Tulungagung (Antara Jatim) - Tim survei Kementerian Perhubungan melanjutkan studi kelayakan
pembangunan calon bandara perintis di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur
dengan meninjau sisi interaksi dan aksesabilitas dengan sarana
transportasi lain di sekitarnya, Kamis.
"Mereka sudah di sini sejak Rabu (16/11). Ada tiga orang dalam satu tim, dan mereka langsung melakukan peninjauan serta pengukuran jarak dari lokasi calon bandara ke lokasi pelayanan transportasi lain di sekitar Tulungagung," kata Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Subiyanto di Tulungagung.
Ia menjelaskan, agenda tinjauan dilaksanakan hingga Kamis, dengan menghitung moda transportasi atau cakupan layanan transportasi dengan daerah sekitar.
Tiga titik sarana transportasi darat dan laut yang dipertimbangkan antara lain adalah Pelabuhan Prigi di Kabupaten Trenggalek yang diproyeksikan menjadi titik lokasi pembangunan pelabuhan barang dan orang, terminal Gayatri dan stasiun kereta api di Kota Tulungagung.
Pengukuran itu dilakukan mulai sekitar pukul 10.30 WIB hingga pukul 13.00 WIB.
"Ini tadi menghitung kelayakan dari sisi interaksi moda transportasi. Namun ini masih proses, untuk hasil paling cepat sepekan. Nanti hasilnya akan diberitahukan," tuturnya.
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengatakan, pemkab berharap tahapan studi kelayakan calon bandara di Tulungagung selatan segera rampung sehingga proses pembangunan bisa segera dimulai.
Ia mengaku cukup intens memantau perkembangan proses rencana pembangunan calon bandara itu dan berkomunikasi dengan pihak Angkasa Pura I selaku calon operator bandara.
"Ya alhamdulillah proses terus lanjut, dan saat ini informasinya kepengurusan administrasi sudah sampai di Kementrian BUMN," ucapnya.
Syahri mengatakan, lokasi calon bandara dengan luasan antara 200-500 hektare tetap mengerucut di dalam kawasan perhutani yang ada di daerah perbatasan antara Kecamatan Campurdarat dengan Tanggunggunung.
"Saya berharap, proses pinjam pakai lahan hutan negara untuk kepentingan pembangunan bandara bisa berjalan lancar sehingga proyek nasional tersebut secepatnya bisa terealisasi," ujarnya.
Menurut Syahri, pemerintah daerah saat ini tidak bisa berbuat banyak karena kewenangan dan anggaran terkait pembangunan bandara seluruhnya ada di tangan pemerintah pusat.
"Kami tentu hanya bisa mengawal, mendampingi serta mengamankan wilayah. Kepentingan kami jelas, karena pembangunan bandara itu akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat Tulungagung," kata Syahri.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Mereka sudah di sini sejak Rabu (16/11). Ada tiga orang dalam satu tim, dan mereka langsung melakukan peninjauan serta pengukuran jarak dari lokasi calon bandara ke lokasi pelayanan transportasi lain di sekitar Tulungagung," kata Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Subiyanto di Tulungagung.
Ia menjelaskan, agenda tinjauan dilaksanakan hingga Kamis, dengan menghitung moda transportasi atau cakupan layanan transportasi dengan daerah sekitar.
Tiga titik sarana transportasi darat dan laut yang dipertimbangkan antara lain adalah Pelabuhan Prigi di Kabupaten Trenggalek yang diproyeksikan menjadi titik lokasi pembangunan pelabuhan barang dan orang, terminal Gayatri dan stasiun kereta api di Kota Tulungagung.
Pengukuran itu dilakukan mulai sekitar pukul 10.30 WIB hingga pukul 13.00 WIB.
"Ini tadi menghitung kelayakan dari sisi interaksi moda transportasi. Namun ini masih proses, untuk hasil paling cepat sepekan. Nanti hasilnya akan diberitahukan," tuturnya.
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengatakan, pemkab berharap tahapan studi kelayakan calon bandara di Tulungagung selatan segera rampung sehingga proses pembangunan bisa segera dimulai.
Ia mengaku cukup intens memantau perkembangan proses rencana pembangunan calon bandara itu dan berkomunikasi dengan pihak Angkasa Pura I selaku calon operator bandara.
"Ya alhamdulillah proses terus lanjut, dan saat ini informasinya kepengurusan administrasi sudah sampai di Kementrian BUMN," ucapnya.
Syahri mengatakan, lokasi calon bandara dengan luasan antara 200-500 hektare tetap mengerucut di dalam kawasan perhutani yang ada di daerah perbatasan antara Kecamatan Campurdarat dengan Tanggunggunung.
"Saya berharap, proses pinjam pakai lahan hutan negara untuk kepentingan pembangunan bandara bisa berjalan lancar sehingga proyek nasional tersebut secepatnya bisa terealisasi," ujarnya.
Menurut Syahri, pemerintah daerah saat ini tidak bisa berbuat banyak karena kewenangan dan anggaran terkait pembangunan bandara seluruhnya ada di tangan pemerintah pusat.
"Kami tentu hanya bisa mengawal, mendampingi serta mengamankan wilayah. Kepentingan kami jelas, karena pembangunan bandara itu akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat Tulungagung," kata Syahri.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016