TI RBN Apresiasi Reformasi Birokrasi Pemkot Surabaya

Surabaya (Antara Jatim) - Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TI RBN) mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya atas berbagai inovasi yang telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

     

"Sistem penanganan pengaduannya juga sudah ada. Juga inovasi teknologi informasi dan berbagai pelayanan yang perlu ditangani secara langsung," kata Ketua TI RBN Prof Eko Prasojo saat menggelar pertemuan  di ruang sidang wali kota di Balai Kota Surabaya, Kamis.

     

Selain Ketua TI RBN, hadir juga anggota TI RBN Prof Siti Zuhro dan Prof Djohermansyah Djohan. Ikut hadir para akademisi, perwakilan pengusaha dan juga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkot Surabaya. 

     

Menurut Eko Prasojo, hal terpenting ke depannya adalah mereplikasi inovasi di Surabaya ke kabupaten/kota lainnya. "Tantangan ke depan adalah bagaimana agar inovasi ini juga bisa dilaksanakan di daerah lain. Serta menjaminnya agar tetap berkelanjutan," ujarnya.

     

Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, Prof Siti Zuhro menambahkan membicarakan reformasi birokrasi tidaklah mudah. Sebab, harus ada niat dan juga keseriusan untuk mewujudkannya. 

     

 Menurutnya, tidak semua daerah mampu melakukan reformasi birokrasi dikarenakan tidak semua pemimpin daerahnya memiliki keinginan seperti halnya di Surabaya.

"Tidak semua daerah mampu melakukannya karena niatnya tidak ada di sana. Kalau Bu Risma ini tidak sekadar basa-basi. Semua stake holder bisa merasakan 'sense of belonging' terhadap kota," katanya.

      

Menurutnya, daerah tidak hanya perlu mencontoh inovasi di Surabaya untuk dikembangkan di daerahnya. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaiama agar pemimpin di daerah mentransfer semangat kepemimpinan Risma. 

     

 "Dan yang perlu ditransfer dari Bu Risma itu karakter memimpinnya yang mengajak dan melayani," ujar dia.

     

 Sebelumnya, wali kota memaparkan banyak hal perihal sistem e-government yang diterapkan Pemkot Surabaya dalam tata kelola pemerintahan, juga berbagai inovasi pelayanan di Surabaya. Semisal tentang pelayanan perizinan secara daring (dalam jaringan) atau online, sistem pelaporan dari kecamatan dan juga laporan SKPD/dinas secara online. Juga tentang pengelolaan bencana yang diawali dengan manajemen pelaporan Command Center.

     

Kemudian, beberapa stake holder yang hadir menyampaikan testimoninya. Termasuk apa saja keluhan yang dihadapi. Salah satunya Ketua DPD REI JAwa Timur, Totok Lucida yang menyampaikan perihal terobosan yang dilakukan Pemkot Surabaya di bidang perizinan. 

     

 Menurutnya, terobosan itu ada dikarenakan adanya keberanian dari wali kota dan itu berimbas positif dalam hal perizinan. "Sayangnya, terobosan ini baru ada di Surabaya. Di tempat lain belum," ujarnya. (*)