Hitungan kita 21 ribu, sangat kecil sekali," katanya dalam sambutan saat Deklarasi Pemagangan Nasional di KIIC, Karawang, Jawa Barat, Jumat.
Menurut Presiden, masyarakat diharapkan tidak menyebarkan isu dengan data yang salah sehingga menyebabkan kegaduhan di Tanah Air.
Kepala Negara menjelaskan kemungkinan keinginan warga Tiongkok untuk bekerja kecil karena perbedaan jenjang gaji yang begitu besar.
"Tidak mungkinlah tenaga kerja dari Hongkong, Amerika, Eropa masuk karena gaji mereka lebih gede dari kita," ujar Jokowi.
Presiden menjelaskan Indonesia menargetkan untuk meningkatkan kunjungan turis dari China ke Tanah Air.
"Itu untuk turis. Kalau ada yang ilegal yah tugasnya imigrasi, tugasnya Kemenaker untuk menindak. Tapi logikanya tidak mungkin karena gajinya di sana itu 2 kali, 3 kali lebih gede dari kita," kata Jokowi.
Dia menjelaskan Kementerian Luar Negeri akan mengevaluasi kebijakan bebas visa yang telah digulirkan bagi sejumlah negara. (*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016