Pemkab Jember Ajukan Anggaran JLS Rp17 Miliar

Jember (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengajukan anggaran Rp17 miliar untuk pembebasan lahan jalur lintas selatan (JLS) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2017.

"Kami mengajukan kembali anggaran pembebasan lahan JLS dalam APBD 2017 karena anggaran pembebasan lahan JLS dalam APBD 2016 sebesar Rp24 miliar belum terserap," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Rasyid Zakaria di Jember, Minggu.

Menurutnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember sudah berkirim surat kepada Bupati Jember Faida bahwa proses lelang juru taksir baru akan dilaksanakan akhir Desember 2016, sehingga anggaran yang sudah dialokasikan pada APBD 2016 belum bisa terserap sama sekali.

"Anggaran dana sebesar Rp17 miliar yang diajukan dalam APBD 2017 tersebut sudah diperhitungkan secara matang untuk digunakan sebagai anggaran pembebasan lahan JLS yang belum selesai dilakukan," tuturnya.

Ia mengatakan anggaran pembebasan lahan JLS sebesar Rp24 miliar pada APBD 2016 belum diukur nominal anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan karena pada saat itu hanya sebtas dianggarkan saja untuk persiapan pembebasan lahan JLS.

"Setelah dilakukan perhitungan lebih lanjut, maka kebutuhan anggarannya untuk pembebasan lahan JLS  sebesar Rp17 miliar berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh DPU Bina Marga Jember," ujarnya.

Rasyid optimistis pembebasan sisa lahan JLS yang belum dibebaskan sepanjang 6,7 kilometer dapat direalisasikan pada tahun 2017, sehingga pembangunan di pesisir selatan Jember itu bisa dilaksanakan.

"Proses pembebasan JLS tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati, bahkan kami meminta kepada pihak kejaksaan untuk pendampingannya karena prosesnya tidak boleh sembrono, sehingga pengawalan proyek diawasi oleh TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah)," katanya.

Tentang dana bantuan yang berasal dari Islamic Development Bank (IDB) melalui pemerintah pusat ke pemerintah provinsi Jawa Timur sebesar Rp750 miliar, ia mengatakan pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur.

Lahan jalur lintas selatan (JLS) yang belum dibebaskan di Kabupaten Jember sepanjang 6,7 kilometer dari total panjang JLS yang mencapai 83,5 kilometer dengan rincian yang belum diibebaskan meliputi sepanjang 4,7 kilometer di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu dan 2 kilometer di Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Jember Siswono mendesak Pemkab Jember bersama BPN Jember bekerja dengan cepat untuk pembebasan lahan tanah JLS karena hanya tinggal sedikit yang belum dibebaskan.

"Tahun ini Jember mendapat dana bantuan dari IDB sebesar 750 miliar untuk JLS, sehingga diharapkan dana tersebut tidak hangus karena pembebasan lahan JLS di Jember belum bisa tuntas tahun ini," ucap politisi Partai Gerindra Jember.(*)