Ribuan Warga Surabaya Miliki Sertifikat Tanah Gratis

Surabaya (Antara Jatim) - Ribuan warga pemegang pemegang Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) di Kota Surabaya akan memiliki sertifikat tanah yang dibiayai secara gratis melalui program "Sertifikatkan Indonesia" dari  Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    

Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I Bambang Priyono mengatakan pihaknya menerima mandat percepatan sertifikasi tanah dari pemerintah pusat dalam hal ini  Kementerian Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

     

"Namun itu bukan perkara mudah karena sertifikasi tanah memerlukan biaya. Sementara tidak semua warga mampu secara ekonomi," kata Bambang di acara program Sertifikatkan Surabaya di Balai RW 02 Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Senin. 

    

Menurut dia, untuk memecahkan problem tersebut, Kantor Pertanahan Surabaya I menempuh cara kreatif yakni dengan menggandeng pihak swasta untuk turut mensukseskan program Sertifikatkan Surabaya.

     

Hasilnya, lanjut dia, sebanyak delapan perusahaan dan pengembang sepakat mendukung program tersebut. Bambang menyatakan, saat ini ada 6.500 tanah bidang yang dipastikan bakal mengantongi sertifikat melalui program "company social responsibility" (CSR) dari delapan perusahaan. 

     

"Ini bukan akhir dari program ini karena masih ada 224 ribu tanah di Surabaya yang belum bersertifikat. Untuk itu, harapannya program ini akan terus berlanjut dan menciptakan sinergi berbagai pihak," katanya.

     

Ia mengatakan partisipasi dari para pengusaha dan pengembang sudah disepakati untuk dilakukan secara transparan.  

     

"Tugas kami hanya melakukan infentarisir tanah yang siap disertifikatkan. Kami mempertemukan subyek pemegang hak  tanah dengan tanahnya. Sedangkan tugas para partisipan adalah membayarkan biaya pendaftaran tanah  setelah surat perintah setor kami terbitkan. Setelah partisipan membayar melalui Bank Jatim, maka berkas pendafaran sudah bisa kami proses," katanya.

     

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan pemerintah pusat memiliki program Sertifikatkan Indonesia. Sebagai langkah awal, program ini akan diterapkan di tiga kota yang dipercaya sebagai pilot project, yakni Surabaya, DKI Jakarta dan Batam.

     

"Targetnya, pada 2025 seluruh tanah bidang di Republik Indonesia telah terdaftar," ujar mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini.

     

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini  yang juga hadir dalam acara itu menyambut antusias hal itu. "Karena selama ini Pemkot Surabaya juga sudah berusaha memfasilitasi warga yang ingin memiliki sertifikat.

     

"Terima kasih sudah menjadikan Surabaya sebagai pilot project-nya program ini. Tapi terus terang awalnya saya takut tidak bisa dukung program ini karena tidak bisa menggunakan APBD," kata Risma. (*)