Tulungagung, (Antara Jatim) - Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI berkomitmen membangun kemitraan dan kerja sama dengan Banser Tanggap Bencana atau Bagana untuk menangani masalah-masalah kebencanaan nasional.
Penegasan itu disampaikan Mensos Khofifah Indar Parawansa di sela peresmian Bagana Jatim di kawasan Waduk Wonorejo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu.
"Intinya kita butuh 'suport' (dukungan) dari berbagai elemen yang memang 'passion'-nya adalah bidang pelayananan kebencanaan. Dan kebetulan yang sudah punya kekuatan sumber daya manusia salah satunya adalah banser," kata Menteri Khofifah usai acara.
Oleh karenanya, lanjut Khofifah, kemitraan antara Kementrian Sosial dengan Bagana akan menjadi bagian dari penguatan percepatan layanan masyarakat ketika terjadi bencana, baik bencana alam maupun sosial.
"Kita semua tidak ingin ada bencana. Tetapi hari ini BNPB (badan nasional penanggulangan bencana) mengeluarkan indeks risiko bencana, di mana ada 323 kabupaten/kota se-Indonesia yang memiliki risiko tinggi bencana," paparnya.
Dengan menggandeng sahabat tagana di berbagai daerah, lanjut Khofifah, diharapkan di setiap wilayah risiko tinggi bencana alam terbentuk sistem peringatan dini atau "early warning system" serta kampung siaga bencana.
Harapannya adalah, lanjut Mensos, Bagana ke depan juga melakukan pemetaan dengan membentuk kampung siaga bencana, sehingga masyarakat di daerah rawan terbangun mentalitas "Living harmony with the disaster" (hidup bersahabat dengan bencana).
"Terminologi ini tidak terlalu tepat. Tetapi mereka yang hidup di lereng gunung, di daerah aliran sungai dan daerah rawan lain memang sudah harus dikomunikasikan mengenai potensi dan risiko kebencanaan di lingkungan masing-masing," ujarnya.
Menurut Khofifah, membangun kawasan atau desa-desa siaga bencana butuh penguatan dari segala lini.
Jika di Kemensos sudah ada tagana, di Ansor ada bagana. Elemen-elemen ini yang harus nyambung di lini paling bawah, supaya layanan kepada masyarakat itu cepat dilakukan, tutur Khofifah.
Direktur Perlindungan Sosial dan Bencana Alam Kementerian Sosial, Adhi Karyono menjelaskan, saat ini jumlah personel tagana di seluruh Tanah Air tercatat sebanyak 30.648 orang.
Jumlah itu menurut perhitungan Kemensos masih jauh dari mencukupi dibanding rasio daerah berisiko tinggi bencana alam di Indonesia yang mencapai 323 kabupaten/kota.
"Idealnya minimal personel terlatih yang dibutuhkan lima kali lipat dari jumlah yang ada sekarang, jadi ya sekitar 130 ribuan orang," ucapnya.
Dengan pelibatan sahabat tagana dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari karang taruna, jaringan PKH, RAPI, Bagana maupun lainnya, diharapkan keterbatasan personel bisa teratasi melalui sinergi lintasorganisasi sosial tersebut dengan asumsi skema satu tagana didukung empat sahabat tagana.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Penegasan itu disampaikan Mensos Khofifah Indar Parawansa di sela peresmian Bagana Jatim di kawasan Waduk Wonorejo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu.
"Intinya kita butuh 'suport' (dukungan) dari berbagai elemen yang memang 'passion'-nya adalah bidang pelayananan kebencanaan. Dan kebetulan yang sudah punya kekuatan sumber daya manusia salah satunya adalah banser," kata Menteri Khofifah usai acara.
Oleh karenanya, lanjut Khofifah, kemitraan antara Kementrian Sosial dengan Bagana akan menjadi bagian dari penguatan percepatan layanan masyarakat ketika terjadi bencana, baik bencana alam maupun sosial.
"Kita semua tidak ingin ada bencana. Tetapi hari ini BNPB (badan nasional penanggulangan bencana) mengeluarkan indeks risiko bencana, di mana ada 323 kabupaten/kota se-Indonesia yang memiliki risiko tinggi bencana," paparnya.
Dengan menggandeng sahabat tagana di berbagai daerah, lanjut Khofifah, diharapkan di setiap wilayah risiko tinggi bencana alam terbentuk sistem peringatan dini atau "early warning system" serta kampung siaga bencana.
Harapannya adalah, lanjut Mensos, Bagana ke depan juga melakukan pemetaan dengan membentuk kampung siaga bencana, sehingga masyarakat di daerah rawan terbangun mentalitas "Living harmony with the disaster" (hidup bersahabat dengan bencana).
"Terminologi ini tidak terlalu tepat. Tetapi mereka yang hidup di lereng gunung, di daerah aliran sungai dan daerah rawan lain memang sudah harus dikomunikasikan mengenai potensi dan risiko kebencanaan di lingkungan masing-masing," ujarnya.
Menurut Khofifah, membangun kawasan atau desa-desa siaga bencana butuh penguatan dari segala lini.
Jika di Kemensos sudah ada tagana, di Ansor ada bagana. Elemen-elemen ini yang harus nyambung di lini paling bawah, supaya layanan kepada masyarakat itu cepat dilakukan, tutur Khofifah.
Direktur Perlindungan Sosial dan Bencana Alam Kementerian Sosial, Adhi Karyono menjelaskan, saat ini jumlah personel tagana di seluruh Tanah Air tercatat sebanyak 30.648 orang.
Jumlah itu menurut perhitungan Kemensos masih jauh dari mencukupi dibanding rasio daerah berisiko tinggi bencana alam di Indonesia yang mencapai 323 kabupaten/kota.
"Idealnya minimal personel terlatih yang dibutuhkan lima kali lipat dari jumlah yang ada sekarang, jadi ya sekitar 130 ribuan orang," ucapnya.
Dengan pelibatan sahabat tagana dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari karang taruna, jaringan PKH, RAPI, Bagana maupun lainnya, diharapkan keterbatasan personel bisa teratasi melalui sinergi lintasorganisasi sosial tersebut dengan asumsi skema satu tagana didukung empat sahabat tagana.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016