Puluhan Mahasiswa Surabaya Peringati Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Surabaya (Antara Jatim) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Pejuang (JMP) memperingati dua tahun Pemerintahan Jokowi Widodo-Jusuf Kalla dengan menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Surabaya, Kamis.

     

 Koordinator aksi Wildan mengatakan banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan oleh Pemerintahan Jokowi Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) salah satunya tidak kunjung tuntasnya permasalahan hukum yang sampai sekarang masih belum jelas.

     

 "Saya mencontohkan hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) kematian aktivis HAM Munir di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang justru dihilangkan di masa pemerintahan Jokowi. Hasil TPF sudah diserahkan ke Pemerintahan Jokowi-JK, tapi anehnya malah hilang," ujar Wildan.

     

 Selain masalah Munir, lanjut dia, para mahasiswa dari berbagai organisasi ekstra kampus seperti HMI, GMNI, FMN, LMND, PMII, PMKRI, KAMMI, GMKI, IMM dan LDF, juga menagih program nawa cita yang didengungkan Jokowi saat pertama kali dilantik sebagai presiden. Menurutnya, program yang ditawarkan kepada masyarakat tersebut tak ubahnya seperti boneka.

     

 Nawa cita hanya dimainkan ketika pemenangan lalu dibuang dan dilupakan ketika telah menjabat menjadi penguasa negeri ini. "Sekarang, realitas yang terjadi justru bertolak belakang dengan apa yang diharapkan masyarakat," katanya.

     

 Begitu juga paket kebijakan ekonomi Jokowi dinilai hanya menguntungkan investor asing. "Ini adalah bukti negara tidak hadir disaat masyarakat dilanda kemiskinan. Negara saat ini hanya sebatas panggung impian semata," kata Wildan.

     

Tidak hanya itu, pemerintahan Jokowi-JK juga  dianggap gagal menciptakan keharmonisan antar-menteri di kabinet kerja. Mencuatnya kasus papa minta saham adalah salah satu buktinya.

     

 Dalam kesempatan itu, para mahasiswa juga mendesak pemerintah segera melakukan reformasi agraria. Reformasi perlu segera direalisasikan untuk menjamin hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

     

 "Kita mendesak pemerintah secara prular dalam reformasi agraria yang akan diselenggarakan," katanya.

     

 Setelah melakukan orasi, sejumlah perwakilan aksi ditemui sejumlah anggota Komisi C DPRD Surabaya di ruang Banleg DPRD Surabaya. "Aspirasi dari teman-teman mahasiswa akan kami sampaikan ke DPR dan pemeritah pusat. Kami berharap keluhan dari teman-teman mahasiswa mendapat respon dari pemerintah," kata anggota Komisi C DPRD Surabaya dari F-PDIP, Sukadar. (*)